Serapan Anggaran Corona Baru 21%, Airlangga Pastikan Kuartal III Naik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi anggaran penanganan Covid-19 hingga hari ini baru mencapai Rp 145,41 triliun atau 20,9% dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun memastikan serapan anggaran tersebut akan lebih baik pada kuartal ketiga tahun ini.
Airlangga juga menyayangkan serapan anggaran yang kurang maksimal tersebut. Menurut dia, nggaran Covid-19 seharusnya dibelanjakan minimal Rp 200 triliun per kuartal sejak pandemi berlangsung. Kasus virus corona di Indonesia pertama kali ditemukan pada awal Maret 2020.
"Kami harapkan dalam kuartal III ini sudah bisa meningkat penyerapannya," kata Airlangga dalam konferensi virtual, Rabu (5/8).
Secara perinci, anggaran kesehatan baru digelontorkan Rp 6,3 triliun hingga saat ini atau 7,78% dari pagu Rp 87,55 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,7 triliun, santunan kematian tenaga kesehatn Rp 12,9 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp 3,2 triliun, dan insnetif BM kesehatan Rp 1,4 triliun.
Kemudian, penyaluran anggaran perlindungan sosial sudah mencapai Rp 85,3 triliun atau 41,84% dari pagu Rp 203,91 triliun. Realisasi itu terdiri atas penyaluran program keluarga harapan RP 26,6 triliun, bantuan langsung tunai dan desa Rp 8,3 triliun, kartu sembaki Rp 25,5 triliun, program kartu prakerja Rp 2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 2,9 triliun, bantuan tunai nonJabodetabek Rp 16,5 triliun, dan diskon listrik Rp 3,1 triliun.
Penyerapan anggaran sektoral dan pemda tercatat sudah Rp 7,4 triliun yang diberikan untuk program padat karya kementerian dan lembaga Rp 7,4 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 13,4 miliar, dan dana alokasi khusus fisik Rp 1,5 miliar. Realisasi tersbeut sudah mencapai 6,98% dari pagu Rp 106,05 triliun.
Sementara itu, realisasi bantuan UMKM mencapai Rp 30,21 triliun, atau 24,5% dari pagu Rp 123,47 triliun. Penyaluran insentif usaha sudah mencapai Rp 16,2 triliun, atau 13,43% dari pagu Rp 120,61%. Adapun pembiayaan korporasi belum terealisasi hingga sekarang. Padahal, alokasi dana yang diberikan Rp 53,57 triliun.
Pembiayaan korporasi terdiri dari penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya Rp 3,42 triliun dan penyertaan modal negara Rp 20,5 triliun.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto Sastrosuwito berharap PMN kepada Badan Usaha Milik Negara bisa direalisasikan dalam waktu dekat. "Saat ini sedang dalam proses penyelesaian beberapa RPP untuk PMN BUMN," ujar Suminto kepada Katadata.co.id.
Adapun PMN rencananya akan diberikan untuk Hutama Karya Rp 7,5 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 1,5 triliun, Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation Rp 500 miliar, dan Perusahaan Pengelola Aset Rp 5 triliun.
Selain itu pemerintah juga menganggarkan dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun untuk Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, Kereta Api Indonesia Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, dan PPA Rp 10 triliun.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pemerintah untuk mempercepat belanja untuk mendorong perekonomian pada kuartal III agar tak jatuh ke jurang resesi. BPS mencatat ekonomi pada kuartal II terkontraksi hingga 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih buruk dari prediksi pemerintah.