Berita Aceh Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Operasi tangkap tangan oleh BNN menghasilkan penangkapan dua tersangka dengan barang bukti 200kg ganja di Kota Langsa, Aceh; upaya ini bagian dari pemberantasan peredaran narkoba lintas provinsi.

Plt Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah, Sajadah, memperkirakan butuh 1,8 juta liter eko-enzim untuk perbaikan Danau Lut Tawar.

Tanpa perlindungan dan penegakan hukum yang nyata, deforestasi akan terus berjalan, dan bencana ekologis yang menyertainya akan makin membebani masyarakat Aceh.

Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) sepanjang 74,2 kilometer (km) dan ditargetkan rampung tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tentang kepemilikan empat pulau, dengan memutuskan pulau-pulau tersebut tetap berada di wilayah Aceh.

Lantas, apa itu Perjanjian Helsinki?

Dokumen lusuh itu menjadi titik terang mengakhiri sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

Presiden Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau ke Aceh yang sempat menjadi sengketa dengan Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, berbicara mengenai potensi migas di empat pulau yang sempat menjadi sengketa dengan Aceh.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menerima keputusan Pemerintah Pusat yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar menjadi bagian dari Aceh.

Prabowo Subianto memimpin kesepakatan yang mengalihkan administrasi empat pulau — Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar — dari Sumut ke Aceh, menjaga persatuan NKRI.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memutuskan empat pulau di perbatasan Sumatra Utara dan Aceh menjadi bagian dari Provinsi Aceh, mengakhiri kontroversi lama.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, dan dua pulau Mangkir adalah bagian dari Provinsi Aceh, mengakhiri kontroversi dengan Sumatra Utara.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memperhitungkan untuk merujuk instrumen Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1956 dan Dokumen Helsinki 2005 untuk selesaikan sengketa pulau Aceh - Sumut.

Empat pulau kecil antara Aceh dan Sumut yang sebelumnya di Aceh, kini diadministrasikan di Sumut. Pemicu polemik kini dibahas Kemendagri.