Tiga pasangan Capres dan Cawapres menebar janji-janji manis ke masyarakat untuk mendulang suara Pilpres 2024. Salah satunya, dengan menawarkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kecil.
Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar misalnya, menjanjikan tunjangan khusus bagi ibu hamil, guru mengaji, dan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) terkait dengan fasilitas bangunan pendidikan serta rumah majelis taklim.
Janji itu disampaikan Cawapres RI Muhaimin pada hari kampanye ke-21 di hadapan ratusan guru mengaji se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin (18/12).
Program Kesejahteran Guru dari Anies-Cak Imin
Komitmen itu, kata dia, demi meningkatkan kesejahteraan hidup bagi guru mengaji, mencegah terjadinya stunting atau tengkes sejak dini, dan membantu mengurangi beban penyelenggara pendidikan agama Islam seperti majelis taklim.
"Kami sudah hitung itu semua, jauh lebih memudahkan para pengelola pendidikan sehingga menjadi murah karena tidak adanya beban yang ada di PBB dan pajak-pajak lain," kata Muhaimin dikutip dari Antara, Rabu (20/12).
Muhaimin menegaskan bahwa, menghapus PBB untuk pendidikan merupakan hal mudah, karena akan mempermudah tenaga pendidik atau penyelenggaraan pendidikan seperti pesantren dan majelis taklim dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa ke depan.
"Saya yakin anggarannya sangat cukup, apalagi kalau dilakukan penyisiran dari fokus-fokus anggaran pendidikan yang belum jelas arahnya. Dan kalau sekadar membebaskan PBB, Insyaallah pemerintah gampang," ujarnya.
Namun dalam dokumen visi misi Anies-Cak Imin tak memuat detil terkait skema, biaya hingga implementasi program bansos. Mereka hanya berjanji ingin mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Termasuk di dalamnya, dukungan ibu hamil, nutrisi dan pendidikan bagi anak.
KTP Sakti Ganjar-Mahfud MD
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD justru menawarkan KTP serba guna, yang bertujuan memperbaiki pendataan masyarakat penerima bansos sehingga bisa tepat sasaran.
Program KTP Sakti adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Melalui program ini, masyarakat miskin akan lebih mudah untuk menerima bantuan jaminan sosial. Namun KTP ini hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat.
Selain berfungsi sebagai basis data penerima bansos, KTP Sakti ini juga akan digunakan untuk mengakses pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga berjanji akan meneruskan program bansos di era Presiden Joko Widodo jika terpilih nanti. Namun dengan penyempurnaan distribusi, agar bantuan tersebut tepat sasaran.
"Bansos itu kewajiban negara, kewajiban negara justru sudah bagus, tinggal jalan. Rakyat mendapatkan bansos, kita mudahkan dan tepat sasaran," ujarnya,
Makan Siang Gratis dari Prabowo-Gibran
Sementara pasangan ini sedikit berbeda. Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka justru ingin memberi makan siang gratis untuk anak-anak dan ibu hamil jika menang Pemilu 2024. Dalam jangka panjang, rencana ini akan dimasukkan dalam penanganan stunting.
“Kita tidak butuh business as usual, kita harus mencari langkah-langkah yang dirasakan rakyat segera, terutama segera memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia,” kata Prabowo.
Untuk melaksanakan program ini, Prabowo membutuhkan dana Rp 400 triliun. Sebab, selama ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk stunting, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dia menyebutkan anggaran pendidikan Rp 660 triliun dan perlindungan sosial hampir Rp 500 triliun.
“Jadi saya sangat optimistis makan siang gratis ini mampu kita lakukan. Kalau urusan Rp 400 triliun- Rp 500 triliun, sebetulnya daripada sekarang kita tidak jelas, lebih baik langsung ke akar masalah,” katanya.
Dengan program makan siang gratis ini, Prabowo yakin gizi dan kemampuan belajar anak Indonesia bakal meningkat. Di sisi lain, aktivitas perekonomian dari petani hingga ibu rumah tangga pun turut meningkat.
“Saya bukan ekonom, tapi yang saya tahu, setiap ada US$ 1 yang beredar di sebuah negara, itu multiplier effect-nya bisa dua sampai tiga kali lipat,” kata Prabowo.
Program ini menyasar 44 juta anak sekolah, 30 juta anak prasekolah, dan 77 juta ibu hamil. Katadata mencoba menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk makan siang gratis anak Indonesia, berdasar rata-rata biaya makanan dengan gizi berimbang dan jumlah balita hingga pelajar SMA.
Dari perhitungan itu, total anggaran untuk membiayai makan siang gratis murid sekolah, balita, dan program gizi ibu hamil diperkirakan mencapai Rp 446,6 triliun. Namun Prabowo tidak merinci bagaimana skema pendanaanya dalam dokumen visi-misinya.