Pemerintah Diminta Ganti Bantuan Sembako jadi Uang Tunai, Ini Alasannya

Pemerintah diminta mengubah skema bantuan sosial (bansos) dari pemberian beras dan sembako menjadi bantuan tunai. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengusulkan perubahan ini agar intervensi pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran  danmengurangi potensi politisasi bantuan.

Ia menjelaskan, pemberian bantuan sembako selama ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.  Pembagian beras dan sembako juga kerap dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menunjukkan seolah-olah bantuan diberikan langsung oleh politikus.

“Intervensi sembako, beras, itu gimik politisi. Hentikan saja bantuan sosial yang aneh-aneh itu,” kata Media dalam diskusi Metodologi Desil di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9).

Menurut Media, bantuan dalam bentuk uang lebih tepat diberikan kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan karena keterbatasan pendapatan. Dia menilai Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program bantuan yang memiliki dampak paling kuat.

“Lapisan pertama, orang miskin karena tidak punya uang. Intervensinya tambahkan uang, seperti Conditional Cash Transfer (PKH). PKH adalah program paling kuat dampaknya,” katanya. 

Namun, dia menilai efektivitas intervensi pemerintah tetap bergantung pada kualitas data penerima bantuan. Media mengkritik penggunaan metode Proxy Means Testing (PMT) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, PMT memang telah menjadi praktik yang digunakan di berbagai negara, termasuk Kolombia dan Filipina. Namun, metode statistik yang baik tidak akan menghasilkan kebijakan yang tepat apabila data dasarnya bermasalah.

“Kalau datanya sudah tidak betul dari awal, mau pakai regresi atau machine learning apapun pasti bermasalah,” katanya.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah menggunakan data pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang lebih aktual dalam menentukan penerima bantuan. Dia menilai pemerintah perlu memperhitungkan disposable income, atau pendapatan yang tersisa setelah dikurangi berbagai kewajiban, termasuk utang.

“Kami butuh data pendapatan dan pengeluaran yang lebih real. Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan,” katanya.

Menurut Media, seseorang bisa terlihat mampu berdasarkan data pendapatan tetapi sebenarnya menghadapi tekanan ekonomi akibat besarnya pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran tersebut bahkan dapat dibiayai dengan utang pinjaman daring atau menjual aset seperti sawah.

Karena itu, dia menilai pemerintah membutuhkan basis data yang lebih komprehensif dengan mencatat pendapatan, pengeluaran, utang hingga aset masyarakat.

Media mengusulkan sistem yang dapat mencatat proyeksi aset masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memberikan manfaat pajak kepada masyarakat yang berada di bawah batas kesejahteraan tertentu.

“Kalau aset saya di bawah garis kemiskinan, otomatis saya dikasih uang (tax benefit). Kalau tiba-tiba saya dapat warisan jadi kaya, saya bayar pajak,” katanya.

Media juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penyempurnaan metodologi pengukuran kemiskinan, tetapi memastikan anggaran negara digunakan untuk intervensi yang benar-benar berdampak.

“Jangan anggaran kita digunakan untuk hal yang sifatnya metodologis teoritis saja,” katanya. 

Dia menegaskan, pemerintah perlu mengakui kelemahan dalam pendataan dan penanganan kemiskinan. Selain itu, program bansos harus dijauhkan dari kepentingan politik.

“Kita tidak boleh jadi negara yang denial. Ciri negara miskin adalah negara yang tidak mengakui penduduknya miskin. Mari kita akui saja kelemahan ini,” kata Media.