Gelombang aksi mahasiswa yang mempersoalkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan berbagai program prioritas nasional mencerminkan kegelisahan mereka terhadap arah pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Kasus-kasus keracunan makanan, pemborosan dalam pengadaan barang, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi membuat banyak pihak menyimpulkan bahwa persoalan utamanya terletak pada implementasi program yang buruk.
Penjelasan itu tidak seluruhnya salah. Namun, masalahnya mungkin malah lebih mendasar dari sekadar pelaksanaan. Dalam kebijakan publik, kasus-kasus seperti itu tidak hanya muncul karena lemahnya implementasi, melainkan juga akibat ketidaksesuaian antara diagnosis masalah, instrumen kebijakan, dan kapasitas negara.
Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, kesalahan dalam memilih prioritas dapat lebih mahal daripada kesalahan dalam pelaksanaannya. Program yang dikelola dengan baik pun dapat gagal apabila sejak awal dirancang untuk menjawab persoalan yang keliru atau menggunakan instrumen yang tidak sesuai.
Paradoks Indonesia
Di sinilah menariknya membaca kembali Paradoks Indonesia dan Solusinya karya Prabowo Subianto. Buku ini bukan sekadar manifesto politik karena ia telah menjadi fondasi intelektual bagi banyak program prioritas pemerintahannya.
Argumen utama buku itu sederhana. Indonesia kaya sumber daya alam dan manusia. Tapi, negara ini belum mampu menyejahterakan rakyatnya akibat kebocoran ekonomi, dominasi elite, ketergantungan pada pihak asing, dan pengelolaan sumber daya yang belum berpihak pada kepentingan nasional.
Diagnosis itu tidak sepenuhnya salah karena Indonesia memang menghadapi ketimpangan, konsentrasi aset, deindustrialisasi prematur, dan tingginya biaya politik. Namun, ia cenderung menempatkan distribusi dan penguasaan sumber daya sebagai akar utama dari banyak persoalan yang dihadapi negara ini. Buku tersebut kurang memberikan perhatian pada produktivitas, inovasi, kualitas institusi, dan kapasitas negara.
Padahal, menurut North (1990), pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menciptakan insentif bagi investasi, inovasi, dan aktivitas produktif. Kegagalan banyak negara menjadi negara maju bukan karena miskin modal, tapi karena gagal membangun institusi yang mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan.
Perbedaan diagnosis ini yang menghasilkan pilihan instrumen dan prioritas kebijakan yang berbeda karena cara pemerintah mendefinisikan persoalan akan menentukan solusi yang dipilih dan sumber daya yang dialokasikan.
Diagnosis, Instrumen, dan Kapasitas
Hal ini terlihat pada program swasembada pangan dan food estate. Paradoks Indonesia memandang impor pangan sebagai kelemahan nasional sehingga solusi yang dipilih adalah ekspansi produksi domestik yang dipimpin negara.
Namun, ketahanan pangan tidak selalu identik dengan swasembada. Timmer (1986) menekankan pentingnya produktivitas, teknologi, dan efisiensi distribusi dalam menentukan keberhasilan sektor pangan. Bahkan, literatur food security menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada, dan kebijakan swasembada yang dipaksakan dapat menciptakan distorsi ekonomi serta meningkatkan beban fiskal (Barrett, 2010).
Di sini, masalah sesungguhnya bukanlah impor, melainkan rendahnya produktivitas pertanian. Karena itu, investasi teknologi, riset, infrastruktur, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas petani menjadi lebih penting daripada sekadar memperluas lahan atau membatasi perdagangan.
Logika yang sama berlaku pada kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Prabowo benar ketika menilai Indonesia terlalu lama menjadi eksportir bahan mentah. Namun, nilai tambah tidak otomatis tercipta dan dinikmati hanya karena proses produksi dipindahkan ke dalam negeri.
Kemajuan ekonomi, seperti dikemukakan Hausmann dan Hidalgo (2014), ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Sementara itu, Amsden (1989) dan Wade (1990) menekankan pentingnya produktivitas, orientasi ekspor, dan penguasaan teknologi dalam keberhasilan industrialisasi di negara-negara Asia Timur.
Menganggap pembangunan smelter sebagai bukti keberhasilan transformasi merupakan kesalahan, karena hilirisasi hanyalah langkah awal. Nilai tambah yang dihasilkan akan tetap terbatas jika tidak ada inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, terlebih jika keberlanjutan lingkungan diabaikan.
Belanja alutsista untuk memodernisasi kekuatan militer nasional juga menghadapi tantangan serupa. Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan dinamika keamanan kawasan, pembelian alutsista guna memperkuat pertahanan nasional merupakan kebijakan yang wajar.
Namun, Hartley (2012) berpendapat bahwa efektivitas pertahanan, tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kesesuaian strategi, interoperabilitas, kesiapan sumber daya manusia, dan kapasitas industri pertahanan. Tanpa itu, seperti dikatakan Bitzinger (2015), pembelian alutsista berisiko hanya menambah peralatan tanpa meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional.
Permasalahan yang berbeda dihadapi oleh MBG. Tujuannya untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia memiliki dasar empiris yang kuat. Heckman (2006) serta Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa nutrisi dan pendidikan awal berpengaruh besar terhadap produktivitas di masa depan.
Namun, dalam ruang fiskal yang terbatas, pertanyaannya bukan apakah MBG bermanfaat, melainkan apakah program tersebut merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan investasi pada pendidikan dasar, layanan kesehatan, sanitasi, atau peningkatan kualitas guru.
Terakhir, KDMP juga menghadapi tantangan yang sama. Walaupun ekonomi desa dan posisi tawar masyarakatnya memang relatif lemah, pembentukan koperasi belum tentu menjadi solusi yang efektif.
Ostrom (1990) memperlihatkan bahwa institusi kolektif hanya dapat berhasil apabila didukung oleh tata kelola, insentif, aturan, dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa fondasi tersebut, koperasi berisiko menjadi instrumen administratif dan politik, bukan institusi ekonomi yang produktif.
Bukan Sekadar Pelaksanaan
Dengan demikian, persoalan berbagai program unggulan pemerintah bukan hanya soal implementasinya. Perbaikan tata kelola tidak akan banyak membantu apabila diagnosis, instrumen, dan kapasitas negara tidak selaras.
Di sinilah kritik mahasiswa terhadap MBG, KDMP, alutsista, dan berbagai proyek strategis menjadi valid. Di balik orasi dan teriakan perubahan, mereka pertanyakan apakah negara telah mendefinisikan persoalan pembangunan secara tepat, memilih instrumen yang sesuai, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya.
Negara memang dapat terus memperbaiki implementasi. Namun, pelaksanaan yang sempurna tidak akan pernah mampu menyelamatkan kebijakan yang dibangun di atas diagnosis yang keliru atau instrumen yang tidak sesuai.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.