Luhut Optimistis Deregulasi dan Digitalisasi Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi 9%

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh 8% hingga 9% dalam jangka menengah melalui kombinasi deregulasi, efisiensi birokrasi, digitalisasi, dan pengurangan praktik korupsi.

Luhut menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, serta kemampuan pemerintah mengelola utang.

“Fundamental ekonomi kita masih kuat, dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemampuan bayar utang saya kira masih cukup bagus,” kata Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Senin (25/5). 

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah tengah berfokus melakukan pembenahan struktural. Salah satunya melalui deregulasi perizinan dan penerapan government technology berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Luhut mencontohkan penerapannya dalam penyederhanaan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang selama ini memakan waktu hingga dua sampai tiga tahun. Menurut dia, proses tersebut perlu dipercepat agar investasi lebih efisien.

“Dengan mengurangi in-person contact itu akan membuat kita lebih efisien,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengintegrasikan data seluruh kementerian dan lembaga melalui sistem digital nasional yang ditargetkan mulai terkoneksi penuh pada 1 Juni 2026. Sistem tersebut nantinya akan digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akurasi kebijakan.

Luhut menilai digitalisasi birokrasi akan membantu mengurangi kebocoran anggaran dan praktik korupsi karena interaksi langsung dalam proses layanan publik semakin berkurang.

“Overtime untuk pertumbuhan 8-9% dengan deregulasi, dengan efisiensi, kurang korupsi, itu akan sangat tercapai,” kata Luhut. 

Luhut juga menyoroti pentingnya reformasi pengelolaan sumber daya alam, terutama untuk menekan praktik transfer pricing dan kebocoran penerimaan negara. 

Pemerintah, kata Luhut, akan memperluas penggunaan sistem digital Simbara dan National Single Window untuk memantau aktivitas ekspor berbagai komoditas.

Selain itu, Luhut menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di daerah.

“Belum pernah sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana Rp 1 triliun sampai dan itu mempengaruhi ekonomi,” katanya.

Pada kuartal pertama 2026, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,61%, Luhut menilai angka ini tidak lepas dari dorongan belanja pemerintah tersebut. Namun, menurutnya, angka pertumbuhan masih bisa lebih tinggi apabila tata kelola pemerintahan semakin efisien dan terintegrasi secara digital.

“Kalau ditata lebih baik itu angka itu akan bisa lebih besar,” kata Luhut.