Belanja Negara Masih Seret, APBN Surplus Rp 153 Triliun pada Juli 2023

Arief Kamaludin|KATADATA
Uang rupiah pecahan baru Rp 100.000 di Cash Centre Bank BNI 46, Jakarta, Senin (18/08). Bank Indonesia merilis desain uang pecahan baru Rp 100.000 yang disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
11/8/2023, 14.35 WIB

Kementerian keuangan melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 mencatat surplus Rp 153,5 triliun. Surplus terjadi seiring  kinerja pendapatan negara yang naik lebih cepat dibandingkan belanja.

Kementerian Keuangan telah mengumpulkan pendapatan negara Rp 1.614,8 triliun hingga akhir bulan lalu, naik 4,1% dari periode yang sama tahun lalu dan sudah mencapai 65,6% dari target. Sementara realisasi belanja negara baru mencapai Rp 1.461,2 triliun, belum mencapai separuh target. 

"Kinerja pendapatan negara cukup baik, sangat kuat sebetulnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring, Jumat (11/8).

Adapun realisasi belanja negara selama tujuh bulan tahun ini hanya naik 1,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja negara yang masih  seret, terutama terjadi pada belanja pusat. Belanja melalui pemerintah pusat baru mencapai Rp 1.020,4 triliun atau 45,5% dari pagu. Realisasi yang cenderung lambat ini terutama terjadi pada belanja nonkementerian, seperti penyaluran subsidi dan kompensasi energi, program kartu prakerja hingga subsidi pupuk, sedangkan belanja melalui kementerian dan lembaga sudah hampir separuh dari pagu. 

Ia juga mencatat, realisasi belanja dalam bentuk transfer ke daerah sudah terealisasi Rp 440,9 triliun atau lebih dari separuh pagu yang disiapkan. Realisasi belanja transfer ke daerah naik 6,6% dari tahun lalu.

Dengan kinerja tersebut,  realisasi APBN hingga Juli mencatat surplus Rp 153,5 triliun atau 0,72% dari PDB. Keseimbangan primer, yakni selisih pendapatan negara dikurangi belanja tanpa pembayaran bunga utang, juga masih mencatat surplus Rp 394,5 triliun.

 

Reporter: Abdul Azis Said