Utang Pemerintah Tembus Rp 7.700 T Akhir 2022, Debt Ratio Turun
Kementerian Keuangan melaporkan utang pemerintah mencapai Rp 7.733,99 triliun pada akhir tahun lalu. Utang pemerintah bertambah Rp 825,03 triliun dibandingkan akhir 2021.
Berdasarkan data APBN Kita, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 40,74% menjadi 39,57% meski utang secara nominal naik.
"Peningkatan (nominal utang) tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," dikutip dari Buku APBN KiTA 2022, Rabu (18/1).
Utang pemerintah terbagi atas dua jenis, surat berharga negara (SBN) alias obligasi dan pinjaman. Mayoritas dari utang tersebut berupa SBN sebesar 88,53%. Nilai utang obligasi pemerintah meningkat Rp 756 triliun menjadi Rp 6.846 triliun pada akhir tahun lalu. Kenaikan pada utang berbentuk SBN tersebut terutama penerbitan di dalam negeri, bertambah Rp 629 triliun sementara berupa valuta asing naik Rp 127 triliun.
Adapun utang pemerintah yang berbentuk pinjaman pada akhir tahun lalu meningkat Rp 68 triliun menjadi Rp 887 triliun. Penambahan pinjaman terutama berasal dari luar negeri, dari pinjaman multilateral, bilateral dan bank komersial.
Kementerian Keuangan juga melaporkan mayoritas dari utang pemerintah pada akhir tahun lalu berasal dari mata uang lokal, rupiah yang mencapai 70,75%. Proporsi yang besar ini dinilai dapat menjadi tameng bagi pemerintah dalam menghadapi volatilitas tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran bunga utang luar negeri.
"Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga," kata Kemenkeu.
Di samping itu, SBN yang mendominasi porsi utang pemerintah, juga sebagian besar dipegang oleh investor lokal. Kepemilikannya saat ini didominasi perbankan dan Bank Indonesia, sementara epemilikan investor asing telah menyusut tersisa 14,36% dari akhir 2019 masih sebesar 38,57%.
"Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju," kata Kemenkeu.