Tekanan Pasar Keuangan Makin Kuat: Yield SBN Tembus 7,8%, Rupiah Kian Loyo

Imbal hasil atau yield surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun terus melonjak hingga menyentuh level 7,8% pada Senin (2/11), level tertinggi sejak Mei 2020. Tekanan juga terjadi pada nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mendekati level 18.200 per dolar AS. 

Berdasarkan data Investing, yield SBN tenor 10 tahu sempat mencapai 7,803% secara intrahari, lalu ditutup sekitar 7,7% pada perdagangan kemarin. Sedangkan berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah ditutup di level 18.156 per dolar AS pada perdagangan kemarin dan kian melemah ke level 18.160 per dolar AS pada perdagangan hari ini hingga pukul 15.20 WIB. 

Apa yang menjadi penyebabnya?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, tekanan pada SBN dan kurs rupiah berasal dari kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, terdapat faktor kenaikan imbal hasil obligasi AS, penguatan ekspektasi suku bunga tinggi, dan penghindaran risiko yang mendorong investor menuntut premi lebih besar dari pasar berkembang. 

"Di dalam negeri, ketidakpastian arah fiskal, kebutuhan penerbitan utang, tekanan neraca pembayaran, dan persepsi terhadap kredibilitas kebijakan dapat memperbesar tekanan tersebut," ujar Syafruddin kepada Katadata.co.id, Selasa (3/11). 

Meski demikian, menurut dia, kenaikan yield tidak otomatis membuktikan pelarian modal atau memburuknya fundamental fiskal. Pemerintah perlu memeriksa arus investor, hasil lelang SBN, CDS, dan pergerakan dolar global sebelum menentukan penyebab dominan.

"Intinya, pelaku pasar sedang menguji konsistensi kebijakan ekonomi Indonesia," kata dia. 

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga menilai, kenaikan imbal hasil SBN terjadi seiring kenaikan suku bunga surat utang pemerintah global. Namun, ia juga menilai ada faktor dari dalam negeri, seperti kondisi fiskal yang sangat buruk dan konsen pelaku pasar terhadap tata kelola pasar modal.

"Intinya adalah menurunnya kepercayaan investor terhadap Indonesia," ujar Wijayanto. 

Apa Risikonya?

Syarifuddin menilai, kenaikan yield SBN bersamaan dengan pelemahan rupiah berisiko menciptakan tekanan berlapis terhadap APBN, perbankan, perusahaan, dan daya beli masyarakat. Ketika pemerintah menerbitkan utang baru dengan bunga lebih tinggi, beban pembayaran bunga dapat meningkat secara bertahap dan mempersempit ruang belanja produktif. 

"Kenaikan yield juga menurunkan harga obligasi yang sudah beredar, sehingga menekan valuasi portofolio lembaga keuangan, terutama bila mereka harus menjual sebelum jatuh tempo," ujar dia.

Adapun bagi perusahaan, menurut dia, rupiah yang melemah memperbesar biaya impor bahan baku serta kewajiban utang valuta asing yang tidak terlindung nilai. Inflasi impor, menurut dia, dapat mengurangi pendapatan riil rumah tangga dan membatasi pilihan Bank Indonesia untuk melonggarkan suku bunga.

"Risiko berikutnya adalah lingkaran umpan balik: tekanan kurs meningkatkan premi risiko, yield naik, investor kembali mengurangi eksposur rupiah," kata dia. 

Meski demikian, menurut dia, dampaknya kondisi ini tidak seragam. Eksportir berpendapatan dolar AS dapat memperoleh manfaat, sedangkan struktur jatuh tempo utang pemerintah mengurangi tekanan bunga secara langsung. "Bahaya terbesar muncul jika tekanan pasar berubah menjadi penurunan kepercayaan yang berkepanjangan," ujar dia. 

Wijayanto bahkan menilai, kenaikan yield SBN dan pelemahan rupiah adalah kombinasi yang mematikan. Kenaikan yiled SBN akan menimbulkan defisit yang melebar karena biaya bunga melejit.

"Harga-harga meningkat akibat imported inflation. Ini semakin memberatkan masyarakat yang sedang mengalami pelemahan daya beli," ujar dia.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

 Syafruddin menilai, pemerintah harus memulihkan kepercayaan pasar melalui tindakan terukur. Prioritas pertama, menurut dia, adalah menegaskan disiplin defisit, mengumumkan kebutuhan pembiayaan secara transparan, dan mengevaluasi belanja yang memiliki manfaat ekonomi rendah.

" Kementerian Keuangan perlu mengelola tenor serta jadwal lelang SBN agar tidak menumpuk risiko pembiayaan ketika volatilitas meningkat. Bank Indonesia tetap harus menentukan intervensi valuta asing, pengelolaan likuiditas, dan suku bunga secara independen sesuai mandat stabilitasnya," ujar dia.

Ia menilai, koordinasi diperlukan, tetapi tidak boleh berubah menjadi pembiayaan fiskal yang mengaburkan batas kelembagaan. Pemerintah juga perlu memperkuat pasokan devisa dari ekspor, investasi langsung, dan repatriasi penerimaan yang sah, tanpa menciptakan pembatasan mendadak yang merusak kepastian usaha.

"Rupiah akan lebih stabil jika investor percaya bahwa pemerintah mampu menjaga kualitas belanja, keberlanjutan utang, serta konsistensi kebijakan," ujar dia.

Sementara itu, Wijayanto menilai perlunya perbaikan GCG pasar modal untuk membangkitkan kepercayaan investor. 

"Perbaiki iklim usaha sehingga dunia usaha kembali berekspansi. Pangkas program mahal tak urgent, untuk menstabilkan fiscal. Kurangi dominasi fiskal, beri keleluasaan BI menjalankan kebijakan moneter yang lebih independen," ujar dia.