Berita LPS Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

BPK melaporkan bahwa LPS belum membentuk penyisihan kerugian penurunan piutang atas akun piutang lainnya. Selain itu, ditemukan juga adanya permasalahan pada pengaturan akun beban kepegawaian.

Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia setelah menjalani uji kelayakan dan kepatuhan di DPR.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat Jepara Artha atau BPR Jepara Artha di Jepara, Jawa Tengah pada 29 Mei 2024.

Selama lima bulan pada 2024 ini, OJK telah menutup sebanyak 12 BPR. Penutupan tersebut akibat pengelolaan bank yang bermasalah.

Presiden Jokowi mengusulkan Destry Damayanti menjadi calon tunggal Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai 12 BPR yang dicabut izinnya oleh OJK sepanjang tahun ini tak layak untuk diselamatkan karena buruknya manajemen bank.

LPS telah mengalokasikan dana Rp 300 miliar untuk membayar klaim simpanan nasabah dari 12 BPR yang dicabut izinnya oleh OJK sejak awal tahun 2024.

LPS menilai penerapan iuran Tapera peserta bagi karyawan akan menekan daya beli dan tabungan masyarakat.

LPS merespons kebijakan pemerintah yang mulai mewajibkan semua pekerja membayar iuran Tapera sebesar 3% dari gaji pada 2027 mendatang. Daya beli bisa tertekan bila kebijakan ini telah berjalan.

LPS bahkan telah menyiapkan nama-nama karyawan yang akan berkantor di IKN mulai fase pertama Agustus tahun ini.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) buka suara terkait sejumlah bank-bank digital yang menawarkan suku bunga deposito di atas bunga penjaminan LPS.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memutuskan untuk kembali mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan rupiah di bank umum sebesar 4,25%

Pertumbuhan jumlah tabungan di atas Rp 5 miliar sempat turun drastis dari 15% menjadi 3%. Jumlah tabungan orang kaya kembali melesat.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap perkembangan mengenai kesiapan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) yang baru akan berlaku pada 12 Januari 2028.

LPS mendukung BPR melantai di bursa efek atau IPO. Namun IPO di bursa efek tidak mudah, karena BPR harus memenuhi persyaratan ketat dari OJK.