RI Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza, Bagaimana Dampaknya ke Keuangan Negara?

Presiden Prabowo Subianto akan mengirim 8.000 pasukan Indonesia dalam misi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Jalur Gaza. Direktur Studi China-Indonesia Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai, rencana ini berpotensi menggerus anggaran belanja pemerintah, khususnya di sektor pertahanan.

“Kalau kita melihat secara garis besar, rencana anggaran belanja pertahanan terus meningkat. Pertanyaannya, apakah pengiriman 8.000 pasukan ini berpotensi membuat belanja semakin menggendut dan mempersempit ruang fiskal?” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/2).

Ia menyoroti kondisi fiskal yang sudah ketat. Defisit APBN 2025 disebut telah mencapai 2,92% terhadap PDB, sedangkan target 2026 berada di kisaran 2,68%. Tambahan misi luar negeri yang belum jelas skema pembiayaannya dinilai berisiko memperbesar tekanan terhadap defisit.

Zulfikar pun membandingkan dengan misi pasukan perdamaian Indonesia sebelumnya di bawah mandat United Nations Peacekeeping Forces, seperti di Lebanon, di mana biaya logistik dan operasional biasanya direimburs melalui mekanisme kontribusi internasional.

“Ketika kita mengirimkan 8.000 pasukan ini di luar mandat PBB, kemungkinan seluruh biaya operasional dan logistik akan ditanggung Indonesia. Ini belum jelas apakah ada skema cost sharing,” katanya.

Pengiriman 8.000 personel, menurut dia, membutuhkan angkutan awal berskala besar, termasuk kendaraan lapis baja, peralatan medis, tenda, hingga pembangunan base camp. Apalagi kondisi infrastruktur di Gaza yang rusak akibat konflik menuntut sistem pendukung mandiri dengan investasi awal dan pembiayaan jangka panjang.

Ia juga menyinggung konsekuensi keanggotaan dalam Board of Peace yang disebut memiliki komitmen pendanaan hingga Rp 17 triliun. Menurutnya, beban fiskal dari keanggotaan semacam itu belum pernah dihitung secara terbuka.

“Tidak cuma tiket pesawat delegasi atau negosiator, tapi juga ada konsekuensi patungan dana, pajak kita, APBN. Ini belum dihitung secara jelas,” ujarnya.

Selain aspek fiskal, Zulfikar menilai misi yang digagas AS dan tidak berada di bawah mandat PBB berpotensi menimbulkan persepsi global bahwa Indonesia melakukan alignment terhadap inisiatif tertentu. Hal ini dinilai dapat memengaruhi konsistensi politik luar negeri Indonesia.

Ia merekomendasikan pemerintah melakukan kajian fiskal mendalam sebelum memutuskan pengiriman pasukan dalam jumlah besar ke wilayah konflik yang belum menunjukkan tanda mereda.

“Apabila pengiriman tetap dilakukan, sebaiknya berada di bawah naungan PBB untuk menjaga risiko politik, fiskal, dan hukum,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan komitmen Indonesia untuk mengirim delapan ribu pasukan ke misi Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Jalur Gaza. Ia mengatakan keberangkatan ribuan personel militer ke Gaza akan berlangsung dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers setelah menghadiri pertemuan perdana negara anggota BoP yang berlangsung di US Institute of Peace, Washington, pada Kamis (19/2) waktu setempat.

"Mungkin kelompok-kelompok advance, tidak lama, mungkin satu hingga dua bulan ini," kata Prabowo, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden. 

Prabowo turut mengatakan Indonesia dipercaya untuk menempati posisi Wakil Komandan atau Deputy Commander pasukan International Stabilization Force (ISF) yang bertugas mengawal misi perdamaian di Gaza. "Mereka minta kita jadi Deputy Commander," ujar Prabowo.

Mayoritas pasukan yang akan dikirim untuk misi Dewan Perdamaian berasal unit zeni dan kesehatan. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita pada 10 Februari lalu mengatakan, prajurit yang akan dikirim ke Gaza adalah anggota yang pernah bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Sebab, prajurit tersebut dinilai telah berpengalaman dari sisi medan dan cara berkomunikasi di Timur Tengah.