Sri Mulyani Minta K/L Belanja Produk Lokal, Bukan Malah Gaya-Gayaan
Pemerintah telah merealisasikan pengadaan barang dan jasa senilai Rp 387 triliun sepanjang tahun ini dengan sekitar separuhnya menggunakan produk dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah pusat dan daerah terus menggenjot penggunaan produk lokal yang menurutnya bukan hanya bertujuan untuk gaya-gayaan'.
"Ini tidak sekedar untuk gaya-gaya, tidak dalam sekedar selebrasi untuk 17 Agustus memperingati kemerdekaan, namun ini merupakan upaya sistematis untuk betul-betul menciptakan sektor ekonomi produktif," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF), Kamis (3/8).
Pemerintah menargetkan 95% dari total pengadaan barang dan jasa atau sekitar Rp 1.112,45 triliun menggunakan produk lokal. Dari total realisasi pengadaan saat ini sebesar Rp 387,8 triliun, sebesar 56% diantaranya merupakan produk dalam negeri dan sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN.
Realisasi pengadaan barang dan jasa tahun ini sebetulnya masih jauh dari pagu yang disediakan Rp 1.171 triliun. Oleh arena itu, Sri Mulyani menyebut masih cukuo banyak anggaran belanja yang baru akan terealisasi menjelang akhir tahun. Sisa belanja barang dan jasa itulah yang diharap bisa dioptimalkan mendukung produk lokal.
Menurutnya, upaya menggenjot penggunaan produk lokal menjadi salah satu kunci beberapa negara maju di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang bisa meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah di dua negara itu menggunakan belanja negara untuk membeli produk lokal sehingga sekaligus mengembangkan industri domestiknya.
Ia juga mengingatkan kepada kementerian dan lembaga bahwa belanja produk lokal tidak sebatas 'gaya-gayaan'. Jika ingin membawa Indonesia keluar dari jebakan negara penghasilan menengah dan menjadi negara maju, maka pemerintah perlu konsisten memakai anggaran belanjanya mendukung produk lokal.
"Keuangan negara itu dikelola bapak dan ibu sekalian sebagai kementerian dan lembaga pengguna anggaran dan pengelola keuangan negara di daerah untuk betul-betul memberdayakan produk dalam negeri," ujarnya.
Di sisi lain, beberapa penggunaan produk lokal itu juga diharap bisa dilakaukan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah menargetkan Rp 250 triliun dari belanja barang dan jasa pemerintah berasal dari produk-produk UMKM. Tujuannya untuk menbantu sektor usaha ini bangkit setelah terpukul tiga tahun Pandemi Covid-19.