Perjanjian Dagang, Akses Pasar, dan Posisi Tawar ASEAN

Pada 22 September, satu panggilan video menutup hampir sepuluh tahun perundingan yang timbul tenggelam antara Uni Eropa dan Filipina. Enam putaran formal, lalu pengumuman bersama Komisioner Perdagangan Maroš Šefčovič dan Menteri Perdagangan Cristina Roque, menyusul percakapan Ursula von der Leyen dengan Ferdinand Marcos Jr. 

Pernyataan resminya menyebut kepentingan bersama atas tatanan internasional yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Rumusan itu muncul nyaris identik di setiap kesepakatan Brussels dengan Asia Tenggara, dan justru karena itu layak dicurigai. 

Setiap tatanan berbasis aturan membedakan siapa yang menulis aturan dan siapa yang menerimanya. Untuk melihat siapa berada di posisi mana, perjanjian Filipina sebaiknya dibaca berdampingan dengan IEU-CEPA. 

Angka-angkanya standar: lebih dari 94% pos tarif diliberalisasi, mencakup lebih dari 97% perdagangan bilateral. Isi politiknya ada di tempat lain. 

Manila untuk pertama kalinya membuka pasar pengadaan pemerintahnya bagi penawar asing. Negara ini menerima perlindungan atas hampir 200 indikasi geografis Eropa, dan memberi preferensi tarif untuk kepentingan ekspor utama Eropa seperti daging babi. 

Indikasi geografis mengubah nama sebuah desa di Prancis atau Italia menjadi rente yang ditagih di pasar sepuluh ribu kilometer jauhnya. Pengadaan pemerintah adalah uang yang dipakai negara periferi membangun jalan, rumah sakit, jaringan listrik. 

Sekarang perusahaan Eropa boleh ikut memperebutkannya. Tatanan hukum Brussels sampai ke kepulauan itu, dan sampai dengan tanda tangan pihak yang menanggungnya.

Kalender menjelaskan banyak soal tanda tangan itu. GSP+ bergantung pada pemantauan berkala atas pelaksanaan efektif 27 konvensi inti internasional tentang hak asasi dan hak buruh, perlindungan lingkungan, serta tata kelola. 

Fasilitas itu berakhir pada 2027. Filipina adalah penerima manfaat terbesar kedua di dunia. Nilainya mencapai sekitar 2,3 miliar euro barang bebas bea pada 2024; minyak kelapa, tuna, dan elektronik termasuk produk utamanya, dan tanpa perjanjian baru eksportir berisiko kehilangan hak itu serta menghadapi pengenaan tarif mendadak. 

Di balik pos-pos itu ada pabrik pengalengan di General Santos, perkebunan kelapa di Mindanao, lini perakitan di kawasan ekonomi sekitar ibu kota. Berunding dengan kesadaran bahwa tanpa kesepakatan semua itu kembali kena tarif bukanlah berunding setara. 

Memasukkan hak asasi manusia dan Perjanjian Paris sebagai elemen esensial pakta membuat kesepakatan ini mudah dipertahankan di Strasbourg, dan membiarkan ketimpangannya utuh.

Jakarta punya tuas yang berbeda: nikel. Larangan ekspor bijih mentah dipakai untuk membangun industri pengolahan domestik. Ini langkah kebijakan yang berbenturan langsung dengan kebutuhan akses bahan baku Uni Eropa. Panel WTO menilai larangan itu melanggar aturan, dan banding Indonesia menggantung karena Badan Banding lumpuh. 

Hilirisasi menjanjikan kenaikan posisi dalam pembagian kerja internasional. Yang terjadi di sekitar smelter Sulawesi dan Halmahera adalah pemusatan nilai tambah pada segelintir konglomerasi yang berkelindan dengan kekuasaan politik. 

Smelter dibangun sebagian besar dengan modal dan teknologi Tiongkok, sementara biayanya ditanggung hutan, sungai, dan masyarakat sekitar. 

Dalam sengketa itu Brussels menuntut akses atas mineral. Siapa pemilik smelter, siapa yang menghirup debunya, siapa yang bekerja di sif malam, tidak pernah masuk berkas perkara. 

Perundingan CEPA dan Investment Protection Agreement rampung pada 23 September 2025. Perundingan disebut Brussels sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan pengamanan pasokan energi serta bahan baku. Setahun kemudian penandatanganan masih menunggu. 

Airlangga Hartarto menyebut rencana kunjungan Komisioner Šefčovič dan Presiden Komisi Eropa pada akhir Oktober atau awal November. Ratifikasi ditargetkan rampung pada semester II-2026, implementasi awal 2027, dan penghapusan bea masuk atas 98,5% pos tarif. 

Percepatan itu juga penting karena fasilitas GSP Indonesia berakhir pada penghujung 2026. Jakarta pun berlari mengejar tenggat, meski dari posisi tawar yang lebih baik daripada Manila.

Dua negara, dua cara masuk secara subordinat ke dalam transisi hijau Eropa. Indonesia menawarkan kendali atas sumber daya, disaring oleh kapitalisme yang kepemilikannya masih berwajah segelintir tuan. Filipina menawarkan kerentanannya sendiri. 

Kedua teks memuat bab tentang energi dan bahan baku. Dalam versi Filipina bab itu diarahkan menciptakan level playing field bagi investasi berkelanjutan, terutama energi terbarukan. 

Sejak Desember lalu jaringan hak asasi Jerman Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen memperingatkan bahwa perjanjian ini melayani kepentingan ekonomi Eropa dengan ongkos ditanggung pekerja dan komunitas Filipina. Lembaga ini menyebut risiko intensifikasi penambangan mineral kritis, konversi lahan, dan ancaman terhadap hak tanah masyarakat adat. 

Bab pembangunan berkelanjutan menampung keberatan semacam itu, menerjemahkannya menjadi komitmen, dan menjinakkannya. Sementara arah aliran nilai tidak berubah. Marcos menambatkan Manila pada arsitektur keamanan Amerika di Laut Cina Selatan. 

Prabowo bergerak di antara Washington dan Beijing sambil menegaskan otonomi. Bagi Brussels perbedaan itu tidak banyak berarti. Kepada keduanya ia menawarkan akses pasar bersyarat. D  ari keduanya ia meminta tempat dalam rantai pasok yang hendak dilepaskan dari ketergantungan pada Tiongkok.

Lalu ASEAN. Komisi Eropa menyatakan sedang membangun kerangka perjanjian perdagangan dengan negara-negara ASEAN melalui jalur bilateral satu per satu. Singapura dan Vietnam sudah punya perjanjiannya, Indonesia dan Filipina menyusul. 

Setiap ibu kota datang sendirian membahas standar, pengadaan, dan bahan baku; konsesi yang diberikan satu negara menjadi titik awal untuk menekan negara berikutnya. Sentralitas ASEAN, yang diucapkan di setiap KTT, tidak menghasilkan satu pun posisi bersama dalam dosir-dosir ini. 

Beberapa hari lalu, di sela Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 di Manila, EU-ASEAN Business Council justru mendesak kerangka ekonomi kawasan ke kawasan untuk memperingati 50 tahun kemitraan pada 2027. 

Usulan itu datang setelah pertandingan usai, sekadar menjahit syarat-syarat yang sudah ditetapkan satu per satu di tiap ibu kota. 

Pertaruhannya kini berpindah ke dua tempat. Ke ruang sidang Strasbourg, tempat Greens/EFA, The Left, dan sebagian S&D diperkirakan menuntut jaminan lebih ketat atas penegakan EUDR dan perlindungan petani kecil. Dan ke Mindanao serta Sulawesi, tempat diputuskan siapa yang memperoleh konsesi untuk menggali.