LPEM UI Hitung RI Kehilangan Potensi Ekonomi Rp 332 T Gara-Gara Banjir

Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia memperkirakan banjir yang terjadi sepanjang tahun lalu di Indonesia memengaruhi hingga 6,93% total angkatan kerja nasional. Potensi nilai ekonomi yang hilang bahkan diperkirakan mencapai Rp 332 triliun. 

“Angka ini merepresentasikan guncangan yang signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional,” demikian tertulis dalam laporan LPEM UI bertajuk Indonesia Economic Outlook Q1-2026, dikutip pada Jumat (6/2).

Secara ekonomi makro, gangguan tersebut setara dengan sekitar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional tahunan atau sekitar Rp332 triliun, dengan kisaran dampak antara 0,4% hingga 2,62% PDB. 

“Potensi kehilangan aktivitas ekonomi diperkirakan berada di sekitar titik tengah kisaran, yaitu sekitar 1,5% dari PDB nasional tahunan, atau setara dengan sekitar Rp332 triliun,” tulisnya.

Kajian LPEM menunjukkan dampak pasar tenaga kerja tidak merata antarwilayah. Aceh menjadi provinsi dengan tingkat keterpaparan tertinggi secara relatif. Sekitar 29,9% hingga 73,15% tenaga kerjanya terdampak banjir.

Kondisi lebih berat dialami pekerja informal. Proporsi pekerja informal yang terdampak di Aceh mencapai 31,12% hingga 74,21%, mencerminkan tingginya risiko kehilangan pendapatan akibat minimnya perlindungan sosial. 

“Mengingat keterbatasan cakupan perlindungan sosial dan jaminan pendapatan bagi pekerja informal, angka-angka ini mengindikasikan risiko yang signifikan terhadap kehilangan pendapatan jangka pendek, meningkatnya kerentanan, serta proses pemulihan rumah tangga yang berkepanjangan,” kata LPEM. 

Sementara itu, Sumatera Utara menanggung beban terbesar secara absolut. Jumlah pekerja terdampak di provinsi ini diperkirakan mencapai hampir satu juta hingga lebih dari 4,4 juta orang.

Besarnya populasi membuat dampak proporsional yang lebih kecil tetap berujung pada gangguan ekonomi berskala masif.

Sumatera Barat juga mencatat dampak signifikan, sedangkan Kalimantan Selatan dan Bali relatif lebih ringan. Bali menjadi pengecualian karena pekerja informalnya terdampak lebih kecil dibanding total pekerja, diduga dipengaruhi faktor sektoral dan spasial.

Menurut LPEM, kerugian ekonomi akibat banjir tidak hanya berasal dari kerusakan fisik, tetapi juga disrupsi pasar tenaga kerja yang berkelanjutan.

“Besaran ini menegaskan luasnya biaya ekonomi dari bencana terkait iklim, tidak hanya melalui kerusakan fisik secara langsung, tetapi juga melalui disrupsi pasar tenaga kerja yang berkelanjutan, yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, melemahkan pembentukan pendapatan, serta membebani keuangan publik selama fase pemulihan dan rekonstruksi,” kata laporan tersebut.