BGN Targetkan 2.700 Dapur MBG di Wilayah 3T Mulai Dibuka Bulan Depan

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan, pembukaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai September 2026. Kepala BGN Sudaryono menyatakan, terdapat sekitar 2.700 dapur yang telah siap untuk diaktifkan di wilayah 3T. 

“Kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T, ada 2.700 dapur yang sudah siap secara bertahap kami buka,” kata Sudaryono, usai bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8).

Namun, Sudaryono menekankan, pembukaan dapur MBG tidak hanya difokuskan di wilayah 3T. BGN juga akan memprioritaskan pondok pesantren yang belum mendapatkan program MBG serta daerah-daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan tersebut.

Menurut dia, BGN tidak akan langsung mengaktifkan seluruh dapur yang masuk dalam daftar antrean. Saat ini, terdapat sekitar 13.000 dapur yang berada dalam antrean untuk dibuka. Namun, BGN akan melakukan penyisiran untuk memastikan kesiapan masing-masing dapur sebelum diaktifkan.

“Dalam antrean ini kami sisir, memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah titik itu kemudian kami exclude. Mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah,” katanya.

Sudaryono mengatakan, perluasan dapur tersebut juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Hal ini terutama untuk daerah yang masih memiliki sekolah atau kelompok penerima yang belum mendapatkan MBG.

Ia BGN menerima berbagai permintaan dari sekolah yang belum mendapatkan program tersebut. Permintaan disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari surat, email, hingga media sosial.

“Ada yang kirim video ke saya, sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya, ada yang kirim email, ada yang kirim surat, ada yang kirim DM di sosial media,” kata Sudaryono.

Dia menambahkan pembukaan dapur di daerah 3T juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran. Namun, BGN memastikan perluasan tersebut akan diupayakan menggunakan anggaran yang tersedia pada 2026 tanpa meminta tambahan anggaran.

“Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,” katanya.

Selain itu, BGN akan melibatkan Kementerian Keuangan dalam pengawasan dan penilaian dapur MBG di wilayah 3T. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan diminta melakukan appraisal terhadap dapur-dapur tersebut.

Menurut Sudaryono, penilaian tersebut diperlukan untuk mengetahui nilai dapur di wilayah 3T. Hasil appraisal nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan insentif serta tingkat kemahalan di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Sudaryono mengungkapkan, BGN melakukan efisiensi terhadap anggaran program MBG 2026. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 268 triliun disisir menjadi Rp 229 triliun.

Ia mengatakan, efisiensi tersebut dilakukan setelah adanya penyisiran terhadap kebutuhan pelaksanaan program MBG. “Jadi dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun, ada efisiensi di situ," kata Sudaryono. 

BGN pun mencatat, total anggaran yang telah direalisasikan hingga Kamis (27/8) mencapai Rp 177 triliun.