Belanja Perlindungan Sosial Rp 549,9 T, Pemerintah Perbarui Data Penerima Bansos

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Data penerima bantuan sosial (bansos) akan diperbarui dengan mengandalkan hasil Sensus Ekonomi 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, anggaran perlindungan sosial mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, serta subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Untuk itu, data yang akurat menjadi penting, di mana sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS. Itu menjadi rebasing (pembaruan tahun dasar) untuk PDB ke depan," ujar Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8). 

Berdasarkan bahan paparan Airlangga, alokasi anggaran perlinsos pada tahun depan naik 8,2% dibandingkan tahun lalu Rp 508,2 triliun. Alokasi anggara tersebar di pos belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 422,5 triliun, belanja non K/L Rp 88,1 triliun, dan transfer ke daerah Rp 39,4 triliun. 

Anggaran ini akan diberikan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar, yang mncakup Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima, program sembako bagi 17,8 juta keluarga penerima, serta atensi sosial dan penanganan bencana untuk lansia, anak, dan disabilitas untuk 13,5 ribu orang. 

Pemerintah juga memberikan bantuan iuran jaminan kehilangan pekerjaan untuk 74,8 juta orang dan subsidi jenis BBM tertentuk sebanyak 20,097 juta liter. 

Pada program layanan pendidikan, pemerintah akan memberikan bantuan melalui Program Indonesia Pintar untuk 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar untuk 1,1 juta mahasiswa. 

Ada pula program pemenuhan layanan kesehatan yang mencakup bantuan iuran BPJS untuk untuk Penerima Bantuan Iuran sebanyak 96,8 juta peserta, serta Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBPU dan Bantuan Pemerintah Kelas 3 kepada 49,6 juta peserta

Selain itu, pemerintah memiliki program pemberdayaan masyarakat yang mecakup bantuan subsidi KUR kepada 5,1 juta debitur. 

Pemerintah dalam RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan  mencapai 6%, sedangkan inflasi dipatok 2,5%. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6% hingga 6,5%.