Harga Pangan dan Batas Stabilitas Inflasi

Ada perbedaan antara inflasi yang dibaca dalam laporan ekonomi dan harga yang dihadapi keluarga di pasar. Saat statistik menunjukkan inflasi terkendali, sebagian rumah tangga masih harus mengurangi lauk, mengganti bahan makanan dengan yang lebih murah, atau menghitung ulang uang belanja mingguan.

Keduanya tidak bertentangan. Inflasi merupakan ukuran perubahan harga secara agregat, sementara rumah tangga menghadapi keranjang belanja yang berbeda. Persoalan muncul ketika keberhasilan menjaga rata-rata harga dianggap cukup untuk menggambarkan pengalaman seluruh masyarakat.

Pada Oktober 2026, inflasi Indonesia tercatat 3,23% secara tahunan, masih dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% plus-minus 1%. Namun, inflasi pangan bergejolak secara tahunan meningkat dari 5,03% pada September menjadi 5,81% pada Oktober.

Angka tersebut menyampaikan pesan penting. Stabilitas harga nasional dapat terjaga saat sebagian kebutuhan paling mendasar masyarakat mengalami tekanan yang lebih besar.

Satu Negara, Berbeda Beban

Ketimpangan tekanan harga terlihat jelas antardaerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Oktober 2026 mencapai 8,07% di Sulawesi Utara, 7,22% di Papua Pegunungan, namun hanya 2,52% di Jakarta.

Sulawesi Utara memberikan gambaran menarik. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 17,79%. Kenaikan harga tomat, cabai, dan sejumlah bahan pangan lainnya menjadi pendorong utama, antara lain akibat berkurangnya hasil panen di daerah penghasil.

Perbedaan ini bukan bukti kegagalan pengendalian inflasi nasional. Cuaca, pola konsumsi, biaya distribusi, dan ketersediaan produksi memang berbeda antardaerah. Namun, kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas dalam ukuran nasional belum tentu identik dengan keterjangkauan harga di setiap wilayah.

Persoalannya semakin kompleks ketika perbedaan wilayah bertemu ketimpangan pendapatan.

Data Susenas BPS tahun 2024 menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada kelompok 40% pengeluaran terbawah mencapai 10,39%, dibandingkan 2,90% pada kelompok 20% teratas. Data ini menggambarkan kerentanan pangan yang sudah ada sebelumnya.

Bagi keluarga berpendapatan tinggi, kenaikan harga dapat mengurangi ruang untuk menabung. Di sisi lain, untuk keluarga rentan, kenaikan yang sama dapat memaksa mereka mengurangi kualitas makanan.

Dengan demikian, persoalan inflasi bukan hanya mengenai berapa persen harga meningkat, tetapi juga siapa yang memiliki kemampuan untuk menanggungnya.

Biaya yang Tidak Terlihat

Ada konsekuensi lain yang jarang dibahas tentang inflasi, yakni lamanya harga bertahan di nilai tinggi.

Ketika inflasi bulanan melambat, harga tidak otomatis kembali ke tingkat sebelumnya. Perlambatan hanya menunjukkan harga meningkat lebih lambat. Bagi keluarga yang pendapatannya tetap, pengeluaran tetap harus menyesuaikan tingkat harga yang sudah telanjur naik.

Penyesuaian itu terkadang tidak terlihat dalam harga jual. Warung makan dapat mempertahankan harga seporsi makanan dengan mengurangi lauk atau mengecilkan porsi. Keluarga dapat mempertahankan pengeluaran belanja dengan mengganti protein hewani menggunakan pilihan lebih murah.

Secara statistik, perubahan tersebut tidak selalu terlihat sebagai kenaikan harga baru. Namun, nilai konsumsi yang diterima masyarakat dapat berkurang. Inilah risiko lanjutan dari inflasi pangan: tekanan harga hari ini dapat berubah menjadi penurunan kualitas konsumsi di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Leah Costlow dan rekan-rekannya dalam jurnal Food Policy (2026) menemukan bahwa berdasarkan kombinasi harga lokal dan data pengeluaran yang mereka teliti, pola makan sehat berbiaya minimum secara teoretis terjangkau bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Namun, banyak rumah tangga belum memenuhi rekomendasi keragaman pangan. Hal ini disebabkan faktor selera, kemudahan, dan lingkungan pilihan makanan ikut menentukan. 

Karena itulah evaluasi dampak inflasi harus melihat kemampuan membeli sekaligus perubahan konsumsi nyata.

Jika berlangsung lama, dampaknya dapat melampaui urusan dapur. Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, atau tabungan berpotensi dikurangi untuk mempertahankan kebutuhan makan.

Kerugian akibat inflasi pangan tidak selalu berakhir ketika harga kembali stabil. Sebagian rumah tangga mungkin membutuhkan waktu lebih panjang untuk memulihkan kondisi keuangannya.

Menjaga Konsumen Tanpa Mengorbankan Petani

Harga pangan yang naik tidak selalu buruk. Petani memerlukan harga yang cukup untuk menutup biaya dan berinvestasi. Namun, harga tinggi akibat gagal panen belum tentu meningkatkan pendapatan petani. Volume panen bisa menyusut lebih cepat daripada kenaikan harga jual. Sebaliknya, penekanan harga yang mengabaikan biaya produksi dapat melemahkan pasokan berikutnya.

Tidak tepat meminta kebijakan suku bunga menyelesaikan semua persoalan pangan. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan ekspektasi inflasi; gangguan panen, penyimpanan, dan distribusi memerlukan tindakan pemerintah serta pelaku usaha. 

Strategi 4K dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menyediakan kerangka kolaborasinya. Tantangan berikutnya adalah menilai ketepatan waktu dan dampak intervensi, bukan sekadar jumlah kegiatan.

Dari Alarm Harga ke Durasi Beban

Indonesia sudah memiliki pemantauan harga harian dan indikator anomali harga pangan. Pemantauan tersebut perlu dilengkapi dengan indikator yang mengukur berapa lama komoditas penting bertahan pada tingkat harga tinggi dan seberapa besar tekanannya terhadap daya beli kelompok rentan. 

Indikator durasi tekanan harga ini dapat menghitung jumlah hari harga melampaui ambang yang ditentukan secara transparan berdasarkan pola historis, musim, dan biaya distribusi setempat. Data harga harian dapat dipadukan dengan profil pengeluaran pangan dari Susenas untuk menentukan prioritas wilayah. 

Dengan demikian, dua wilayah yang mengalami lonjakan harga serupa tidak selalu memerlukan respons identik apabila durasi tekanan dan kerentanan rumah tangganya berbeda.

Dari titik tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat memprioritaskan wilayah yang paling lama tertekan, mempercepat kerja sama pasokan sebelum stok menipis, dan mengevaluasi apakah operasi pasar benar-benar mempersingkat masa harga mahal. Sementara itu, perbaikan produksi dan logistik harus menjaga agar harga terjangkau tidak berarti pendapatan petani tertekan.

Inflasi nasional dalam sasaran tetap pencapaian penting. Keberhasilan berikutnya adalah memperpendek waktu ketika keluarga harus mengurangi pilihan paling mendasar. Sebab harga yang akhirnya stabil belum tentu segera mengembalikan isi piring dan ketenangan rumah tangga.