PDI-P Terpecah Soal Rencana Jokowi Menaikkan Harga BBM

Joko Widodo KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin
Penulis:
29/8/2014, 16.30 WIB

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka menyatakan menolak rencana tersebut. Rieke yang sebelumnya vokal menentang kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali menentang rencana presiden yang diunggulkannya untuk pemerintahan mendatang.

Penolakan Rieke mengacu pada pembahasan rapat antara komisi XI DPR dengan pemerintah mengenai dampak dari kenaikkan harga BBM bersubsidi. Setiap kenaikan BBM sebesar Rp 1.000 per liter, akan menciptakan inflasi sebesar 1,43 persen. Tingkat kemiskinan pun naik 0,61 persen, yaitu sebanyak 1,5 juta orang. Sementara, setiap kenaikan BBM senilai Rp 500 per liter, diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar Rp 100.000 per bulan.

Secara tegas Rieke mempertanyakan apakah untuk mendapat anggaran demi menjalankan 9 program Nawa Cita Jokowi-JK, hanya bisa dilakukan dengan mencabut subsidi BBM. "Tugas pemimpin mencari solusi dari semua permasalahan, bukan menyederhanakan masalah. Apalagi untuk menutupi kesalahan atas ketidakmampuan, termasuk dalam tata kelola energi nasional," ujar Rieke dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait pun menyatakan penolakannya terhadap rencana Jokowi tersebut. Dia pun membantah pernyataan Andreas, bahwa PDI-P belum memutuskan apapun soal rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi.

Meski demikian, Maruarar juga membantah jika ada perpecahan di tubuh PDI-P terkait adanya perbedaan pendapat ini. "Ini kan masih pembahasan, kami hanya sampaikan pemikiran kami," ujarnya kepada Katadata, Jumat (29/8).

Silang pendapat antara politisi PDI-P yang terlibat dalam Tim Transisi dan politisi PDI-P lainnya ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Dodi Ambardi. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini sempat mengatakan pembentukan Tim Transisi berpotensi menimbulkan ketegangan di antara elite partai koalisi pendukung Joko Widodo. Salah satunya karena sebagian elite partai koalisi (terlebih PDI-P) merasa tidak terwakili dalam Tim Transisi

Halaman:
Reporter: Safrezi Fitra