Kebakaran Hutan Mengancam Inovasi dan Kekayaan Intelektual

Katadata/ Bintan Insani
Penulis: Masail Ishmad Mawaqif
19/11/2026, 08.00 WIB

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya mengancam manusia, tumbuhan, dan satwa liar. Melainkankan juga berpotensi menghilangkan sumber pengetahuan dan peluang lahirnya inovasi, termasuk invensi yang dapat dilindungi melalui paten. 

Hutan bukan sekadar paru-paru dunia, melainkan juga sumber daya genetik dan ruang hidup yang menyimpan potensi besar bagi masa depan ilmu pengetahuan. Dari keanekaragaman hayati hutan, manusia dapat menemukan bahan untuk mengembangkan obat-obatan, teknologi pangan, hingga berbagai inovasi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Sudah saatnya hutan dipandang sebagai kekayaan yang nilainya melampaui hasil ekonomi yang dapat diambil darinya. Berbagai tumbuhan dan organisme hutan telah menjadi sumber penelitian untuk pengembangan produk kesehatan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila ekosistemnya tetap terjaga dan penelitian dilakukan secara berkelanjutan.

Oleh karenanya, kebakaran hutan bukan hanya memusnahkan flora dan fauna. Lebih dari itu, kebakaran hutan dapat menutup kesempatan untuk menemukan manfaat yang belum terungkap. Karenanya, menjaga hutan berarti melindungi sumber pengetahuan, membuka peluang inovasi, dan mempertahankan kesempatan Indonesia untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Sebagai Modal Kerja Sama

Pada akhir 2019, dunia mulai menghadapi pandemi Covid-19 yang kemudian mendorong berbagai negara memperkuat kerja sama dalam pengembangan vaksin. Salah satu contohnya adalah kolaborasi Sinovac dari Cina dan Butantan Institute dari Brasil dalam uji klinis dan pengembangan (Access and Benefit-Sharing) kapasitas produksi CoronaVac. 

Pengalaman ini menunjukkan bahwa krisis dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan teknologi dan menghasilkan manfaat bersama melalui kolaborasi lintas negara.

Pendekatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam menghadapi kebakaran hutan. Angin memang tidak dapat dikendalikan sebagaimana anekdot yang tercipta yakni “Angin tidak memiliki KTP”, tetapi asap yang dibawanya dapat melintasi batas negara. 

Karena itu, kebakaran hutan bukan hanya persoalan Indonesia, melainkan juga kepentingan bersama negara-negara sekitar. Alih-alih berhenti pada protes atas dampak asap, Indonesia dapat membuka ruang negosiasi untuk membangun kerja sama pencegahan kebakaran, pengembangan teknologi deteksi dini, serta pelatihan bagi masyarakat lokal.

Lebih jauh, kerja sama tersebut dapat diperluas ke bidang penelitian keanekaragaman hayati. Indonesia dapat mengembangkan mekanisme akses terhadap sumber daya genetik dan access and benefit-sharing (ABS), yakni pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Penelitian bersama dapat membuka peluang pengembangan obat-obatan, teknologi pangan, dan inovasi lainnya, dengan tetap menghormati hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya menghasilkan teknologi pencegahan kebakaran, tetapi juga memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual.

Gagasan tersebut sejalan dengan prinsip yang dikembangkan dalam Convention on Biological Diversity (CBD) 1992. Konvensi ini menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya genetik yang berada dalam wilayahnya, sekaligus mendorong konservasi keanekaragaman hayati dan pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatannya. 

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menempatkan hutan tidak hanya sebagai objek konservasi, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang pemanfaatannya harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat yang menjaganya.

Prinsip tersebut kemudian dipertegas melalui Nagoya Protocol yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian manfaat (access and benefit-sharing). Instrumen ini menghendaki adanya persetujuan awal (prior informed consent) serta mekanisme pembagian manfaat yang adil. Terutama, ketika sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan produk komersial.

Hutan Indonesia dapat menjadi laboratorium alam bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi bukan berarti hutan harus dibuka tanpa batas bagi kepentingan penelitian asing. Akses penelitian perlu diatur secara bertanggung jawab, antara lain dengan memperhatikan perlindungan lingkungan, kedaulatan negara, hak masyarakat adat, dan pembagian manfaat yang adil. 

Dengan pendekatan ini, kepentingan negara-negara ASEAN terhadap kelestarian hutan Indonesia dapat menjadi dasar untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Bencana memang tidak selalu harus berakhir dengan kerugian tanpa pelajaran. Namun, manfaat yang dapat dibangun bukanlah keuntungan dari kehancuran hutan, melainkan hasil dari kerja sama untuk mencegah kerusakan serupa terulang. Melindungi hutan berarti menjaga sumber pengetahuan dan peluang inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan Indonesia, negara-negara ASEAN, dan generasi mendatang.

Tempat Asal Penemuan

Hutan bukan hanya rumah bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga ruang hidup masyarakat adat yang telah menjaga dan mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. 

Ketika hutan terbakar, masyarakat adat tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga ruang untuk mempertahankan serta mengembangkan pengetahuan tradisional. Karena itu, membicarakan perlindungan hutan tidak dapat dilepaskan dari peran dan hak masyarakat yang hidup berdampingan dengannya.

Sebab, penemuan tidak serta-merta lahir dari ruang hampa ataupun jatuh dari langit begitu saja. Di balik inovasi modern, sering kali terdapat pengetahuan yang dibangun melalui pengalaman, pengamatan, dan praktik masyarakat adat selama bergenerasi. 

Misalnya, pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan tumbuhan tertentu untuk mengobati luka atau meredakan gejala penyakit dapat menjadi titik awal penelitian farmasi untuk mengidentifikasi senyawa aktif dan mengembangkan obat. Pengetahuan tentang cara mengolah tanaman, menjaga kesuburan tanah, atau mengendalikan hama secara alami juga dapat menginspirasi inovasi di bidang pangan dan teknologi lingkungan. 

Artinya, masyarakat adat bukan sekadar penghuni hutan, melainkan juga penjaga dan pengembang pengetahuan yang berpotensi berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Persoalannya, ketika pengetahuan tersebut dikembangkan menjadi produk komersial, masyarakat yang telah memelihara dan mewariskannya belum tentu memperoleh pengakuan atau manfaat yang sepadan. 

Perusahaan, misalnya, dapat mengembangkan produk kesehatan berdasarkan penelitian terhadap sumber daya genetik yang pemanfaatannya berangkat dari pengetahuan tradisional. Kemudian memperoleh keuntungan melalui penjualan produk atau perlindungan kekayaan intelektual. 

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang berhak menikmati manfaat ekonomi dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi?

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam rezim perdagangan internasional. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) mendorong negara-negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk paten. 

Namun, TRIPS belum secara eksplisit mengatur bagaimana pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang menjadi dasar suatu invensi harus diakui atau bagaimana manfaat ekonominya dibagikan kepada komunitas asal.

Perdebatan tersebut kemudian berkembang dalam Doha Declaration dan berbagai forum WTO yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan publik. Dalam konteks sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, diskusi ini mendorong perlunya sistem yang tidak hanya melindungi inventor, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi komunitas yang selama ini memelihara sumber pengetahuan tersebut.

Karena itu, perlindungan hutan juga perlu diiringi perlindungan pengetahuan tradisional, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta mekanisme akses dan pembagian manfaat yang adil. Jangan sampai hutan dan pengetahuan yang tumbuh bersamanya hilang, sementara manfaat ekonominya justru dinikmati pihak lain.

Di balik setiap pohon, tumbuhan, dan organisme di hutan Indonesia, tersimpan potensi pengetahuan yang belum sepenuhnya terungkap. Bukan tidak mungkin, spesies yang hari ini belum banyak diteliti kelak berkontribusi pada pengembangan obat-obatan, bahan industri, teknologi pangan, atau inovasi ramah lingkungan. 

Namun, ketika kebakaran melahap kawasan hutan, yang hilang bukan hanya pepohonan dan satwa liar. Akan tetapi, juga kesempatan untuk melakukan penelitian dan menghasilkan invensi yang berpotensi memperkuat ekonomi serta kekayaan intelektual Indonesia. Kerusakan hutan dengan demikian dapat mempersempit peluang bangsa untuk mengembangkan inovasi dari kekayaan hayatinya sendiri.

Oleh karena itu, perlindungan hutan sudah semestinya perlu berjalan seiring dan sejalan dengan perlindungan pengetahuan tradisional dan penguatan kapasitas penelitian nasional. Pemanfaatan sumber daya genetik harus memperhatikan ketentuan akses dan pembagian manfaat yang berlaku, sementara masyarakat adat perlu dilibatkan dan haknya dihormati dalam proses pemanfaatan pengetahuan yang mereka pelihara.

Hutan bukan sekadar aset lingkungan yang dapat dinilai berdasarkan luas lahan atau hasil ekonominya. Hutan adalah ruang hidup, sumber pengetahuan, dan modal bagi inovasi masa depan. 

Ketika hutan terbakar, kita bukan hanya kehilangan apa yang telah dimiliki, tetapi juga berisiko kehilangan penemuan yang belum sempat dilahirkan. Melindungi hutan berarti menjaga masa depan ilmu pengetahuan, masyarakat adat, dan kekayaan intelektual Indonesia.

Pertanyaan besar selanjutnya adalah: apakah Indonesia akan terus memandang hutan sebatas sumber daya alam, atau mulai menempatkannya sebagai aset strategis bagi kedaulatan ilmu pengetahuan dan kekayaan intelektual bangsa? 

Jawabannya bergantung pada keberanian pemerintah untuk mengintegrasikan perlindungan hutan, pengembangan penelitian, dan pembagian manfaat yang adil ke dalam satu kebijakan yang berkelanjutan.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Masail Ishmad Mawaqif
Peneliti Asah Kebijakan Indonesia; Mahasiswa Postgraduate Hukum Hak Kekayaan Intelektual University of Leeds

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.