Dari Hilirisasi ke Restorasi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia makin sedikit menciptakan lapangan kerja. Hitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan, setiap 1% pertumbuhan pada 2024 menyerap sekitar 950.000 tenaga kerja. Pada 2025 angkanya turun menjadi 370.000 orang, dan pada semester I-2026 tinggal 340.000 orang. Padahal, realisasi investasi pada periode yang sama sudah menembus Rp1.010 triliun.

Data ini menunjukkan masalah struktural. Mesin pertumbuhan yang bertumpu pada pertambangan, perkebunan monokultur, dan hilirisasi padat modal boros lahan dan air, meninggalkan lubang tambang serta risiko banjir, tetapi hemat tenaga kerja. Manfaatnya pun tidak otomatis menetes ke bawah. Celios mencatat desa yang pendapatannya bergantung pada tambang justru cenderung lebih sulit mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Ironisnya, kebijakan fiskal masih memanjakan model tersebut. Dalam buku Saatnya Ekonomi Restoratif (Celios, 2024), Bhima Yudhistira mencatat belanja perpajakan sekitar Rp378 triliun per tahun, sebagian mengalir ke sektor ekstraktif. Angka itu belum termasuk subsidi energi fosil sekitar Rp180 triliun. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan model pertumbuhan alternatif, melainkan seberapa cepat pemerintah berani beralih.

Pemulihan sebagai Sumber Nilai

Alternatif itu adalah ekonomi restoratif, yakni model ekonomi yang memulihkan ekosistem terdegradasi sekaligus menghasilkan barang dan jasa bernilai ekonomi. Berbeda dari pendekatan “tidak merusak”, ekonomi restoratif aktif memperbaiki.

Potensinya besar. Kajian Celios "Menghitung Dampak Ekonomi Restoratif" (2024) menyimulasikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menopang lebih dari 85% penduduk. Tanpa dukungan kebijakan, output ekonomi restoratif hanya mencapai Rp203,26 triliun pada tahun ke-25. Dengan insentif pajak, subsidi, dan regulasi yang berpihak, nilainya melonjak menjadi Rp2.208,7 triliun, atau lebih dari sepuluh kali lipat.

Distribusi manfaatnya juga lebih merata. Kompensasi tenaga kerja dalam skenario progresif mencapai Rp842,1 triliun, jauh di atas Rp64,9 triliun pada skenario tanpa intervensi. Kajian yang sama menemukan setiap kenaikan 1% alokasi PDB untuk inisiatif restoratif berkorelasi dengan penurunan rasio Gini hingga 15%, kenaikan lapangan kerja 14%, dan penurunan morbiditas 11%.

Bambu memberi gambaran konkret bagaimana model ini bekerja di tingkat desa. Ditanam dalam pola agroforestri bersama tanaman pangan atau kopi, bambu tumbuh cepat, menahan tanah di lereng dan sempadan sungai, serta menyimpan air. Bambu juga bisa dipanen berulang tanpa menebang habis rumpunnya, sehingga tutupan lahan tetap terjaga sementara pendapatan terus mengalir.

Di Flores, kelompok perempuan desa yang dikenal sebagai “Mama Bambu” membibitkan dan menanam bambu di lahan kritis dengan pendampingan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari melalui gerakan 1.000 Desa Bambu. Sebagian dari mereka disebut memperoleh hingga Rp20 juta dari penjualan ribuan bibit, cukup untuk membeli mesin perontok padi, membangun rumah, atau membiayai kuliah anak.

Skalanya bisa diperbesar. Yayasan tersebut menghitung, agroforestri bambu di sempadan sungai seluas 300.000 hektare di tujuh provinsi berpotensi menghasilkan nilai hampir Rp10 triliun dalam enam tahun, dari investasi awal sekitar Rp3 triliun. Pasar global bambu dan produk olahannya pada 2022 diperkirakan telah melampaui US$70 miliar.

Tiga Keunggulan

Setidaknya ada tiga alasan ekonomi restoratif layak menjadi arus utama kebijakan, bukan sekadar pelengkap.

Pertama, pemulihan lingkungan berubah dari pos biaya menjadi sumber nilai. Dalam ekonomi ekstraktif, reklamasi adalah ongkos yang kerap dihindari. Dalam agroforestri bambu, setiap rumpun yang menahan erosi dan mengisi ulang mata air adalah aset produktif. Insentif ekonomi petani dan kepentingan ekologis bergerak searah.

Kedua, konservasi tidak lagi berarti menjauhkan warga dari hutan. Celios menemukan satu dari empat desa berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Pelarangan pemanfaatan hanya memicu konflik. Sebaliknya, komoditas yang nilainya naik ketika lanskap sehat menjadikan warga penjaga hutan paling efektif. Prinsip inilah yang semestinya mendasari program perhutanan sosial.

Ketiga, ekonomi restoratif membangun modal sosial. Pembibitan bambu di Flores berjalan melalui kelompok perempuan dan kerja kolektif, sementara pendamping mendorong pembentukan koperasi agar pengolahan dikelola warga sendiri. Jejaring dan kapasitas bertindak bersama ini membuat desa lebih tahan krisis. Menurut Celios, model ekonomi berbasis komunitas dan UMKM pula yang terbukti bertahan melewati krisis 1998 dan pandemi Covid-19.

Hambatan dan Kebutuhan Anggaran

Sayangnya, potensi tersebut belum tergarap. Studi Celios (2025) mengidentifikasi 23.472 desa berpotensi restoratif tinggi, tetapi 95,4% di antaranya menunjukkan tingkat inisiatif rendah. Sekitar 80% kebijakan terkait belum berjalan optimal, dan hingga laporan Celios 2024 belum ada pos anggaran khusus untuk ekonomi restoratif. Di lapangan, bambu masih dijual murah per batang tanpa pengolahan di desa. Tanpa pembeli tetap dan nilai tambah, warga sulit melihat bambu sebagai sumber penghidupan jangka panjang.

Padahal, kebutuhan pendanaannya relatif terjangkau. Celios memperkirakan total kebutuhan Rp892,15 triliun hingga 2045, atau sekitar Rp37 triliun per tahun. Angka ini kira-kira sepersepuluh dari belanja perpajakan tahunan, belum memperhitungkan subsidi energi fosil.

Ada empat langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, mengalihkan sebagian insentif fiskal sektor ekstraktif ke komoditas restoratif, dengan sumber pendanaan dari pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak keuntungan tak terduga (windfall tax), dan pajak kekayaan. Menurut Celios, instrumen-instrumen ini dapat menambah penerimaan Rp222 triliun–Rp241 triliun per tahun.

Kedua, memperluas skema transfer fiskal berbasis ekologi (ecological fiscal transfer) agar daerah yang berhasil memulihkan lanskapnya memperoleh insentif. Ketiga, membangun industri pengolahan bambu di desa melalui koperasi dan BUMDes agar nilai tambah tidak mengalir ke luar. Keempat, mengintegrasikan agroforestri bambu ke dalam program perhutanan sosial dan rehabilitasi daerah aliran sungai, disertai pendampingan bagi kelompok perempuan dan pemuda.

Target pertumbuhan tinggi menuju 2045 tidak harus dibayar dengan sungai yang keruh dan desa yang ditinggalkan generasi mudanya. Penentunya ada di meja anggaran. Selama insentif fiskal terbesar masih mengalir ke sektor ekstraktif, pelaku ekonomi restoratif akan terus berjalan sendiri. Sudah saatnya negara berdiri di belakang mereka.