Berita SBN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kemenkeu menilai kondisi ekonomi AS membuka peluang pemangkasan suku bunga The Fed, yang berdampak positif terhadap permintaan SBN Indonesia.

BI tidak bisa serta merta menurunkan suku bunga acuan meski inflasi rendah. Karena bank sentral masih fokus untuk menjagas stabilitas keuangan.

Pemerintahan Prabowo diminta berhati-hati kelola warisan utang pemerintahan Jokowi. Karena sumber pendanaan pada pemerintahan mendatang akan semakin ketat.

BI mencatat aliran modal asing yang masuk ke Indonesia atau transaksi nonresiden beli neto mencapai Rp 5,59 triliun selama sepekan pada 8-11 Juli 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 100 triliun untuk menjaga defisit APBN 2024.

Kemenkeu menyatakan bahwa penerbitan SBN pada tahun ini masih sesuai target, meski lebih rendah dari sebelumnya. Karena Kemenkeu mengandalkan sumber pendanaan lain untuk belanja negara.

Jumlah utang pemerintah terus menggunung, bahkan menunjukkan kenaikan signifikan baik secara bulanan maupun tahunan.

Laporan Kemenkeu mencatat utang pemerintah tembus Rp8.353,02 triliun atau Rp8,35 kuadriliun per Mei 2024. Nilai tersebut naik Rp14,59 triliun atau 0,2% dibanding April 2024.

BPK menemukan 3 masalah dalam laporan keuangan tahunan BI mulai dari penentuan harga acuan nilai wajar SBN, Layanan BI Fast dan manajemen keberlangsungan tugas BI.

BI memastikan posisi utang luar negeri masih aman dan terkendali karena hampir seluruhnya memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total utang pemerintah.

Pemerintahan Prabowo diminta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menangani utang pemerintah yang cenderung naik. Di antaranya dengan mendorong sektor manufaktur hingga reformasi pajak.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai pergerakan rupiah bersifat dinamis dan masih ada potensi menguat meski kini mendekati level Rp 16.000 per dolar AS.

Utang luar negeri Indonesia tersisa Rp 6.485,8 triliun pada triwulan I 2024.

Dalam laporan APBN Kita, Nominal utang pemerintah per Maret 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan posisi Februari 2024. Rasio utang terhadap PDB masih terjaga di bawah 60% sesuai UU Keuangan Negara.

SBN telah hadir sejak masa awal kemerdekaan, dan kini menjadi pilihan utama pembiayaan defisit APBN.