Prabowo Ingin Tekan Arus Devisa Haji ke Arab Saudi, Ini Siasatnya

Presiden Prabowo Subianto meminta agar aliran dana keluar negeri dari sektor haji dan umrah ditekan. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan hal itu usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya pada Kamis (12/2). 

Dahnil menyebut, arahan Prabowo mencakup pembenahan ekosistem ekonomi haji agar devisa tidak terus mengalir deras ke luar negeri. Ia menyebut, saat ini perputaran dana sektor perhajian mencapai sekitar Rp 40 triliun per tahun.

“Nah, 80% itu cash outflow. Karena itulah perintah Presiden adalah harus dikurangi cash outflow-nya,” kata Dahnil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2). 

Prabowo menginginkan agar komposisi dana masuk dan keluar tersebut menjadi seimbang, yakni 50% cash outflow dan 50% lagi cash inflow. 

“Pak Presiden berharap cash outflow-nya itu 50% sajalah kira-kira begitu, bisa turun sehingga cash inflow-nya 50% lagi. Tadi kan ini 80% cash outflow kan,” katanya.

Dahnil menjelaskan, arahan tersebut tidak hanya menyasar teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga mencakup lintas sektor ekonomi. Karena itu, Prabowo meminta Airlangga untuk mengkoordinasikan pembentukan ekosistem ekonomi haji.

Dahnil mengatakan salah satu langkah yang dibahas adalah memaksimalkan penggunaan QRIS untuk transaksi jemaah di Arab Saudi agar tetap tercatat dalam sistem keuangan domestik.

“Misalnya memaksimalkan QRIS kita supaya yang cash outflow tadi bentuknya kembali lagi tapi semuanya transaksinya dalam Rupiah melalui QRIS,” kata Dahnil.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia sebagai upaya menyeimbangkan arus devisa. 

Dahnil mencatat, sekitar 3 juta warga Indonesia berangkat ke Arab Saudi setiap tahun untuk haji dan umrah, sementara wisatawan Saudi dan Timur Tengah ke Indonesia menginjak angka sekitar 33 ribu orang per tahun.

“Bayangkan lho kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33 ribu,” kata dia. 

Prabowo pun mendorong agar biro perjalanan haji dan umrah juga menjual paket wisata ke Indonesia bagi pasar Timur Tengah. Kementerian Pariwisata juga diminta untuk lebih agresif melakukan promosi di kawasan tersebut.

Dahnil mengatakan, Airlangga telah berkomitmen untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) lintas kementerian untuk mengorkestrasi kebijakan ekonomi haji, termasuk sektor perdagangan, pariwisata, hingga logistik ekspor yang diharapkan menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap belanja luar negeri dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.