Bank Indonesia memperbarui skema burden sharing, berbeda dari era pandemi dengan tidak lagi membeli SBN di pasar primer dan mengubah terminologi untuk menghindari kebingungan publik.
Berikut kebijakan dari Bank Indonesia yang telah membeli Surat Berharga Negara sebesar Rp 216,10 triliun, mendukung sinergi kebijakan moneter dan fiskal demi stabilitas ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memberi instruksi khusus kepada bank-bank Himbara terkait penyaluran dari penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun.
Kemenkeu dan BI mengimplementasikan skema burden sharing melalui SBN untuk mendukung program Asta Cita, seperti Koperasi Merah Putih, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Bank Indonesia dan Kemenkeu implementasikan burden sharing untuk memotong beban fiskal dan dukung program ekonomi kerakyatan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2 2025 dirilis meningkat 5,12%, namun rupiah diproyeksikan akan memiliki pergerakan fluktuatif menghadapi faktor domestik dan global.
Bank Indonesia komit menstabilkan rupiah dengan intervensi pasar valas dan pembelian Surat Berharga Negara lebih dari Rp96 triliun, mencerminkan sinergi kebijakan moneter dan fiskal.
Bank Indonesia telah membeli Surat Berharga Negara hingga Rp 90 triliun di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas likuiditas dan suku bunga, dengan rencana pembelian hingga Rp 150 triliun.
BI membeli surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 80,98 triliun sepanjang tahun ini guna menjaga stabilitas rupiah yang tertekan gejolak perang dagang.
Kenaikan kepemilikan BI atas surat utang pemerintah terjadi sejak pandemi Covid-19. Tingginya porsi kepemilikan tersebut dikhawatirkan mengganggu independensi bank sentral.