Prabowo Pamer Rapor Bagus Ekonomi RI dari Lembaga Asing: S&P hingga China Lianhe

Presiden Prabowo Subianto memamerkan penilaian positif sejumlah lembaga pemeringkat internasional terhadap perekonomian Indonesia. Ia menyebut Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil, sedangkan China Lianhe Rating memberikan peringkat AAA stable.

"Pada 13 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang tersohor, Standard & Poor's mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia," ujar Prabowo dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR pada Jumat (14/8). 

Menurut Prabowo, S&P menilai kebijakan makroekonomi Indonesia secara umum berhati-hati. Beban utang relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara setara. 

"Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita," kata dia. 

Prabowo mengatakan, S&P juga memberikan penilaian yang baik terkait upaya pemerintah memusatkan pengelola dan menutup kebocoran di sektor sumber daya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Mereka secara khusus menilai positif peran dan dan potensi DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat pakar-pakar dari barat," ujarnya. 

Selain S&P, Prabowo juga memamerkan rapor dari lembaga pemeringkat asal China, China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA stable kepada Indonesia dalam penerbitan Panda Bonds. 

Menurut Prabowo, China Lianhe menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah efektif, perekonomian tahan terhadap guncangan eksternal, serta inflasi tetap terkendali.

“Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan,” ujarnya.

Prabowo juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi dan fiskal hingga semester I 2026. Ia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% pada semester pertama tahun ini, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Ia juga mengatakan inflasi tetap terkendali dan permintaan domestik masih kuat. Dari sisi fiskal, pendapatan negara hingga akhir Juli 2026 tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan belanja negara tumbuh 18,2%.

Meski belanja meningkat, Prabowo menyebut defisit APBN hingga akhir Juli 2026 masih terjaga sebesar 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mempertahankan disiplin fiskal.

“Kami tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kami memilih kedua-duanya,” kata Prabowo.

Apa Arti Rapor S&P?

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings sebelumnya mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Sementara itu, prospek (outlook) peringkat Indonesia tetap stabil.

Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam akan mendukung perbaikan fiskal dalam jangka panjang. Ini akan terjadi terutama apabila perubahan kebijakan dapat dijalankan secara lebih konsisten dan memiliki kepastian yang lebih baik.

Selain itu, S&P menilai komitmen pemerintah menjaga batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap menjadi jangkar penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal.

"Peringkat Indonesia mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang secara umum prudent (hati-hati), serta beban utang luar negeri bersih dan utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara sekelas," tulis S&P.

Kendati demikian, S&P menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di antaranya pendapatan per kapita yang masih relatif rendah, basis ekspor dan penerimaan fiskal yang sempit, serta sektor keuangan domestik yang dinilai belum sedalam dan seterdiversifikasi negara-negara dengan peringkat serupa. Kondisi tersebut turut meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah.

S&P memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang, meski menghadapi tekanan dari kenaikan harga bahan bakar.

Menurut lembaga tersebut, kebijakan hilirisasi dan peningkatan penguasaan pemerintah terhadap sektor mineral dan sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara maupun pendapatan ekspor. Namun, S&P mengingatkan bahwa perubahan kebijakan yang berlangsung cepat serta ketidakpastian dalam implementasinya dapat memengaruhi kepercayaan investor dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun pasar keuangan. 

Di sisi lain, keputusan S&P dinilai tak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa fundamental ekonomi Indonesia sepenuhnya baik.   Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan keputusan S&P merupakan afirmasi, bukan kenaikan peringkat.

Menurut dia, keputusan ini menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat masih menilai kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya memadai. S&P pun tetap memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi fiskal, sektor eksternal, dan kredibilitas kebijakan. 

"Keputusan S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil merupakan sinyal positif, tetapi tidak bisa dipahami sebagai peningkatan kualitas fundamental. Keputusan ini adalah afirmasi, bukan kenaikan peringkat," kata Rizal kepada Katadata, Selasa (14/7).

Menurutnya, status investment grade penting karena menjaga akses pemerintah dan korporasi terhadap pembiayaan global serta mencegah lonjakan premi risiko. Namun, peringkat BBB tidak otomatis meningkatkan arus investasi langsung yang menciptakan industri, ekspor, dan lapangan kerja.

Ia menilai, investor tetap mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti stabilitas nilai tukar rupiah, kepastian hukum, konsistensi regulasi, biaya logistik, produktivitas, hingga arah kebijakan fiskal.

"Rating lebih berfungsi menjaga pintu pembiayaan tetap terbuka, tetapi belum tentu membuat biaya modal Indonesia murah atau meningkatkan arus investasi produktif secara signifikan," ujarnya.

Rizal juga menilai berbagai catatan yang disampaikan S&P sebagai alarm kebijakan yang perlu direspons serius pemerintah. Menurut dia, Indonesia masih menghadapi persoalan struktural berupa sempitnya basis penerimaan negara, rendahnya pendapatan per kapita, pasar keuangan domestik yang belum dalam, serta ketergantungan ekspor pada komoditas.

Ia mengingatkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan semata-mata besarnya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi rendahnya kapasitas fiskal untuk membayar utang secara berkelanjutan.

Pandangan senada disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengatakan keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia merupakan kabar baik karena menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi tetap terjaga. 

Meski demikian, Yusuf menekankan bahwa peringkat tersebut hanya mempertahankan posisi yang sudah ada, bukan menunjukkan peningkatan kualitas ekonomi. 

"Yang lebih penting justru pesan di balik prospek stabil beserta syarat yang menyertainya," kata Yusuf.