Jalan Tol Bertambah, Biaya Logistik Belum Tentu Turun

Indonesia terus menambah jaringan jalan tol untuk mempercepat pergerakan orang dan barang. Namun, pembangunan infrastruktur belum otomatis menurunkan biaya logistik. Jalan yang lebih cepat belum tentu dipilih jika tarifnya lebih besar daripada penghematan biaya operasional.

Persoalan ini penting karena biaya logistik Indonesia tercatat 14,29% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2022, menurut data Bappenas. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 12,5% pada 2029. Di tengah pembangunan jalan yang terus berjalan, biaya logistik masih tergolong tinggi. Karena itu, efisiensi tidak bisa hanya bertumpu pada penambahan infrastruktur fisik.  

Bagi pelaku usaha, biaya logistik bukan hanya tarif pada satu ruas jalan. Perhitungannya mencakup bahan bakar, tarif tol, waktu tempuh, upah pengemudi, biaya operasional kendaraan, dan risiko keterlambatan. Karena itu, keberhasilan jalan tol harus dinilai dari pengaruhnya terhadap keseluruhan perjalanan barang, bukan hanya panjang jalan atau jumlah kendaraan yang melintas.

Logistik tidak membeli ruas, tetapi membeli perjalanan.

Ketika Tarif Memengaruhi Pilihan Rute

Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) memperlihatkan tantangan tersebut. Ruas sepanjang 34,76 kilometer ini menghubungkan kawasan industri di timur Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Secara fungsi, JTCC berpotensi memperlancar pengiriman peti kemas dari kawasan Cikarang dan Cibitung menuju pelabuhan.

Berdasarkan pengamatan saya di lapangan, truk peti kemas dari kawasan tersebut kerap memilih jalur lain karena tarif JTCC dinilai mahal. Pilihannya bisa berupa tol alternatif melalui koridor Jakarta–Cikampek dan Cikunir, atau jalan non-tol, bergantung pada asal, tujuan, dan kondisi lalu lintas. Keputusan setiap operator tentu tidak sama.

Persoalan tarif ini bukan sekadar dugaan pengguna. Pada 4 November 2025, Antara memberitakan bahwa Direktur Utama CTP Tollways, pengelola JTCC, mengusulkan integrasi tarif karena disparitas dengan ruas tol lain dinilai menghambat peningkatan trafik. Dalam perbandingan rute tertentu yang diberitakan saat itu, selisih tarif untuk kendaraan golongan IV dan V dapat mencapai Rp140 ribu. Angka ini bukan selisih universal untuk semua perjalanan.

Selisih sebesar itu dapat memengaruhi keputusan operasional. Sebagai ilustrasi, jika selisih Rp140 ribu berlaku untuk satu perjalanan dan juga ketika kendaraan kembali melalui rute yang sama, tambahan biaya pergi-pulang mencapai Rp280 ribu per kendaraan. 

Dalam operasi dengan banyak kendaraan dan perjalanan berulang, angka ini layak diperhitungkan. Namun, penghematan bersih tetap harus dihitung setelah memasukkan bahan bakar, waktu tempuh, dan biaya operasional pada jalur alternatif.

Data trafik juga perlu dibaca cermat. Pengelola menyebut transaksi harian mencapai 34.000–36.000 kendaraan, sedangkan volume tertimbang berdasarkan jarak tempuh hanya sekitar 8.500–8.700 kendaraan per hari. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jumlah transaksi saja belum menggambarkan seberapa jauh kendaraan memanfaatkan ruas tersebut. 

Data itu tidak merinci asal dan tujuan kendaraan, sehingga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar transaksi adalah perjalanan pendek. Pemberitaan Antara pada hari yang sama juga menyebut JTCC cenderung lebih ramai saat Tol Jakarta–Cikampek macet.

Persoalan ini belum selesai. Pada Februari 2026, Pelindo menyatakan masih mengupayakan integrasi tarif JTCC dengan ruas tol lain, dan pada Juli 2026 pelaku logistik masih mendesak kepastian regulasinya. Pada Agustus 2026, pemerintah dilaporkan menyiapkan rencana integrasi JTCC, Tol Jakarta–Cikampek Elevated (MBZ), dan akses Tanjung Priok. Integrasi tarif, dengan kata lain, masih berupa agenda, bukan kebijakan yang dapat diasumsikan telah berlaku.

Ukuran Efisiensi Harus Berubah

Saya pernah mengoperasikan beberapa unit truk trailer peti kemas. Dalam praktiknya, pengemudi menerima uang perjalanan yang mencakup bahan bakar, tarif tol, dan uang harian, sehingga pemilihan rute menjadi bagian dari perhitungan biaya. Yang dicari bukan jalan tercepat, melainkan kombinasi biaya dan waktu yang paling rasional, dengan tetap menjaga ketepatan jadwal.

Perhitungan yang sama perlu dipakai dalam evaluasi kebijakan. Untuk membandingkan JTCC dengan jalur alternatif, pemerintah dan pengelola perlu mencatat tarif tol seluruh rute, konsumsi bahan bakar, waktu tempuh aktual, biaya pengemudi, dan jumlah perjalanan yang dapat diselesaikan dalam sehari. Perbandingan harus memakai kendaraan, muatan, serta titik asal dan tujuan yang setara.

Hasilnya akan menunjukkan akar persoalan. Jika JTCC memangkas waktu tetapi menambah biaya lebih besar daripada penghematan operasional, tarif perlu dievaluasi. Jika tarif sudah kompetitif tetapi truk tetap memilih jalur lain, penyebabnya mungkin ada pada akses masuk, keterhubungan dengan jalan lain, atau kepastian waktu tempuh.

Evaluasi ini perlu melibatkan pihak berwenang. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian Pekerjaan Umum perlu meninjau struktur tarif serta skema integrasinya bersama badan usaha jalan tol. Kementerian Perhubungan dapat menyumbang data arus angkutan barang dan kebutuhan konektivitas pelabuhan. 

Skema apa pun juga harus memperhatikan kelayakan investasi, termasuk siapa yang menanggung selisih pendapatan, apakah melalui penyesuaian tarif, subsidi, atau skema lain yang disepakati.

Konektivitas ke pelabuhan juga harus dinilai dari kelancaran perjalanan secara keseluruhan. Jalan tol yang baik tidak optimal jika truk masih terhambat di jalan arteri atau antre di gerbang dan terminal pelabuhan. 

Demikian pula kereta api barang baru kompetitif jika tarif, jadwal, kapasitas, dan biaya angkutan awal serta akhirnya sesuai kebutuhan pengguna.

Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Membangun

Indikator pembangunan jalan tol perlu dilengkapi empat ukuran: biaya perjalanan dari asal hingga tujuan, waktu tempuh dan konsistensinya, produktivitas kendaraan, serta tingkat pemanfaatan ruas oleh pengguna sasaran. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah infrastruktur beroperasi, lalu dibandingkan dengan jalur alternatif yang relevan, dengan membedakan jenis kendaraan dan karakteristik muatan.

Dengan cara itu, kebijakan dapat menjawab penyebab sebenarnya, bukan sekadar mengejar kenaikan trafik. Keberhasilan jalan tol bukan soal berapa kilometer yang dibangun, melainkan apakah barang sampai ke tujuan dengan biaya total lebih rendah, waktu lebih pasti, dan pelayanan lebih baik. Infrastruktur baru benar-benar memperkuat daya saing ketika manfaatnya terasa dalam keputusan ekonomi pengguna.