Berita Biaya Logistik Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kenaikan harga avtur hingga 70-80% pada April 2026 memicu kekhawatiran lonjakan biaya logistik, terutama pengiriman udara yang vital bagi distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso akan menemui eksportir di tengah kenaikan biaya logistik yang diprediksi melonjak imbas konflik Iran - Amerika Serikat (AS).

Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai dampak gangguan Selat Hormuz ke Indonesia akan terjadi melalui transmisi harga minyak mentah global ke harga solar domestik.

Pemerintah berencana menertibkan zero ODOL atau over dimension and over load di Indonesia.

Menko Airlangga Hartarto mendorong tarif logistik nasional turun menjadi 8% dari PDB pada 2030, percepatan dari target Bappenas 2045, guna meningkatkan kompetitivitas industri Indonesia.

Konflik Israel - Iran mendongkrak harga minyak dunia, sehingga berpotensi membuat biaya logistik naik.

INSA menekankan peningkatan produktivitas pelabuhan di timur Indonesia untuk menjadikannya pintu masuk impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu untuk membahas upaya menekan biaya ekonomi tinggi di sektor logistik agar target-target Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi menyebut pembangunan yang sudah ia lakukan selama 10 tahun terakhir berhasil menurunkan biaya logistik Indonesia.

Penurunan biaya logistik akan melibatkan beberapa aspek, mulai dari pemanfaatan tol laut hingga digitalisasi layanan.

Rute perdagangan Eropa-Indonesia saat ini harus mengambil rute terjauh yakni melalui Afrika Selatan karena konflik Laut Merah.

Berdasarkan catatan LNSW, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Indonesia sampai saat ini masih punya PR besar dalam menurunkan biaya logistik meski telah gencar membangun jalan dan infrastruktur lainnya.

PGN menjalin kerja sama dengan JNE untuk mengonversi kendaraan BBM milik JNE menjadi BBG atau bahan bakar gas, untuk efisiensi dari harga bahan bakar minimal 55%.

Pembiayaan subsidi logistik untuk menekan harga pangan tersebut bisa didapatkan dari Dana Tranfer Umum yang masuk ke kas daerah.