Destinasi, Aksesibilitas dan Bus Pariwisata

Katadata/ Bintan Insani
Penulis: Muhammad Rahmad
21/11/2026, 06.05 WIB

Indonesia tidak kekurangan destinasi. Kita punya danau vulkanik, candi, gunung, pantai, dan ribuan pulau. Hampir setiap kabupaten punya objek wisata yang bisa dibanggakan. Setiap daerah punya cerita yang layak dijual.

Namun ada satu pertanyaan sederhana yang sering terlupa. Bagaimana wisatawan bisa sampai ke sana? 

Pertanyaan ini terdengar remeh. Padahal di situlah pangkal persoalan kenapa banyak destinasi kita sulit dikunjungi dan tertinggal.

Dunia sebenarnya sudah mengakui kekuatan kita. Dalam Travel and Tourism Development Index 2026 dari World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 23 dari 110 negara. Di ASEAN, kita hanya berada di bawah Singapura.

Kita bahkan nomor satu dunia dalam hal prioritas pemerintah terhadap pariwisata. Tetapi indeks yang sama memberi catatan. Layanan dan infrastruktur wisata masih harus dibenahi. Pada edisi 2024, pilar ini bahkan mencatat skor terendah Indonesia, hanya 1,90.

Angka kunjungan memperlihatkan jarak itu dengan jelas. Menurut data Sekretariat ASEAN, kawasan ini menerima sekitar 147 juta kunjungan wisatawan internasional sepanjang 2025. Sekitar 42% di antaranya adalah perjalanan antarsesama warga ASEAN.

Malaysia memimpin dengan 42,2 juta kunjungan. Thailand menyusul dengan 33 juta. Vietnam mencatat rekor 21,2 juta. Singapura menerima 16,9 juta.

Indonesia berada di urutan kelima dengan 15,4 juta kunjungan. Angka itu memang tertinggi sejak pandemi. Tetapi untuk negara seluas dan sekaya Indonesia, angka itu belum sebanding.

Di sini ada paradoks. Peringkat daya saing kita lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun wisatawan yang benar-benar datang dari jauh lebih sedikit. Daya tarik kita kuat. Kemudahan menjangkaunya yang masih lemah.

Aksesibilitas bukan sekadar bandara dan jalan tol. Keduanya memang penting. Tetapi itu baru separuh perjalanan.

Bayangkan seorang wisatawan mendarat di bandara daerah. Ia ingin ke danau atau candi yang ada di brosur. Begitu keluar terminal, ia bingung. Tidak ada papan jadwal bus. Tidak ada loket resmi. Yang ada hanya sopir yang menawarkan harga berbeda-beda.

Para ahli transportasi menyebutnya jarak terakhir, atau last mile. Jarak dari pintu masuk ke titik destinasi. Jarak inilah yang paling sering putus.

Akibatnya, destinasi hanya ramah bagi yang punya mobil pribadi atau ikut paket tur. Pelajar, keluarga sederhana, lansia, dan wisatawan asing yang bepergian sendiri jadi enggan datang. Yang datang pun hanya singgah sebentar dan menumpuk di satu atau dua titik.

Lalu bagaimana dengan bus pariwisata yang disiapkan pemerintah? Sebenarnya sudah ada, dan beberapa berjalan cukup baik.

Jakarta punya bus wisata Transjakarta yang gratis. Bandung punya Bandros. Solo punya Werkudara. Bogor punya Uncal. Surabaya bahkan punya contoh dari swasta, yaitu Surabaya Heritage Track yang dikelola House of Sampoerna.

Di tingkat nasional, DAMRI melayani angkutan di 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan trayek di destinasi super prioritas. Danau Toba mendapat 7 trayek dengan 15 bus. Labuan Bajo dan Mandalika masing-masing 4 trayek dengan 9 bus.

Ini langkah yang baik. Namun kita perlu jujur melihat skalanya. Lima belas bus untuk kawasan seluas Danau Toba tentu belum cukup. Banyak bus wisata kota juga hanya berputar di pusat kota, bukan menghubungkan antardestinasi.

Jadwalnya sering tidak terhubung dengan kedatangan pesawat atau kereta. Informasinya sulit dicari, apalagi oleh wisatawan asing. Layanannya bergantung pada anggaran daerah, sehingga bisa berhenti sewaktu-waktu.

Bandingkan dengan tetangga kita. Di Singapura, wisatawan bisa berpindah dari bandara ke hampir semua objek wisata dengan satu kartu. Di Kuala Lumpur, bus kota gratis melintasi kawasan wisata. Thailand punya jaringan bus dan minivan antarkota yang tiketnya bisa dipesan dari luar negeri.

Destinasi mereka belum tentu lebih indah. Tetapi lebih mudah dijangkau. Dalam persaingan pariwisata, kemudahan sering menang atas keindahan.

Lalu apa yang perlu dilakukan?

Pertama, bus pariwisata harus dipandang sebagai layanan publik. Bukan proyek seremonial, bukan pula sekedar atraksi keliling kota.

Kedua, setiap destinasi prioritas perlu punya rute tetap dari bandara, stasiun, atau pelabuhan langsung ke destinasi. Jadwalnya mengikuti jam kedatangan pesawat dan kapal.

Ketiga, informasi dan tiketnya harus satu pintu, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Keempat, pembiayaannya gotong royong. Pemerintah pusat menyiapkan kerangka dan subsidi awal. Pemerintah daerah menyediakan halte. BUMN seperti DAMRI menjadi operator. Swasta ikut lewat kemitraan.

Kelima, ukur keberhasilannya dengan benar. Bukan berapa unit bus yang dibeli, tetapi berapa penumpang yang terangkut dan berapa uang yang berputar di desa sekitar destinasi.

Pemasaran juga harus berubah cara kerjanya.

Selama ini promosi kita lebih banyak menjual keindahan. Foto danau, video pantai, dan pameran di luar negeri. Itu penting, tetapi tidak cukup.

Wisatawan hari ini tidak hanya bertanya apa yang bisa dilihat. Mereka bertanya bagaimana cara ke sana, berapa ongkosnya, dan berapa lama perjalanannya. Jika jawabannya tidak ditemukan dalam beberapa menit, mereka memilih negara lain.

Karena itu, setiap materi promosi harus menyertakan jalur aksesnya. Dari bandara mana, naik apa, dan berapa jam. Promosi yang baik bukan sekadar membuat orang ingin datang. Promosi yang baik membuat orang yakin bisa datang.

Pemasaran juga harus selaras dengan kesiapan destinasi. Jangan gencar mempromosikan tempat yang belum punya angkutan memadai. Wisatawan yang kecewa akan bercerita di media sosial, dan ceritanya menyebar lebih cepat dari iklan kita.

Bus pariwisata pun bisa dijadikan produk. Surabaya Heritage Track membuktikannya. Perjalanan dengan pemandu dan tema sejarah menjadi atraksi tersendiri, bukan sekedar sarana angkut.

Pemasaran juga perlu bekerja bersama maskapai, agen perjalanan daring, dan operator bus. Paket yang menggabungkan tiket pesawat, bus, dan tiket masuk destinasi jauh lebih mudah dijual. Pasar ASEAN yang dekat dan punya penerbangan langsung ke daerah kita layak menjadi sasaran pertama. Ukurannya bukan berapa banyak orang melihat iklan, tetapi berapa banyak yang akhirnya datang dan tinggal lebih lama.

Semua ini menuntut kerja lintas kementerian. Pariwisata, perhubungan, pekerjaan umum, dan pemerintah daerah harus duduk di meja yang sama.

Kita sering bangga dengan banyaknya destinasi. Kebanggaan itu wajar. Tetapi destinasi yang sulit dijangkau hanya akan menjadi foto indah di brosur.

Jika Indonesia ingin menjadi yang terdepan di ASEAN, jawabannya bukan menambah destinasi baru. Jawabannya adalah membuat destinasi yang sudah ada mudah didatangi, lalu memasarkannya dengan jujur dan lengkap.

Langkah paling sederhana bisa dimulai dari satu hal, yakni bus pariwisata yang datang tepat waktu, dengan rute yang jelas, untuk semua orang.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Muhammad Rahmad
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.