Pendidikan Tinggi di Indonesia: Membuka Akses, Mengejar Kesejahteraan

Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran kaum intelektual muda yang memperoleh pendidikan Barat pada awal abad ke-20. Pendidikan membuka wawasan terhadap nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan nasionalisme yang berkembang di Eropa. 

Salah satu kelompok yang berpengaruh adalah “Tiga Serangkai”: Ernest Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Mereka menggunakan tulisan, organisasi, dan media sebagai alat perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran nasional dan mengkritik kebijakan kolonial Belanda secara terbuka.

Melalui Indische Partij, intelektual muda ini berupaya menyatukan berbagai golongan masyarakat tanpa memandang ras dan status sosial dalam satu identitas kebangsaan. Gerakan mereka menginspirasi lahirnya organisasi pemuda lainnya serta memperkuat semangat persatuan yang kemudian mencapai puncaknya dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. 

Alhasil, peran kaum intelektual muda tidak hanya sebagai penggerak awal, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun kesadaran nasional yang mengarah pada kemerdekaan Indonesia.

Hasil perjuangan tersebut dapat kita nikmati saat ini. Berdasarkan data World Bank pada 2025, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan perbaikan secara umum, meskipun masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional dengan pengeluaran US$3 per hari mencerminkan penurunan jangka panjang, tetapi masih rentan terhadap tekanan ekonomi global. 

Sementara itu, tingkat pengangguran menurut World Bank pada 2025 sebesar 3,2% cukup tergolong rendah, tetapi kualitas pekerjaan dan upah riil masih menjadi isu utama dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5% dan relatif stabil, penciptaan lapangan kerja berkualitas belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, indikator seperti Human Capital Index (HCI) yang dikembangkan World Bank menggambarkan kontribusi pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia di Indonesia terlihat dari kenaikan indikator pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan PDB per kapita yang mencapai sekitar US$4.925 pada 2024-2025. PDB per kapita Indonesia masih di bawah negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. 

Potensi sumber daya yang ada belum secara otomatis menghasilkan output yang besar bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan rasio human capital terhadap PDB, masih terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya manusia dan output ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tetap menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.  

Sejalan dengan perkembangan, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong perkembangan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan arah yang semakin komprehensif dan berkelanjutan. Melalui program wajib belajar yang diperluas menjadi 12 tahun serta pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN, pemerintah berupaya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. 

Di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berbagai inisiatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kurikulum Merdeka, dan digitalisasi sekolah diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat dasar dan menengah. 

Sementara itu, di pendidikan tinggi, kebijakan seperti Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), peningkatan otonomi perguruan tinggi, serta penguatan kolaborasi dengan industri bertujuan meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Tren tertiary enrolment (angka partisipasi perguruan tinggi) di Indonesia sepanjang 1970–2025 menunjukkan transformasi yang konsisten dari sistem yang sangat terbatas menjadi semakin terbuka dan massal. Berdasarkan data UNESCO Global Education Monitoring Report, pada sekitar 1970 angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia masih di bawah 3%, mencerminkan akses yang hanya dinikmati oleh kelompok elite. 

Sejak 1990-an, terjadi ekspansi signifikan seiring pertumbuhan ekonomi, kebijakan perluasan akses pendidikan, serta meningkatnya peran perguruan tinggi swasta. Hal ini meningkatkan angka partisipasi hingga mencapai kisaran lebih dari 40% pada awal 2020-an. 

Meskipun pertumbuhan ini menunjukkan kemajuan besar dalam membuka akses pendidikan tinggi, lajunya relatif lebih bertahap dibandingkan dengan negara seperti Singapura yang telah mencapai akses pendidikan tinggi yang hampir universal, serta sedikit tertinggal atau sebanding dengan Vietnam dan Thailand. Secara keseluruhan, tren Indonesia mencerminkan pergeseran menuju mass higher education.

Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan indikator sosial ekonomi, seperti penurunan kemiskinan dan relatif rendahnya tingkat pengangguran. 

Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan output ekonomi yang merata bagi masyarakat. Meskipun partisipasi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, meningkat secara signifikan dan kebijakan pemerintah semakin progresif, masih terdapat kesenjangan antara peningkatan human capital dan produktivitas ekonomi yang dihasilkan. 

Hal ini tercermin dari masih terbatasnya kualitas pekerjaan, rendahnya upah riil di sebagian sektor, serta PDB per kapita yang tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Pendidikan di Indonesia telah berhasil menjadi fondasi penting bagi pembangunan. 

Namun, tantangan ke depan terletak pada memastikan bahwa peningkatan akses dan kualitas tersebut benar-benar terkonversi menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan keterampilan yang relevan, dan peningkatan daya saing tenaga kerja di pasar global.

Arah pembangunan pendidikan di Indonesia yang berpijak pada semangat nilai-nilai “Tut Wuri Handayani” yang dicetuskan oleh Suwardi Suryaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan dorongan, dukungan, dan pemberdayaan dari belakang agar setiap individu mampu berkembang secara mandiri. 

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan harus diiringi dengan upaya membimbing generasi muda agar mampu mengaktualisasikan potensinya dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Semangat “Tut Wuri Handayani” menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka partisipasi atau capaian akademik, tetapi dari sejauh mana pendidikan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.