Pemerintah Tambah Utang Rp 195 T, Baru Capai 28% dari Target pada Juli

Realisasi pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) baru mencapai Rp 194,9 triliun atau 28% dari  target. Hal ini seiring dengan penerimaan negara yang masih tumbuh baik di tengah realisasi belanja negara yang masih rendah.

"Jika dilihat dan dibandingkan dengan pembiayaan utang tahun lalu, terjadi penurunan tajam 17,8%," ujar  Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (11/8).

Ia menjelaskan, realisasi pembiayaan SBN secara neto mendominasi pembiayaan utang hingga Juli mencapai Rp 184,1 triliun. Jumlah ini baru mencapai 25,8% dari target tahun ini atau turun 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pinjaman neto mencapai Rp 10,9 triliun, berbanding terbalik dibandingkan Juli 2023 yang justru minus Rp 74 triliun 

Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pembiayaan utang yang terjaga akan mendorong prospek surat utang Indonesia ke depan. Peringkat kredit surat berharga negara dan APBN memperoleh penilaian dengan outlook yang stabil.

“Ini adalah kinerja dari APBN kita yang dijaga secara hati-hati dan kinerja ekonomi yang positif menyebabkan confident terhadap perekonomia," kata dia. 

Realisasi pembiayaan utang yang rendah sejalan masih besarnya surplus pada APBN mencapai Rp 153,5 triliun hingga Juli 2023. Kemenkeu telah mengumpulkan pendapatan negara Rp 1.614,8 triliun hingga akhir bulan lalu, naik 4,1% dari periode yang sama tahun lalu dan sudah mencapai 65,6% dari target. Sementara realisasi belanja negara baru mencapai Rp 1.461,2 triliun, belum mencapai separuh target. 

 "Kinerja pendapatan negara cukup baik, sangat kuat sebetulnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring, Jumat (11/8).

Adapun realisasi belanja negara selama tujuh bulan tahun ini hanya naik 1,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja negara yang masih  seret, terutama terjadi pada belanja pusat. Belanja melalui pemerintah pusat baru mencapai Rp 1.020,4 triliun atau 45,5% dari pagu. Realisasi yang cenderung lambat ini terutama terjadi pada belanja nonkementerian, seperti penyaluran subsidi dan kompensasi energi, program kartu prakerja hingga subsidi pupuk, sedangkan belanja melalui kementerian dan lembaga sudah hampir separuh dari pagu. 

Ia juga mencatat, realisasi belanja dalam bentuk transfer ke daerah sudah terealisasi Rp 440,9 triliun atau lebih dari separuh pagu yang disiapkan. Realisasi belanja transfer ke daerah naik 6,6% dari tahun lalu.