Jokowi Tegur Belasan Daerah dengan Inflasi Tinggi, Ini Daftarnya
Presiden Jokowi menegur sebagian pemerintah daerah terkait inflasi per Juli 2023. Jokowi mengatakan ada 15 provinsi yang inflasinya masih di atas rata-rata nasional atau sebesar 3,08%.
Walau demikian, Jokowi mengapresiasi kinerja seluruh pemerintah provinsi karena berhasil menjaga inflasi di daerahnya masing-masing di bawah 5%. Namun Jokowi tetap meminta seluruh pemerintah daerah untuk memeriksa kondisi harga pangan secara langsung di lapangan.
"Sudah baik tapi belum sesuai yang kami harapkan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Kamis (31/8).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencatat delapan provinsi dengan inflasi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kedelapan provinsi tersebut adalah:
1. Maluku: 4,25%
2. Jawa Timur: 4,1%
3. Kalimantan Barat: 4%
4. DI Yogyakarta: 4%
5. Papua Barat: 3,9%
6. Nusa Tenggara Timur: 3,6%
7. Maluku Utara: 3,7%
8. Kalimantan Selatan: 3,6%
Sementara itu, Mantan Walikota Solo ini menyebutkan enam kabupaten/kota dengan capaian inflasi lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni:
1. Merauke: 5,2%
2. Timika: 4,9%
3. Surabaya: 4,4%
4. Pontianak: 4,3%
5. Ambon: 4,3%
6. Banjarmasin 4%
"Ini daerah yang perlu dapat perhatian, meski saya tetap menyampaikan terima kasih karena inflasi sudah di bawah 5%," ujar Jokowi.
Kepala Negara berpesan agar para pimpinan daerah menurunkan ego daerah masing-masing. Menurutnya, integrasi data tiap daerah akan memudahkan pemetaan pasokan pangan yang surplus maupun defisit.
"Jangan lupa dibayar kalau dipasok dari daerah lain, jangan gratisan," kata Jokowi.
Jokowi menilai ketersediaan pasokan pada akhirnya dapat menjaga inflasi di daerah masing-masing. Maka dari itu, Jokowi meyakini kondisi jalan menjadi kunci mulusnya distribusi pangan.
Jokowi meminta para pimpinan daerah untuk meminta bantuan pemerintah pusat jika tidak mampu menangani kondisi jalan di daerahnya masing-masing. Kementerian Keuangan telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk perbaikan jalan di daerah.
"Tapi, APBD-nya jangan dipakai untuk hal lain dan jalan di daerahnya dibiarkan rusak," ujarnya.
Cadangan Pangan
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk membuat Cadangan Pangan Daerah atau CPD di daerah masing-masing. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mengantisipasi kebutuhan pangan selama El Nino berlangsung.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pemerintah daerah harus bergerak sebelum pemerintah pusat terkait ketersedian pangan. Jokowi mencontohkan kejadian kelaparan di Papua Tengah yang memakan korban jiwa akibat tidak ada stok pangan di daerah tersebut.
"Tidak bisa seperti itu. Harus daerah memiliki cadangan pangan, sehingga pemerintah daerah bisa memutuskan sendiri," kata Jokowi.