Waswas Beban Utang Pemerintah Kian Bengkak di Tengah Lonjakan Imbal Hasil SBN

Kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi menyebabkan beban pembayaran bunga utang pemerintah membangkak pada tahun ini. Dalam APBN 2026, alokasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 599,6 triliun atau 19% dari target penerimaan negara.

Berdasarkan data Investing.com, yield SBN tenor 10 tahun sempat menyentuh level 7,5% pada pekan lalu, tetapi mulai berangsur turun pada hari ini ke level 6,8%. Sedangkan dalam APBN 2026, asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang ditetapkan adalah sebesar 6,9%. 

Namun, yield SBN masih berpotensi naik seiring ketidakpastian global yang masih tinggi dan proyeksi kenaikan suku bunga global maupun Bank Indonesia.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan, kenaikan yield SBN akan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah, baik untuk penerbitan utang baru maupun pembiayaan kembali (refinancing) utang yang jatuh tempo.

“Dengan alokasi pembayaran bunga utang yang sudah mendekati Rp 600 triliun atau sekitar 15% APBN, setiap kenaikan yield akan memperbesar beban bunga utang,” kata Rizal kepada Katadata, Jumat (12/6).

Menurutnya, risiko terbesar adalah terjadinya crowding out anggaran, yakni ketika porsi belanja produktif semakin terdesak oleh kewajiban pembayaran bunga utang. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, menurut dia, fleksibilitas fiskal pemerintah akan melemah dan persepsi risiko investor terhadap Indonesia dapat meningkat,

"Sehingga mendorong yield SBN naik lebih tinggi dan menciptakan siklus kenaikan biaya utang yang sulit diputus,” ujarnya.  

Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menilai tekanan fiskal Indonesia saat lebih besar daripada yang digambarkan pemerintah. Ia menjelaskan, porsi pembayaran bunga utang mencapai sekitar 15-16% dari total belanja negara.

Porsinya jika dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat bahkan sudah mendekati 20% dan mencapai 22% jika dibandingkan dengan  penerimaan perpajakan.

 “Fitch juga mencatat rasio bunga terhadap pendapatan Indonesia berada di sekitar 17%, termasuk yang tertinggi di kelompok negara berperingkat BBB,” kata Yusuf.

Menurutnya, kenaikan yield SBN memperbesar risiko pembiayaan ulang utang atau refinancing risk. Apalagi,  pemerintah menghadapi jatuh tempo utang mencapai Rp 833,9 triliun pada tahun ini, tertinggi dalam periode 2025-2036.

“Sebagian besar merupakan warisan penerbitan utang pada masa pandemi. Konsekuensinya, utang lama dengan kupon rendah harus digantikan oleh utang baru dengan biaya yang jauh lebih mahal,” ujarnya. 

Menurut Yusuf, kenaikan yield SBN tenor 10 tahun dari sekitar 6% pada awal tahun, sempat melonjak hingga menjadi 7,4% pada pekan lalu menunjukkan bahwa investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk memegang surat utang pemerintah Indonesia.

Selain risiko refinancing, kondisi tersebut juga berpotensi mempersempit ruang fiskal karena pemerintah harus mengalokasikan dana yang semakin besar untuk membayar bunga utang.

“Kombinasi defisit primer dan kenaikan biaya utang merupakan kondisi yang perlu diawasi karena dapat menciptakan efek bola salju, yaitu ketika utang menambah bunga, bunga memperbesar defisit, dan defisit pada akhirnya menambah utang baru,” kata Yusuf.

Rating S&P 

Para investor saat ini tengah menunggu hasil peninjauan peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings, yang menjadi satu-satunya lembaga pemeringkat utama yang belum mengumumkan evaluasi tahunannya terhadap Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai hasil pemeringkatan S&P akan berdampak pada aliran modal asing. Jika S&P menurunkan outlook, bahkan peringkat utang Indonesia, maka kemungkinan besar akan terjadi aliran modal asing keluar dari investasi portofolio.

"Tentu rupiah juga akan terpengaruh," ujar David kepada Katadata.co.id. 

Analis lembaga pemeringkat global ini sebelumnya sempat memperingatkan, meningkatnya tekanan fiskal akibat pembayaran utang yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko penurunan rating Indonesia.

Analis S&P Global Ratings Rain Yin mengatakan, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan Indonesia secara konsisten selalu berada di bawah 15% untuk waktu yang lama. Namun, rasio tersebut meningkat secara signifikan sejak pandemi dan tidak menurun dengan cepat. Rain Yin melihat, rasio pembayaran bunga utang pemerintah kemungkinan besar telah melampaui 15% terhadap penerimaan negara.

“Jika rasio tersebut tetap berada di atas ambang batas itu, hal tersebut dapat mendorong pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat Indonesia,” kata Rain Yin dalam sebuah webinar dikutip dari Bloomberg pada Februari 2026.

Dalam metodologi pemeringkatan S&P, rasio bunga terhadap penerimaan menjadi indikator penting untuk menilai daya tahan fiskal. Pemerintah yang biasanya merilis data realisasi pembayaran bunga utang dalam dokumen APBN Kita kini tak lagi menampilkannya. 

Namun dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja bunga utang sebesar Rp 552,1 triiun. Jika membandingkannya dengan penerimaan dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.051 triliun maka rasionya mencapai 18,4%, sedangkan jika dibandingkan realisasi penerimaan APBN 2025 maka rasionya mencapai 20%, 

Pembayaran bunga utang melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir, dan juga menelan porsi yang semakin besar dalam belanja negara.

S&P bukan satu-satunya yang memberi sinyal kehati-hatian. Moody’s Ratings pada awal Februari telah menurunkan prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga tersebut menyoroti risiko tata kelola dan arah kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Strategi yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Rizal menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja. Selain itu, pengelolaan utang perlu dilakukan lebih aktif, termasuk dengan memperpanjang tenor utang dan menjalankan strategi liability management untuk mengurangi tekanan refinancing.

“Pada akhirnya, faktor yang paling efektif menurunkan yield bukan hanya intervensi pasar, tetapi juga meningkatnya kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan dan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Yusuf menilai pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, seperti strategi front loading pembiayaan dan debt switch dengan Bank Indonesia guna menata ulang profil jatuh tempo utang. Namun, menurutnya langkah tersebut hanya bersifat sementara.

“Instrumen manajemen utang hanya dapat meredam gejala, bukan menyelesaikan akar masalah,” kata Yusuf.

Ia menegaskan solusi utama tetap terletak pada perbaikan fundamental fiskal, terutama melalui perluasan basis pajak, peningkatan kualitas belanja negara, dan pengembalian keseimbangan primer ke arah positif.

“Pasar pada dasarnya tidak mempermasalahkan negara yang berutang. Yang dinilai adalah apakah negara tersebut memiliki rencana yang kredibel untuk membayar dan mengelola utangnya dalam jangka panjang,” ujarnya.