9 Langkah Visi Misi Anies - Muhaimin Atasi Kemiskinan

Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, telah menerbitkan visi, misi, dan program kerjanya dalam Pilpres 2024. Sederet aksi mereka tawarkan, salah satunya upaya upaya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

Berjudul besar Indonesia Adil Makmur untuk Semua, pasangan yang disebut AMIN itu menjabarkan sejumlah langkah untuk mencapai misi tersebut. Untuk pengentasan kemiskinan ada sembilan langkah yang akan mereka lakukan, yaitu:

1. Memperbaiki bantuan sosial langsung, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) agar tepat sasaran.
2. Meningkatkan program tidak langsung, berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riill yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
3. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan multisektor dengan target penurunan angka kemiskinan dari 9,36% di Maret 2023 menjadi 4% sampai 5% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026.
4. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan dan papan, termasuk melalui program Jas Merah Putih, jaringan pasar penyedia kebutuhan pokok murah berbasis komunitas di desa dan kantong kemiskinan kota.
5. Memastikan akses dan keterjangkauan biaya pelayanan publik bagi masyarakat ekonomi menengah dan bawah, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
6. Memperbaiki akurasi data kemiskinan, digitalisasi database dan  sistem pemantauan, serta evaluasi program pengentasan kemiskinan.
7. Membangun ekosistem food bank sebagai jembatan antara pihak yang surplus dengan yang membutuhkan makanan.
8. Mewujudkan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran, komprehensif, dan inklusif.
9. Membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial yang merupakan payung bagi seluruh program perlindungan sosial yang dikelola sebuah badans ecara profesional. 

Lalu, untuk penciptaan lapangan kerja Anies-Muhaimin akan menempuh 11 langkah, yaitu:

1. Menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada 2025 hingga 2029.
2. Menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, guna menurunkan pengangguran terbuka dari 5,45% pada Februari 2023 menjadi 3,5% hingga 4% pada 2029. 
3. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di masa datang dan menyiapkan suplai yang sesuai.
4. Membentuk skill development fund di bawah Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan asosiasi industri.
5. Menaikkan batas tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara rasional untuk mendorong industri komponen lokal. 
6. Menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan proporsi pekerja sektor informal dari 60,12% pada Februari 2023 menjadi 50% pada 2029. 
7. Penegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran tenaga kerja asing (TKA), termasuk yang ilegal.
8. Mendorong dunia usaha merekrut dan menstimulasi lebih banyak tenaga kerja lokal.
9. Membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang mampu melahirkan berbagai usaha rintisan (startup) dan pengusaha muda di berbagai bidang.
10. Memberikan dukungan modal bagi wirausaha mudah.
11. Memastikan setiap proyek pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal dengan pendekatan padat karya.