RAPBN 2025 dibayang-bayangi oleh pembayaran utang yang meningkat, membatasi ruang fiskal dan menggeser prioritas dari belanja kementerian ke belanja non-kementerian.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan utang pemerintah Indonesia per Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 91,85 triliun menjadi Rp 8.444,87 triliun atau 39,13% dari PDB.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengungkapkan kriteria menteri keuangan yang baru, salah satunya harus bisa mengatasi persoalan utang pemerintah yang menumpuk.
Laporan Kemenkeu mencatat utang pemerintah tembus Rp8.353,02 triliun atau Rp8,35 kuadriliun per Mei 2024. Nilai tersebut naik Rp14,59 triliun atau 0,2% dibanding April 2024.
Utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp 800,33 triliun pada 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingginya angka utang tersebut karena faktor pandemi Covid-19.
Dalam laporan APBN Kita, Nominal utang pemerintah per Maret 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan posisi Februari 2024. Rasio utang terhadap PDB masih terjaga di bawah 60% sesuai UU Keuangan Negara.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pelemahan rupiah dapat mempengaruhi bunga utang pemerintah yang telah berjalan.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun hingga akhir Januari 2024. Angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah akan menambah utang sebesar Rp 600 triliun pada tahun depan. Penambahan ini untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan utang luar negeri pemerintah Indonesia pada Oktober 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Ini kronologi utang negara Rp 800 miliar kepada pengusaha Jusuf Hamka. Sampai akhirnya Mahfud MD meminta Sri Mulyani agar segera membayar utang tersebut.