Belum Tutup Tahun, Pendapatan BLU Hampir Tembus Rp 100 T
Pemerintah mencatat total pendapatan seluruh Badan Layanan Umum hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp 96,45 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi pendapatan tersebut telah jauh melampaui target sepanjang tahun ini Rp 58,8 triliun maupun realisasi periode sama tahun lalu Rp 52,16 triliun.
“Pendapatan BLU mencapai Rp96 triliun atau 168 persen dari target. Kinerja BLU ini selalu di atas target,” ujar Sri Mulyani dalam Pembukaan BLU Expo di Jakarta, Selasa (16/11).
Ia menjelaskan, pendapatan BLU mulai melonjak pada Maret 2021. Pada Januari, pendapatan BLU tercatat sebesar Rp0,21 triliun, masih lebih rendah dibanding Januari tahun lalu Rp0,41 triliun, Pendapatan pada Februari sebesar Rp 1,39 triliun juga lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu Rp1,71 triliun.
Namun pada Maret 2021, Pendapatan BLU mencapai Rp 19,67 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 12,86 triliun. Kemudian terus naik pada April Rp 31,79 triliun, Mei Rpc44,27 triliun, Juni Rp 60,34 triliun, Juli Rp 64,27 triliun, Agustus Rp 74,93 triliun, dan September Rp 92,73 triliun.
Sri Mulyani mencatat, terdapat total 252 BLU meliputi bidang kesehatan 107 BLU, pendidikan 106 BLU, pengelola dana 10 BLU, kawasan lima BLU, dan penyedia barang/jasa lainnya 23 BLU.
Ia menjelaskan pendapatan BLU pada Oktober yang sebesar Rp96,45 triliun terdiri atas Rp1,89 triliun dari BLU penyedia barang/jasa, Rp1,27 triliun dari BLU kawasan, Rp15,31 triliun dari BLU kesehatan, Rp13,64 triliun dari BLU pendidikan, dan Rp64,32 triliun dari BLU pengelola dana.
Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, BLU barang/jasa lainnya mendapat Rp3,28 triliun, BLU kawasan Rp1,08 triliun, BLU kesehatan Rp15,03 triliun, BLU pendidikan Rp12,15 triliun, dan BLU pengelola dana Rp20,59 triliun.
Sri Mulyani menuturkan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) BLU dalam 10 tahun terakhir rata-rata tumbuh 22 persen lebih besar dari rata-rata pertumbuhan PNBP nasional yaitu 4 persen dan kontribusi PNBP atas laba BUMN yang sebesar 9,1 persen.
Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan BLU menjadi institusi yang memberikan pelayanan yang semakin affordable, available dan sustainable. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menjangkau berbagai layanan BLU.
“Saya berharap BLU meskipun diberikan fleksibilitas dari sisi tata kelola keuangan tapi harus tetap akuntabel, baik dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Presiden Joko Widodo menilai BLU yang kini memiliki total aset mencapai Rp 888 triliun seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Ia berharap lembaga-lembaga ini mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendorong reformasi struktural yang tengah didorong pemerintah.
"BLU kesehatan harus dapat menjamin kualitas layanan yang terstandarisasi di seluruh Indonesia sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan terbaik di rumah sakit terdekat," kata dia.
BLU layanan kesehatan juga diharapkan mampu menumbuhkan ekosistem wisata kesehatan. Jokowi juga berharap BLU pendidikan mampu mendorong peningkatan sumber daya manusia di dalam negeri.
"Untuk layanan UMKM, BLU harus dapat membawa UMKM naik kelas go digital dan internasional. BLU pengelolaan dana dan kawasan harus dapat terus berinovasi untuk jadi solusi recovery pemulihan pasca pandemi," kata dia.
Jokowi juga berharap BLU dapat mendorong hilirisasi sawit dan peremajaan sawit, mengoptomalkan aset idle negara, hingga membantu penanganan perubahanperubahan iklim.