KRI Nanggala Tenggelam, Kemenkeu Hapus dari Daftar Aset Negara

Katadata | Lambok Hutabarat
Ilustrasi. Pemerintah membeli kapal selam ini bersama KRI Cakra dengan pinjaman dari Jerman US$ 100 juta.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
30/4/2021, 15.30 WIB

Kementerian Keuangan menghapusbukukan nilai aset kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam beberapa waktu lalu.  Pemerintah membeli kapal selam ini bersama KRI Cakra dengan pinjaman dari Jerman US$ 100 juta.

"Untuk nilai perolehan KRI Nanggala-402, saya tidak bisa menyampaikan," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam Bincang Bareng DJKN dengan tema Dukungan Aset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Perekonomian Nasional, Jumat (30/4).

Mengutip situs wikipedia, pembelian KRI Nanggala merupakan bagian dari pinjaman kepada pemerintah Jerman US$ 625 juta. Dari pinjaman tersebut, US$ 100 juta digunakan untuk membeli Nanggala dan Cakra. Pada masa itu, kurs rupiah berada di bawah Rp 1.000 per dolar AS. 

Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 memberikan sinyal pentingnya peremajaan dan modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista). KRI Nanggala-402 sudah berusia 40 tahun dan terakhir diremajakan pada 2010.

Baca Juga

 Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan banyak alutsista yang sudah berusia tua dalam kondisi rusak saat ini. "Lagi-lagi ini adalah sinyal jelas bahwa TNI kita khususnya alutsista perlu peremajaan, kita tidak ingin melihat ini kembali terjadi," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/4).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan hilangnya kapal selam KRI Nanggala-402 mendorong pemerintah memodernisasi alusista TNI. KRI Nanggala hilang saat tahap penggenangan di perairan utara Bali, Rabu (21/4) dini hari.

Prabowo mengatakan, modernisasi alutsista tak hanya dilakukan pada AL, tetapi juga Angkatan Darat (AD) dan  Angkatan Udara (AU). “Sekarang mendesak, harus modernisasi dengan cepat,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU seperti disiarkan dari Kompas TV, Kamis (22/4).

Ia menjelaskan, pengadaan alutsista selama ini dapat dikatakan memerlukan biaya yang mahal. Pemerintah dihadapkan satu dilema antara kesejahteraan penduduk namun tetap menjaga pertahanan. Adapun, Prabowo akan segera menyerahkan rencana induk kemampuan pertahanan RI dalam 25 tahun ke depan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Menurut dia, ini merupakan salah satu cara merumuskan peremajaan dan mengelola alutsista dengan tertib. “Dalam dua sampai tiga minggu akan kami rampungkan bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf, akan diserahkan ke Presiden,” katanya.

Dalam APBN 2021, anggaran modernisasi dan pemeliharaan serta perawatan (harwat) autsista TNI AL mencapai Rp 8,03 triliun. Sementara dana untuk modernisasi dan harwat TNI AU merupakan yang tertinggi yakni Rp 8,19 triliun. Sedangkan anggaran serupa dialokasikan untuk TNI AD sebesar Rp 3,88 triliun. 

Jika ditotal, maka anggaran untuk modernisasi dan harwat alutsista TNI di tiga matra mencapai Rp 20,1 triliun. Jumlah tersebut sebesar 14,6% dari total anggaran di Kementerian Pertahanan pada tahun ini yang mencapai Rp 137,3 triliun.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 137,3 triliun untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2021, naik 14,12% dibandingkan pagu tahun lalu. Anggaran Kemenhan pada tahun ini pun sekaligus menjadi yang terbesar dalam sedekade terakhir.
 
Reporter: Agatha Olivia Victoria