Apa yang membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bingung terkait data desil dari DTSEN BPS?

Purbaya mengaku tidak pernah berkoordinasi dengan BPS mengenai metodologi pengambilan data desil, sehingga tidak memahami mengapa data yang dipublikasikan dianggap salah. Ia menekankan bahwa urusan metodologi adalah tanggung jawab BPS yang lebih berpengalaman, dan ia belum pernah mengecek prosedur tersebut, sehingga muncul kebingungan atas keakuratan data tersebut.

Langkah apa yang akan diambil Purbaya untuk memastikan keabsahan data desil sebelum digunakan pemerintah?

Purbaya berencana melakukan pengecekan kembali dengan cara menguji sampel sejumlah data secara lapangan, membandingkan hasilnya dengan kondisi sebenarnya. Ia akan menguji persentase kecocokan data yang di‑upload dan, bila diperlukan, kembali menggunakan data lama serta menyiapkan anggaran tambahan untuk perbaikan agar data dapat dipakai dalam program bansos dan pembatasan BBM subsidi.

Bagaimana penjelasan Purbaya mengenai anggaran BPS dan permintaan tambahan dana sebesar Rp 1,4 triliun?

Purbaya menyatakan bahwa total anggaran BPS untuk tahun 2026 mencapai lebih dari Rp 9 triliun, termasuk Rp 7‑8 triliun untuk pemutakhiran DTSEN dan sensus. Ia belum menerima permintaan tambahan Rp 1,4 triliun secara resmi, sehingga tidak mengetahui detailnya. Menurutnya, penggabungan sensus dengan DTSEN dimaksudkan mempercepat proses dan menghemat biaya, sehingga anggaran sekitar Rp 7 triliun sudah dianggap cukup.

Purbaya Bingung Akurasi Desil BPS: Anaknya Masuk Desil 7, Tukang Becak Desil 10

Oleh Ade Rosman

9 September 2026, 13:02

ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/wsj.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bingung dengan data desil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Ia belum pernah berkoordinasi dengan BPS berkaitan dengan cara pengambilan data tersebut.

“Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu, saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih mahir, gitu kan,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9).

Namun, ia menyatakan bakal melakukan pengecekan kembali dengan menggunakan sampel sejumlah data untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan untuk program pemerintah lainnya.

“Nanti saya akan tes betul sebelum dipakai, saya akan tes berapa ratus data sama enggak dengan kondisi sebetulnya,” kata dia.

Bendahara negara menuturkan, penggunaan desil ini diperlukan untuk penyaluran bansos hingga penerapan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Jika ternyata datanya belum sesuai dengan kondisi di lapangan, ia menyatakan kemungkinan akan menggunakan data lama.

“Kami disuruh pakai DTSEN kan oleh BPK maupun oleh DPR, tapi kalau emang belum rapi, ya kami pakai data yang lama mungkin ya, terus kami rapikan lagi, kalau perlu anggaran, kami keluarkan anggaran,” katanya.

Namun, Purbaya juga mengaku heran mengapa BPS mengunggah data yang belum rampung.

“Saya belum dengar laporan dari BPS, kan ini belum selesai kan, belum selesai kan untuk 2027 surveinya, pemutakhirannya juga belum selesai kan yang itu, saya bingung kenapa sudah di-upload, harusnya dites dulu, tapi saya enggak tahu, nanti kita tanya deh dia, tapi untuk anggaran dia belum minta ke saya,” katanya.

Purbaya juga menyinggung adanya ketidakseusaian data, mencontohkan anaknya yang menempati desil 7 sedangkan tukang becak berada di desil 10. Ia menekankan, pemerintah tidak menutup mata berkaitan dengan keluhan yang disampaikan masyarakat.

“Kami enggak akan tutup mata terhadap komplain dari masyarakat,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya juga menanggapi permintaan tambahan anggaran dari BPS sebesar Rp 1,4 triliun yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi X DPR pada Rabu (2/9). Ia mengaku tak mengetahui permintaan tersebut lantaran belum disampaikan padanya.

Ia menuturkan, anggaran BPS secara keseluruhan mencapai Rp 9 triliun pada 2026. Angka itu mencakup keseluruhan, termasuk untuk pemutakhiran DTSEN dan sensus yang angkanya sekitar Rp 7 hingga Rp 8 triliun.

“Yang jelas dia sensus minta digabung sama DTSEN supaya lebih cepat dan saya menghemat katanya, ya saya ikutin, ya sudahlah Rp 7 (triliun) lebih lah,” kata Purbaya.