Ilusi Kepatuhan di Balik Runtuhnya Ueno Bank

Pada 3 November 2026, hampir tiga juta warga Paraguay mendapati aplikasi bank mereka tak bisa dibuka. Transaksi kartu ditolak, ATM tak mengeluarkan uang, dan kantor cabang tutup. Bank Sentral Paraguay (BCP) telah mengambil alih Ueno Bank.

Ueno sempat menjadi bintang. Dalam waktu sekitar lima tahun, ia tumbuh dari perusahaan pembiayaan menjadi bank digital dengan nasabah sekitar 60% penduduk dewasa Paraguay. Lebih dari satu juta orang membuka rekening bank pertamanya di sana.

Namun, yang dibangun bertahun-tahun itu runtuh dalam hitungan hari. Pada hari pengambilalihan, pemilik dan sejumlah petinggi Ueno ditahan, sementara Gubernur BCP mengundurkan diri. Obligasinya di pasar global anjlok dari 85 sen menjadi kurang dari 10 sen per dolar dalam dua hari. Tiga hari kemudian, Senat mencopot Presiden Santiago Peña.

Kejatuhan Ueno berakar pada persoalan klasik perbankan, yaitu kredit berlebihan kepada kelompok usaha pemiliknya sendiri.

Patuh di Atas Kertas

Hukum Paraguay membatasi penyediaan dana kepada pihak terkait paling tinggi 20% dari modal bank. Sejak awal 2026, Ueno melewati batas itu dengan mengalirkan sekitar Rp 2,6 triliun, setara 35% modalnya, ke tiga perusahaan Grupo Vázquez, kelompok usaha pemilik Ueno.

Pengawas mendeteksinya. Pada Juni, kredit itu dijual kepada Vinanzas, perusahaan milik pemegang saham yang sama, dengan uang yang dipinjam dari Ueno sendiri. Dalam sepuluh hari rasio kembali di bawah batas, dan regulator menyatakan tak ada sanksi.

Risikonya sama, hanya berganti nama. Ketika pembukuan akhirnya dikoreksi, rasio solvabilitas Ueno tinggal kurang dari separuh batas minimum.

Tanda bahaya sebenarnya terbaca dari luar. Menurut Bloomberg, IDB Invest, lembaga pembiayaan swasta milik Bank Pembangunan Inter-Amerika, batal membeli saham Ueno pada 2025 karena masalah kredit terafiliasi dan rasio kredit macet yang janggal.

Di dalam negeri, aroma konflik kepentingan begitu kental. Gubernur BCP pernah memimpin cikal bakal Ueno, sedangkan Peña pernah menjadi investor di induk usahanya hingga 2025. Sejak Peña menjabat pada 2023, dana instansi pemerintah di Ueno melonjak hingga sekitar Rp15,7 triliun per akhir Juni 2026, hampir sepertiga simpanannya. Kejaksaan kini menyidik dugaan bahwa Peña memakai pengaruhnya untuk mengarahkan dana itu, tuduhan yang ia bantah.

Pelajaran bagi Indonesia

Indonesia pernah mengalaminya pada krisis 1998, ketika bank menjadi kasir bagi grup usaha pemiliknya. Sejak itu, aturan diperketat. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada pihak terkait kini 10% dari modal bank, separuh batas Paraguay. Peran OJK, Bank Indonesia, dan LPS juga dipisahkan dan dikoordinasikan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Namun, aturan yang ketat tidak otomatis membuat kita kebal di masa mendatang. Saya mencatat tiga pelajaran.

Pertama, ukuran bank tidak selalu mencerminkan dampaknya. Ueno hanya bank terbesar keenam menurut simpanan, tetapi penutupannya membuat tiga juta orang kehilangan akses ke gaji dan tabungan. Bank digital dalam ekosistem konglomerasi perlu dinilai juga dari jumlah nasabah dan keterhubungannya. Konsentrasi dana pemerintah di satu bank pun, saya kira, layak diperlakukan sebagai risiko tersendiri.

Kedua, ilusi kepatuhan bisa mengecoh siapa saja. Kredit yang tiba-tiba dijual ke perusahaan baru atau kualitas aset yang terlalu bagus baru terbaca sebagai sinyal bila arus dananya ditelusuri hingga ke pemilik sebenarnya. Semakin banyak mata dan data yang saling melengkapi, semakin baik. UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperkuat sinergi antaranggota KSSK, termasuk memberi LPS ruang untuk terlibat sejak dini ketika bank mulai menghadapi masalah.

Ketiga, kepercayaan publik ditentukan pada hari-hari pertama. Batas penjaminan Paraguay hanya 75 kali upah minimum per nasabah per bank, sekitar Rp660 juta, jauh di bawah Rp2 miliar di Indonesia. Namun, dengan undang-undang darurat yang terbit sehari setelah pengambilalihan, pembayaran uang muka berjalan cepat. 

Dalam sepekan, menurut BCP, sekitar 93% penyimpan yang berhak telah menerimanya, senilai sekitar Rp6,1 triliun. Paraguay juga menarik garis tegas bahwa simpanan pihak terkait tidak dijamin dan dana penjaminan tidak dipakai untuk menalangi dana pemerintah yang tersangkut.

Meski begitu, prosesnya tidak mulus. Sebagian penerima mengaku jumlah yang diterima tak sesuai saldonya, sebagian lagi mengaku tak pernah menjadi nasabah Ueno, dan BCP kini meminta dana yang salah transfer dikembalikan. 

Cepat saja tidak cukup, pembayaran juga harus tepat. Indonesia memiliki fondasinya. Sejak 2019, bank wajib melaporkan data simpanan hingga tingkat individu (single customer view) kepada LPS. Data ini penting untuk mendukung proses resolusi dan penjaminan simpanan.

Kisah Ueno mengingatkan kita bahwa ilusi kepatuhan bisa bertahan lama, tetapi sirna secara tiba-tiba. Tugas kita menyingkap ilusi sebelum terlambat dan memastikan pelindungan bagi nasabah tak pernah menjadi fatamorgana.