Sri Mulyani Peringatkan Potensi Lonjakan Harga Tanah di Ibu Kota Baru
Pemerintah akan mulai memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan rencana ini dapat memicu lonjakan harga tanah di sekitar kawasan ibu kota baru.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani dalam kunjungannya ke Kalimantan kemarin (6/1). Dalam kunjungan tersebut, ia turut meresmikan pembangunan prasarana kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang dibiayai memakai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk.
"Saya hampir yakin mungkin para dosen ITK kalau punya tanah di sini harganya sebentar lagi naik semuanya," kata Sri Mulyani, Rabu (5/1).
Bendahara negara itu juga memperingatkan agar masyarakat sekitar juga mulai bersiap dengan perubahan pola hidup saat ibu kota resmi dipindahkan ke kalimantan. Ini terutama karena wilayah tersebut nantinya akan menjadi pusat dari pemerintahan.
"Jadi bapak ibu sekalian harus punya perencanaan yang makin matang karena barang kali hidup di sini akan berubah dengan hadirnya IKN," kata Sri Mulyani.
Perubahan mencakup kehadiran kampus baru ITK yang diresmikan hari tersebut. Kampus tersebut nantinya akan menunjang kehadiran ibu kota baru dari sisi sumber daya manusia yang mendukung perekmbangan perekonomian.
Sri Mulyani juga meninjau langsung lokasi ibu kota yang baru. Sebagai bendahara negara, ia akan terlibat dalam desain dan eksekusi proyek ini dari sisi dukungan keuangan negara.
"Saya akan lihat lokasi tersebut bersama bapak Basuki, jadi saya bisa membayangkan kebutuan angaran untuk membangunya itu akan seperti apa dan tingkat kesulitannya seperti apa," kata Sri Mulyani.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Racmatarwata sebelumnya mengatakan belum ada dana khusus yang ditandai sebagai anggaran ibu kota baru pada tahun ini. Hal ini karena saat proses penyusunan RUU APBN tahun lalu, rencana proyek ini masih belum jelas kapan akan dimulai.
Isa mengatakan pihaknya mulai akan mempersiapkan kebutuhan anggaran setelah RUU IKN diserahkan oleh Presiden ke DPR dan ditetapkan sebagai UU. "Nanti akan lebih konkrit setelah RUU ditetapkan, Kementerian Keuangan tentunya akan mendapat arahan presiden," kata Isa dalam konferensi pers APBN KITA awal pekan ini.
Meski demikian, menurut Isa, sudah terdapat beberapa belanja kementerian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan ibu kota baru. Ia mencontohkan, proyek pembanguna waduk serta jembatan penghubung di teluk Balikpapan yang nantinya membantu menghubungkan kawasan IKN dengan beberapa kota penting di sekitarnya.
"Jadi banyak aktivitas yang sebetulnya sudah banyak dilakukan atau bahakn direncanakana tapi tidak ditagging sebagai anggaran IKN namun nantinya akan terlihat bahwa itu sebetulnya berkontirbusi terhadap pembangauna ibu kota yang baru," kata Isa.
Kementerian Keuangan juga telah menandai sejumlah proyek infrasruktur di Kalimantan yang didanai memakai sukuk negara dan akan bermanfaat mendukung ibu kota baru. Salah satunya yakni pembangunan prasaran bandara APT Pranoto di Samarinda dengan aloaksi anggaran RP 326,37 miliar. Keberadaan bandara ini akan mendukung konektivitas di ibu kota baru nanti.