Merampingkan BUMN, Memperbesar Kesempatan Ekonomi

Ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% menuntut tiga mesin makroekonomi bekerja serentak: melipatgandakan arus investasi, memperbesar kapasitas ekspor bernilai tambah, serta menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) agar setiap rupiah modal yang ditanamkan menghasilkan output produksi secara efisien. 

Namun, ketiga mesin itu tidak bergerak di ruang hampa. Investasi tidak akan mengalir deras, daya saing ekspor sulit melompat, dan tingginya ICOR mustahil ditekan apabila gerbang pasar di dalam negeri masih terkunci, kontrak pekerjaan terbebani oleh rantai perantara yang panjang, dan pelaku usaha domestik kehabisan ruang untuk memupuk modal dari keringatnya sendiri.

Pesan mendasar itulah yang ditegaskan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum di Jakarta, 13 Oktober 2026. Robinson mengingatkan bahwa jatuh-bangunnya transformasi ekonomi ditentukan oleh watak institusinya. 

Institusi ekonomi yang inklusif menebar insentif dan membuka peluang partisipasi seluas-luasnya bagi kewirausahaan. Sedangkan institusi ekstraktif mengunci akses serta memusatkan kue ekonomi di tangan segelintir elite.

Kegelisahan teoretis Robinson menemukan cermin paling benderang ketika disandingkan dengan anatomi dunia usaha kita. Dalam forum yang sama, Direktur Riset Prasasti Center for Policy Studies, Adhi Nugroho Saputro, membedah betapa terjalnya jalan bagi perusahaan di Indonesia untuk naik kelas. 

Mengacu pada pemetaan atas Sensus Ekonomi 2016 terhadap 26,4 juta usaha nonpertanian, sebanyak 98,7% pelaku usaha kita masih terimpit di skala mikro dan kecil.

Di balik piramida yang timpang itu, terselip sekitar 12,33 juta usaha yang dikategorikan Prasasti sebagai constrained gazelles. Mereka adalah perusahaan yang sejatinya memiliki hasrat dan potensi melompat tinggi, tetapi langkahnya terjegal hambatan struktural. 

Kendati angka tersebut memotret struktur tahun dasar sensus, diagnosisnya tetap relevan hingga hari ini: di Indonesia, kemauan memperbesar usaha kerap bertepuk sebelah tangan karena tertutupnya kesempatan pasar. 

Kebijakan pertumbuhan tidak cukup hanya mengundang modal raksasa; negara harus memastikan pelaku usaha domestik sanggup meraih pelanggan, menyerap tenaga kerja, meremajakan mesin, dan menembus rantai pasok.

Di titik inilah agenda perampingan (streamlining) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memikul pertaruhan besar. Restrukturisasi perusahaan pelat merah bukan sekadar urusan merapikan neraca korporasi negara. Melainkan, menyangkut bagaimana pekerjaan dan sumber daya dialokasikan di seluruh ekosistem ekonomi, mulai dari pemasok, kontraktor, hingga perusahaan swasta yang hendak masuk ke pasar.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Percepatan Program Penataan BUMN dan Anak Usaha BUMN, pemerintah memang telah memancangkan landasan hukum untuk mendongkrak kinerja, daya saing, tata kelola, sekaligus peran BUMN sebagai agen pembangunan. 

Namun, peleburan perusahaan tidak otomatis melahirkan keadilan pasar. Beberapa anak usaha bisa saja digabung demi memangkas biaya birokrasi, sementara seluruh lini bisnisnya tetap dikerangkeng di dalam grup yang sama. 

Jika jumlah entitas menyusut tetapi monopoli rantai pasok internal tetap dipertahankan, pasar tetap saja tertutup bagi pelaku usaha di luar lingkar BUMN.

Menegaskan Batas Usaha Negara

Kehadiran BUMN tentu tetap krusial pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur perintis, serta investasi strategis berisiko tinggi yang belum sanggup dipikul swasta. Ketika mekanisme pasar belum bekerja atau suatu wilayah belum menarik secara komersial, negara wajib hadir sebagai pembuka jalan.

Persoalannya, kapasitas negara tidak diukur dari seberapa banyak perusahaan miliknya memborong segala jenis bisnis. Negara justru hadir paling efektif ketika menegakkan kepastian hukum, menjaga wasit persaingan usaha yang sehat, memperkuat pendidikan, dan menyediakan layanan publik yang prima. 

Di Korea Selatan, penguatan kapasitas negara berjalan beriringan dengan tumbuhnya raksasa industri swasta yang berdaya saing global. Sementara itu, Tiongkok membuka ruang kewirausahaan dari bawah melalui reformasi kelembagaan secara bertahap. 

Dua pengalaman yang dikutip Robinson tersebut menyodorkan satu pelajaran penting: kemakmuran lahir ketika kekuasaan publik tahu kapan harus mengendalikan dan kapan harus memberi ruang bagi daya hidup masyarakat.

Sayangnya, batas peran itu kerap kabur di tanah air. Selama bertahun-tahun, ribuan anak dan cucu perusahaan BUMN justru terjebak dalam zona nyaman yang semu: alih-alih tampil sebagai motor inovasi yang melahirkan nilai tambah tinggi (high value creation), banyak entitas turunan sekadar menadah limpahan pekerjaan (captive market) dari perusahaan induk. 

Mereka memilih jalan pintas berisiko rendah dengan merambah urusan jasa kebersihan, pengelolaan gedung, katering, hingga layanan alih daya (outsourcing)—sektor-sektor penunjang yang sejak lama mampu dikerjakan secara andal oleh pelaku usaha swasta.

Dalam kacamata teknokratik dan prinsip technopreneurship, pembentukan unit bisnis baru di dalam sebuah korporasi hanya memiliki pembenaran apabila ia melahirkan inovasi yang melipatgandakan nilai tambah organisasi. Entah melalui terobosan teknologi, rekayasa efisiensi yang menurunkan ICOR, maupun pembukaan pasar ekspor dan industri perintis yang belum terjamah. 

Ketika sebuah anak usaha hanya hidup dari memindahkan anggaran di dalam grup sambil menyedot porsi pasar swasta pada bisnis bernilai tambah rendah, yang terjadi bukanlah penciptaan nilai (value creation). Melainkan sekadar perputaran pendapatan internal yang justru menyempitkan ruang (crowding-out) bagi tumbuhnya investasi swasta.

Pedoman Tata Kelola BUMN OECD 2024 secara tegas menempatkan rasionalitas kepemilikan negara sebagai prinsip utama: alasan negara memiliki suatu unit bisnis harus terpaut erat dengan mandat utamanya, diumumkan secara transparan kepada publik, dan diuji secara berkala. 

Mempertahankan anak usaha penunjang hanya karena jaminan pasar tangkapan dari sang induk justru membunuh naluri berinovasi. Tanpa tekanan kompetisi, dorongan untuk melahirkan terobosan mutu dan menekan biaya menguap, sementara perusahaan swasta di luar grup terpaksa memperebutkan remah-remah pekerjaan yang tersisa.

Pengecualian tentu sah diberikan bagi pekerjaan yang menyangkut keselamatan vital, keamanan strategis, atau kesinambungan operasi inti. Namun, alasan teknis tersebut harus dirumuskan secara ketat, bukan dijadikan pembenar untuk memonopoli seluruh rantai kegiatan pendukung. 

Mundurnya BUMN dari bisnis komoditas domestik dan alih daya yang telah matang akan memaksa korporasi negara memusatkan modal serta talentanya pada inovasi strategis berorientasi ekspor, sekaligus membuka ruang investasi baru yang setara bagi swasta.

Membenahi Rantai Subkontrak Berlapis

Membuka keran pasar baru langkah separuh jalan; separuh lainnya ditentukan oleh posisi tawar mitra swasta di dalam rantai kontrak. Selama ini, keluhan paling klasik di sekitar proyek BUMN adalah praktik subkontrak berlapis. Pekerjaan dilimpahkan dari induk kepada anak usaha, lalu dilempar lagi melalui berlapis-lapis perantara sebelum akhirnya mendarat di tangan pelaksana lapangan.

Lapisan perantara yang menyumbangkan keahlian spesifik, mengoordinasikan teknis pekerjaan, atau menalangi pembiayaan awal tentu memberi nilai tambah. Masalah besar muncul ketika suatu lapisan perusahaan hanya bertindak sebagai perantara administratif yang sekadar meneruskan kontrak sambil mengambil selisih margin dari nilai proyek.

Akibatnya, kontraktor swasta di ujung rantai harus memikul beban paling berat dengan nilai kontrak yang sudah tergerus di setiap meja perantara. Mereka tetap dituntut membayar upah tukang tepat waktu, membeli material, menyediakan alat, dan menjaga standar mutu dari margin keuntungan yang kian tipis. 

Beban itu kian mencekik ketika pencairan tagihan tersendat oleh birokrasi pemeriksaan berlapis. Saat gaji pekerja jatuh tempo setiap bulan sementara tagihan baru cair berbulan-bulan kemudian, pelaksana lapangan terpaksa mencari pinjaman berbunga tinggi yang kembali menggerogoti laba.

Fenomena ini melahirkan ilusi pertumbuhan sekaligus menjelaskan mengapa ICOR Indonesia bertahan di level yang mahal: di atas kertas nilai investasi proyek tampak besar, tetapi porsi modal yang benar-benar berubah menjadi kapasitas produksi tergerus oleh biaya transaksi berlapis dan bunga talangan. 

Perusahaan pelaksana tampak sibuk mengerjakan proyek, tetapi arus kasnya berdarah-darah hingga gagal meremajakan mesin atau melatih tenaga kerja karena modal kerjanya terkunci pada tagihan sebelumnya. 

Jika pola relasi semacam ini dibiarkan, kemitraan BUMN bukannya melepaskan constrained gazelles dari belenggu, melainkan menjebak mereka dalam stagnasi permanen. Apalagi di luar urusan kontrak, pelaku usaha masih harus berjibaku dengan ketidakpastian regulasi, kerumitan birokrasi, hingga pungutan liar.

Kemitraan yang sehat semestinya dirancang sebagai inkubator kapabilitas yang menekan biaya ekonomi tinggi. Melalui standar teknis yang jelas, alih pengetahuan, dan kepastian pembayaran, pengalaman menjadi vendor BUMN harus memampukan perusahaan swasta membangun daya saing hingga sanggup menembus pasar bebas dan rantai pasok ekspor. Bukan menjadikannya tergantung seumur hidup pada proyek negara. 

Terlebih, survei Indonesia Family Life Survey (IFLS) mengonfirmasi bahwa perusahaan yang berhasil tumbuh membesar cenderung menyediakan upah, perlindungan sosial, dan syarat kerja yang lebih layak bagi pekerjanya. Setiap rupiah yang diselamatkan dari beban berlapis dan bunga keterlambatan bayar pada akhirnya adalah penurunan ICOR secara nyata, mengubah inefisiensi biaya menjadi investasi produktif dan lapangan kerja bermutu.

Tolok Ukur Baru di Bawah Danantara

Selama ini, transaksi di dalam grup BUMN kerap dibungkus dengan dalih efisiensi. Cara pandang itu perlu dikoreksi. Penghematan di buku kas induk perusahaan sama sekali bukan efisiensi bagi perekonomian nasional apabila diperoleh dengan cara menggeser beban biaya, kerumitan administrasi, dan risiko likuiditas ke pundak pemasok swasta.

Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menekankan kualitas laba, kesehatan arus kas, dan penciptaan nilai tambah ekonomi riil merupakan titik tolak yang tepat. Namun, indikator keberhasilan penataan BUMN tidak boleh berhenti pada seberapa banyak perusahaan yang berhasil dimerger atau dilikuidasi dari sekitar seribu entitas menjadi beberapa ratus perusahaan.

Evaluasi penataan harus berani menguji daya inovasi dan fungsi riil setiap anak usaha: entitas yang terbukti memiliki keahlian inti, mengembangkan kapabilitas teknologi, dan menciptakan nilai tambah baru layak dipertahankan, sedangkan unit bisnis yang hidup semata-mata dari penugasan induk di sektor penunjang wajib dibuka pada kompetisi pasar. 

Proses transisi ini tentu harus dikelola secara cermat agar layanan publik tidak terganggu, hak pekerja terlindungi, dan kontrak berjalan tuntas. Di saat yang sama, syarat tender ke depan harus proporsional. Menjaga standar mutu tanpa memasang barikade modal atau pengalaman berlebihan yang mengunci masuknya pemain baru. Sekaligus menjaga agar keterbukaan rantai pasok benar-benar melahirkan kompetisi yang sehat dan tidak sekadar memindahkan penguasaan pasar kepada segelintir kelompok usaha tertentu.

Sebagaimana ditekankan Robinson, reformasi kelembagaan menuntut sasaran yang terukur dan keberanian menerima koreksi. Apabila konsolidasi BUMN berhasil mendongkrak laba korporasi negara tetapi justru menyempitkan akses pemasok dan memperpanjang antrean pembayaran tagihan, berarti desain penataan kita sedang salah arah. 

Keberhasilan perampingan BUMN pada akhirnya harus diuji pada tiga prasyarat pertumbuhan 8%: seberapa tajam ia menurunkan ICOR dengan memangkas rantai biaya tinggi, seberapa luas ia memantik investasi swasta domestik, dan seberapa kuat inovasinya mengerek daya saing ekspor nasional. 

Indonesia membutuhkan BUMN yang perkasa di mandat strategisnya, sekaligus barisan perusahaan swasta yang lincah dan tangguh. Hanya dengan batas usaha yang tegas, tender yang terbuka, dan kontrak yang berkeadilan, perampingan BUMN akan benar-benar menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.