Berita utang pemerintah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah mencatatkan realisasi pembiayaan atau tambahan utang hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp 127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026.

Utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp 9.637,9 triliun atau 40,46% dari PDB per akhir 2025, dengan mayoritas berasal dari Surat Berharga Negara untuk pengelolaan yang optimal.

Total utang pemerintah Indonesia saat ini mencapai lebih dari Rp 9.000 triliun.

Utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah pada bulan ini mencapai Rp 178,9 triliun dari total tahun ini sebesar Rp 800,33 triliun.

Fitch Ratings mengingatkan, pembiayaan Danantara untuk membangun sejumlah proyek nasional dapat meningkatan risiko liabilitas bersyarat terhadap neraca keuangan negara.

Kenaikan cadangan devisa pada awal tahun ini, antara lain didorong oleh penerbitan utang pemerintah.

RAPBN 2025 menganggarkan kenaikan penarikan utang yang akan dipakai untuk menutup defisit sebesar 2,53% terhadap PDB.

IMF memperkirakan rasio utang Indonesia akan semakin membaik pada tahun ke depan atau di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan harus membayar bunga utang senilai Rp 552,9 triliun pada tahun depan.

RAPBN 2025 dibayang-bayangi oleh pembayaran utang yang meningkat, membatasi ruang fiskal dan menggeser prioritas dari belanja kementerian ke belanja non-kementerian.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan utang pemerintah Indonesia per Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 91,85 triliun menjadi Rp 8.444,87 triliun atau 39,13% dari PDB.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengungkapkan kriteria menteri keuangan yang baru, salah satunya harus bisa mengatasi persoalan utang pemerintah yang menumpuk.

Jumlah utang pemerintah terus menggunung, bahkan menunjukkan kenaikan signifikan baik secara bulanan maupun tahunan.

Laporan Kemenkeu mencatat utang pemerintah tembus Rp8.353,02 triliun atau Rp8,35 kuadriliun per Mei 2024. Nilai tersebut naik Rp14,59 triliun atau 0,2% dibanding April 2024.

Utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp 800,33 triliun pada 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingginya angka utang tersebut karena faktor pandemi Covid-19.