Luhut: Subsidi Barang akan Dialihkan Jadi Bantuan Tunai

Pemerintah mengubah skema subsidi yang selama ini diberikan berupa barang menjadi bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai.  Perubahan skema subsidi ini ditargetkan dilakukan secara bertahap dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu tidak lagi pada barang, langsung pada manusia, jadi cash,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9).

Luhut menuturkan, perubahan tersebut masih berkaitan dengan upaya pemerintah membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat. Pemerintah saat ini tengah melakukan registrasi dan pemutakhiran data masyarakat yang menjadi sasaran perlindungan sosial.

Ia menyatakan, pemerintah menargetkan proses pemutakhiran data ini dapat selesai hingga akhir 2026. Data yang telah diperbarui nantinya akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial.

“Kami harapkan kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, saya sudah lapor Presiden, sampai akhir tahun ini nanti daftarnya akan datang semua,” kata dia.

Di sisi lain, Luhut mengatakan, pemerintah juga akan menggunakan teknologi berbasis akal imitasi (AI) untuk memperbarui data masyarakat. Data dari berbagai kementerian dan lembaga akan diintegrasikan untuk memperbaiki klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Luhut menyebut data kependudukan yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) saat ini mencapai sekitar 289 juta orang atau sekitar 98% dari jumlah penduduk.

“Itu sekarang kita mutakhirkan semua dengan AI ini, kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran bansos dengan basis data yang telah diperbarui dapat dimulai pada kuartal I 2027. Namun, pelaksanaannya bergantung pada keberhasilan proses pemutakhiran data hingga akhir tahun ini.

“Kami akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subjek kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun,” kata Luhut.

Luhut juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperluas digitalisasi perlindungan sosial untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Proses tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga serta dukungan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan agen perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital.