Beyond GDP: Angka, Keputusan Negara, dan Perspektif Multidimensional Bangsa

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Gross Domestic Bruto (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11%. Kira-kira begitu cuplikan berita yang muncul di laman media sosial dan notifikasi kanal media yang saya ikuti sejak pengumuman resmi BPS, Kamis (5/2) lalu.

Bagi saya, data dan angka adalah sesuatu yang familiar, mungkin secara alami ia menghadirkan perasaan aman dan pasti. Tentu ini hadir karena saya tumbuh dalam keluarga yang percaya pada angka. Angka adalah bukti, disiplin, dan cara negara memahami dirinya sendiri.

Namun, sejak awal saya juga belajar bahwa angka tidak selalu netral. Ia selalu membawa pilihan tentang apa yang dianggap penting, dan apa yang boleh dikesampingkan, termasuk di dalamnya soal agenda keberlanjutan bumi kita.

Kakek saya, B.J. Habibie, adalah seorang insinyur. Seseorang yang percaya pada pengukuran, presisi, dan bukti. Meski demikian, ia juga yang mengajarkan pada saya bahwa kemajuan hanya akan bermakna jika ia menjaga martabat manusia. Nilai itu yang terus saya bawa, termasuk ketika bekerja di bidang yang erat korelasinya dengan teknologi, keberlanjutan dan kebijakan publik.

Hari ini, pengalaman saya terus bertumbuh bukan hanya sebagai seorang profesional tapi juga sebagai ibu muda yang bekerja dan advokat sustainability. Di titik ini pula, saya mulai merasakan satu ketegangan yang acapkali luput dari meja diskusi kebijakan negara.

Ketika kita merayakan pertumbuhan karena angka yang memberikan sentimen positif, menunjukkan kenaikan. Di saat yang sama, ketika kita berkaca pada keadaan sekitar, terlihat jelas sebuah pertanyaan besar masih menggantung.

“Di mana letak kemajuan dan pertumbuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, masyarakat Indonesia 2026? Apakah pertumbuhan itu meningkatkan kualitas hidup, memperluas kesempatan, dan menjaga keberlanjutan bumi yang menopang kita?”

Maka, ketika dua dunia tersebut bersinggungan, ketika angka dan data bersisian dengan pengalaman personal, saya berpapasan dengan perspektif baru. Pembangunan bukan hanya soal apa yang kita ukur di tingkat nasional, tapi apa yang benar-benar bisa dirasakan warga masyarakat.

Empat Aspek Kehidupan Belum Masuk dalam Perhitungan PDB

Empat aspek kehidupan yang tidak masuk dalam akumulasi perhitungan PDB yang kita gunakan hari ini. Pertama, tentang progres sosial: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu. Kedua, lingkungan: bagaimana ekosistem lingkungan dan alam yang terdampak dari aktivitas ekonomi untuk pertumbuhan yang dikejar.

Ketiga, institusional yang mencakup perkara kesempatan yang adil dan merata, fasilitas umum yang bisa diandalkan. Keempat, aspek ketahanan di mana negara bisa bertahan dari gejolak global, krisis iklim dunia, hingga ketahanan ekonomi secara menyeluruh. Aspek-aspek itu bermuara pada titik “menjaga martabat manusia” itu sendiri.

Berangkat dari sini, saya percaya apa yang kita pilih untuk diukur akan menentukan apa yang menjadi prioritas kita hari ini, serta akan membentuk masa depan yang akan kita bangun sebagai bangsa untuk generasi berikutnya.

Selama puluhan tahun, bahasa yang paling sering kita gunakan untuk menyebut kemajuan adalah PDB. Ukuran ini lahir dari kebutuhan nyata: membantu negara keluar dari krisis, memahami kapasitas ekonomi, dan membangun kembali kehidupan setelah kehancuran. Dalam konteks itu, PDB bekerja. Ia memberi kerangka, arah, dan rasa kepastian di tengah ketidakpastian.

Namun ketika kita tilik lebih jauh, PDB dibentuk untuk menjawab satu pertanyaan utama: Seberapa besar ekonomi kita tumbuh? Pertanyaan itu tentu relevan pada masanya. Lantas, kalau kita berkaca pada kondisi hari ini, bukankah tantangannya sudah berbeda?

Saya tidak menafikan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi penting, tapi ia semata tidak cukup. Angka PDB tidak memberikan gambaran atas fakta dalam keseharian hidup masyarakatnya, apakah pekerjaan kita aman dan bermartabat, apakah lingkungan yang menopang hidup kita membaik atau justru perlahan tergerus dan hilang, atau apakah kita telah dilibatkan dalam arah pembangunan bangsa yang ditempuh hari ini?

Ketika kita hanya bergantung pada satu indikator stabilitas makroekonomi itu saja, hal itu berisiko menyederhanakan fakta yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Kita mulai terbiasa memahami bahwa kemajuan dapat diringkas lewat satu angka, padahal nyatanya dinamika kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia tidak pernah sesederhana itu.

Ketahanan Sama Pentingnya dengan Pertumbuhan

Kita sedang berada di sebuah persimpangan yang tidak lazim terjadi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, proporsi penduduk usia produktif berada pada titik tertinggi.

Menurut data BPS, bonus demografi ini diproyeksikan akan terjadi pada 2015-2035 mendatang dan akan mencapai puncaknya pada periode 2020-2030, ketika jumlah penduduk di usia produktif (15-64 tahun) mencapai lebih dari 60% total populasi.

Bonus demografi ini kerap dinobatkan sebagai peluang emas. Tapi, penting diingat bonus demografi hanya akan benar-benar menjadi insentif ketika pekerjaan yang tersedia produktif, keterampilan yang dimiliki relevan dengan tuntutan zaman, dan generasi muda punya harapan akan hidup yang dibangunnya.

Sementara, dunia hari ini tidak membawa kepastian. Ketegangan geopolitik tereskalasi dengan cepat, gangguan rantai pasok terjadi, bahkan volatilitas harga pangan serta energi jadi bagian dari keseharian ekonomi global.

Pada situasi seperti ini, ketahanan jadi sama pentingnya dengan pertumbuhan. Ketahanan tidak bisa dibaca dari angka hasil akhir kuartal maupun tahunan. Ia cerminan langsung dari seberapa siap masyarakat atas gejolak, seberapa kuat ekosistem lokal menopang hidup, hingga seberapa besar kepercayaan publik terhadap arah kebijakan yang diambil negara.

Catatan penting yang saya ingin ikut sertakan, Indonesia sejatinya sudah menyadari bahwa kemakmuran bersifat multidimensional. Melalui Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, visi pembangunan nasional tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, lingkungan, dan kelembagaan.

Visi ini memberikan fondasi yang kuat. Tantangan kita hari ini bukan lagi pada arah, melainkan pada bagaimana cara kita mengukur dan mengkomunikasikan kemajuan agar sejalan dengan kompleksitas visi tersebut.

Dalam konteks inilah keterlibatan The Habibie Center menjadi relevan bagi saya. Lembaga ini berdiri dari keyakinan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi pengalaman hidup yang dirasakan warga.

Memikirkan ulang cara kita mengukur kemajuan —dengan melengkapi PDB melalui indikator yang lebih luas— adalah bagian dari upaya memastikan bahwa pertumbuhan dan kemakmuran tidak hanya dicapai, tetapi juga dipahami dan dirasakan. Terutama, ketika arah pembangunan Indonesia, melalui Asta Cita dan RPJMN 2025–2029, sudah dengan jelas menempatkan dimensi sosial, lingkungan, dan kelembagaan sebagai bagian tak terpisahkan dari kemajuan nasional.

The Habibie Center sejak awal berfokus pada penguatan demokrasi melalui dialog yang inklusif. Dalam semangat itu, pengukuran pembangunan merupakan poin krusial, bukan semata sebagai alat teknis, melainkan sebagai bahasa bersama agar publik memahami ke mana negara melangkah, apa yang diprioritaskan, dan bagaimana keberagaman pengalaman warga benar-benar tercermin dalam pengambilan keputusan.

Di titik inilah perdebatan tentang "Beyond GDP" menjadi relevan. Bukan sebagai kritik terhadap kebijakan yang ada, melainkan sebagai upaya untuk mematangkan ekosistem pengukuran. Agar apa yang sudah kita cita-citakan secara konseptual dapat benar-benar terwujud dalam praktik, dan dirasakan oleh warga di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.

Memasukkan Faktor Lingkungan dalam Perhitungan PDB

Kalau kita melihat ke luar, berbagai negara telah merespons keterbatasan ukuran pertumbuhan dengan cara yang berbeda. Meksiko memilih menyesuaikan PDB dengan memasukkan degradasi lingkungan dan penyusutan sumber daya sebagai biaya nyata pembangunan, sehingga konsekuensi dari pertumbuhan menjadi lebih terlihat.

Malaysia melengkapinya dengan indeks kesejahteraan nasional yang membaca bagaimana pertumbuhan diterjemahkan ke dalam kondisi sosial dan lingkungan warga. Thailand melangkah lebih jauh dengan memasukkan dimensi kesehatan, tata kelola, kohesi sosial, hingga budaya sebagai sebuah pengakuan bahwa kualitas hidup tidak pernah berdiri di satu dimensi saja. Tidak ada satu pola baku. Yang ada adalah pilihan sadar tentang apa yang dianggap bernilai dan layak diukur.

Yang menarik, ketiga negara tersebut memasukkan faktor lingkungan ke dalam metrik perhitungannya. Ini sebuah pengakuan bahwa keberlanjutan bukan lagi isu yang bisa dipisahkan dari kemajuan suatu negara, karena kesejahteraan lingkungan berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di dalamnya.

Sementara Indonesia berada pada konteks yang berbeda: sebuah negara kepulauan besar dengan keragaman sosial dan geografis yang ekstrem, sekaligus memiliki ambisi untuk tumbuh cepat dan berkelanjutan. Di sini, inisiatif untuk melengkapi perhitungan yang sudah ada secara bertahap dan kontekstual diperlukan untuk mencerminkan visi pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan akan tepat sasaran.

Bagi saya, diskusi Beyond GDP ini bukan pada apakah kita perlu mengukur lebih dari sekadar pertumbuhan, melainkan pada aspek apa yang ingin kita pastikan tidak lagi terabaikan. Pada apa yang seharusnya punya bobot yang setara dengan nilai-nilai dalam perhitungan PDB. Pada bagaimana ukuran tersebut dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat. Pada proses ketika upaya ini benar bekerja dan berlaku di seluruh Indonesia tidak hanya terpusat di titik-titik tertentu.

Gagasan ini saya sampaikan dalam forum kebijakan Indonesia Economic Summit (IES) 2026 sebagai pemantik percakapan, untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas. Karena memikirkan ulang cara kita mengukur kemajuan tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi atau satu kelompok saja. Ia membutuhkan dialog yang berkelanjutan, lintas sektor, dan terbuka bagi publik.

Pada akhirnya, diskusi tentang Beyond GDP bukan soal mengganti satu angka dengan angka lain. Ia adalah cermin tentang apa yang kita anggap penting sebagai sebuah bangsa dan siapa yang ingin kita libatkan dalam cerita kemajuan itu. Dari sinilah pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar muncul dan layak kita renungkan bersama.

“Apa yang seharusnya memiliki bobot yang setara dengan PDB dalam mengukur kemajuan?”
“Bagaimana ukuran-ukuran tersebut dapat membentuk keputusan nyata, bukan sekadar memenuhi pencatatan dan laporan?”
“Bagaimana kita memastikan bahwa cara mengukur kemajuan benar-benar bekerja di seluruh Indonesia; lintas wilayah, lintas kelompok, dan lintas generasi?”

Karena pada akhirnya, cara kita mengukur hari ini akan menentukan masa depan seperti apa yang kita bangun bagi generasi berikutnya. Ketika ukuran tersebut menjadi pemengaruh kebijakan yang dibuat, kepercayaan yang terbentuk, dan kehidupan yang dijalani masyarakat sehari-hari, angka tidak pernah sekadar angka.