Berita LPS Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

LPS menegaskan, kondisi suku bunga perbankan masih terkendali dan belum menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam perebutan dana pihak ketiga.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan sekitar 1.400 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini belum memiliki sistem core banking yang terintegrasi.

Pencairan uang nasabah dilakukan LPS dalam kurun lima hari kerja usai pencabutan izin usaha BPR ini dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Agustus 2025. 

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai edukasi kepada masyarakat mengenai program penjaminan polis (PPP) asuransi masih menjadi pekerjaan besar.

LPS menuntaskan likuidasi tujuh BPR dan BPRS pada semester I-2026. Otoritas menegaskan penutupan bank lebih banyak dipicu lemahnya tata kelola ketimbang tekanan ekonomi.

LPS mencatat simpanan masyarakat masih tumbuh di seluruh kelompok. Pertumbuhan tertinggi berasal dari rekening dengan saldo di atas Rp 5 miliar.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu membantah adanya spekulasi masyarakat saat ini menghadapi kondisi ‘makan tabungan’ untuk mencukupi kebutuhan harian.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyebut kenaikan simpanan masyarakat di seluruh kelompok pada kuartal kedua 2026 menunjukkan kondisi ekonomi mikro yang kian membaik.

Simpanan di bank umum dan BPR tumbuh pada awal 2026, didukung oleh peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan melalui penjaminan simpanan.

LPS mencatat, kondisi simpanan masyarakat di perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh kelompok nominal tabungan

Faktor pertama yang menjadi pertimbangan LPS adalah tren kenaikan suku bunga simpanan rupiah di perbankan dalam beberapa waktu terakhir.

Tingkat bunga simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75%, sedangkan di BPR naik menjadi 6,25%.

Revisi UU PPSK memperluas peran BI, OJK, dan LPS untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan. Namun, apakah aturan baru ini mampu membuat Indonesia lebih siap menghadapi krisis berikutnya?

Revisi UU PPSK mengubah sejumlah peran dan kewenangan tiga lembaga otoritas keuangan yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).