Sulit Gesit Kabinet Buncit Prabowo
Tak butuh waktu lama bagi Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinet barunya, Merah Putih. Malam itu juga, usai dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo mengumumkan lebih dari 100 nama untuk mengisi posisi menteri dan wakil menteri. Ini belum termasuk kepala badan, utusan khusus, dan penasihat khusus presiden yang menyusul sehari kemudian.
Total ada 134 nama yang dilantik Prabowo dalam tiga hari sejak mulai menjabat. Dalam sejarah Indonesia, ini adalah kabinet paling gemuk sejak Orde Baru.
Indonesia pernah punya lebih dari 100 menteri di ujung era Presiden Soekarno, Kabinet Dwikora II yang juga dikenal Kabinet 100 Menteri. Nasibnya tak bagus, hanya bertahan 1 tahun 1 bulan dan turut andil memicu kejatuhan Soekarno.
Terlepas dari itu, Prabowo sepertinya ingin meniru cara Presiden Joko Widodo merangkul seluruh kekuasaan melalui kabinet gemuk ini. Hampir semua aturan perundang-undangan yang diusulkan pemerintah mulus saat dibahas di Gedung Legislatif.
Di era Jokowi, tak banyak perseteruan panjang dalam proses perumusan undang-undang seperti yang dihadapi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. UU KUHP, Cipta Kerja, hingga IKN diputuskan seolah dengan sistem kebut semalam meski diwarnai demo besar-besaran.
Prabowo, saat menjadi pembicara di BNI Investor Summt pada 9 Oktober lalu, menjelaskan alasan perlunya Indonesia memiliki banyak menteri. “Saya ingin bentuk pemerintahan yang kuat dan terpaksa koalisinya juga besar,” ujar Prabowo.
Ada tujuh partai yang menjadi pendukung kekuasaan Prabowo dan mendapat jatah kursi di Kabinet Merah Putih. Golkar paling banyak, 8 posisi menteri. Gerindra 5 posisi, Demokrat 3 posisi, PKB dan PAN masing-masing 2 posisi, serta PSI, PKB, dan PBB masing-masing 1 posisi. Selain politisi, kabinet diisi oleh orang-orang lama di pemerintahan Jokowi, akademisi, hingga pengusaha.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar sehingga wajar jika memiliki banyak menteri. Dalam pidatonya di sidang kabinet perdana pada Rabu (23/10), Prabowo kembali menekankan alasan yang sama di balik kabinet gemuknya. Mantan Menteri Pertahanan ini bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan Eropa.
“Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri saudara-saudara. Kita seluas Eropa Barat,” ujarnya.
Faktanya, Indonesia bukan negara paling besar yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Ada Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar dunia dan jumlah penduduk lebih besar dari Indonesia, yang hanya memiliki 25 menteri.
Namun, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai tak ada standar global jumlah menteri yang seharusnya dimiliki sebuah negara. Semua tergantung pada kebutuhan pemerintahan yang menjalankan. "Tapi saya lihat, banyaknya anggota kabinet saat ini hanya soal pemerataan kekuasaan," kata Agus kepada Katadata.co.id.
Agus semula berharap Prabowo tak memiliki banyak menteri. Menurut dia, banyak keputusan yang seharusnya diambil pemerintah malah bisa jadi lebih rumit akibat banyak kepala. Indonesia juga punya lagu lama buruknya koordinasi antar menteri.
“Kalau ramping kan gesit, anggaran juga terfokus,” ujar dia.
Belum lagi, ada banyak kementerian yang dipecah. Salah satunya, Kementerian Hukum dan HAM bahkan dipecah jadi tiga-Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Reorganisasi kementerian ini bukan persoalan mudah. Berdasarkan pengalaman Agus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, butuh tiga tahun untuk menyelesaikan persoalan birokrasi saat menyatukan dua kementerian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi satu entitas pada era Jokowi.
"Pengalaman saya di KLHK, itu butuh tiga tahun hingga bisa bekerja secara penuh. Energinya habis untuk mengurus masalah administrasi," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, banyaknya utusan khusus dan penasihat presiden juga bisa menjadi batu sandungan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. “Apa fungsi penasihat? Mereka ini kan bukan orang-orang yang tidak punya pendirian,” ujarnya.
Ada tujuh nama yang mendapatkan posisi Utusan Khusus Presiden, mulai dari mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu hingga aktor Raffi Ahmad. Prabowo turut memiliki tujuh penasihat khusus, yang antara lain terdiri dari Wiranto, Terawan, hingga Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional.
Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Internasional Indonesia Teguh Yudo Wicaksono juga menilai kabinet gemuk akan menyulitkan dari sisi teknokratis, meski memudahkan dari sisi politik. "Pak Prabowo mungkin akan tersandera dengan kerja-kerja birokratis yang tak terelakkan," ujarnya.
Menurut Yudo, birokrasi menjadi semakin tidak efisien dengan banyaknya kementerian. Apalagi, penanggung jawab dari sisi pemerintah dalam sistem legislasi di Indonesia adalah menteri. "Bayangkan, presiden punya ide, tapi harus melewati banyak menteri di proses legislasi. Inefisiensi birokrasi ini yang sebenarnya coba dipangkas Jokowi dengan omnibus law," ujar dia.
Beban Anggaran Bertambah
Selain menambah beban bikrokrasi, Yudo Wicaksono, yang meraih gelar Phd bidang Ekonomi dari University of Kentucky, Amerika Serikat, ini juga meningatkan beban anggaran yang akan semakin berat. Banyaknya kementerian dan jabatan menimbulkan biaya baru yang harus dikalkukasi ulang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jika mengacu pada aturan saat ini, gaji dan tunjangan menteri mencapai sekitar Rp 18 juta per bulan. Gaji dan tunjangan yang diterima wakil menteri juga tak berbeda jauh. Namun, mereka juga mendapatkan beberapa fasilitas dan tunjangan lainnya. Wakil menteri yang tidak memiliki rumah berhak mendapatkan tunjangan perumahan Rp 35 juta per bulan.
Mereka juga mendapatkan dana operasional yang hanya dipakai untuk membiayai kegiatan mencapai puluhan hingga ratusan juta per bulan, tergantung kementeriannya. Namun, beban tambahan anggaran kementerian baru bukan sekadar gaji dan tunjangan menteri dan wakil menteri. "Bayangkan, ada eselon 2 yang naik menjadi eselon 1 karena kementeriannya baru. Para menteri dan wakil menteri ini juga biasanya punya staf khusus dari luar," ujar Yudo.
Analisis yang dilakukan Center of Economic and Law Studies memperkirakan, kebutuhan tambahan anggaran akibat bertambahnya jumlah Kementerian/Lembaga ini mencapai Rp 91,52 miliar hingga Rp 390 miliar per tahun. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk membayar gaji, tunjangan, dan biaya operasional para menteri dan wakil di Kabinet Merah Putih, dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Jika menggunakan perhitungan yang berlaku di pemerintahan sebelumnya, peningkatan beban anggaran akibat kabinet yang menggemuk ini mencapai Rp 457,6 miliar hingga Rp 1,95 triliun dalam lima tahun. Sedikitnya ada lima pos anggaran yang membengkak, yakni:
- Biaya pembentukan kementerian dan lembaga atau badan baru
- Haji menteri, wakil menteri, dan kepala badan setingkat
- Biaya operasional kementerian dan lembaga
- Belanja program
- Upah untuk pegawai kementerian dan lembaga.
Kenaikan beban anggaran ini dipahami Sri Mulyani. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Sri Mulyani mengaku akan merombak anggaran untuk sisa tahun 2024 dan 2025 seiring perubahan struktur pemerintahan dan program-program pemeritahan baru. Namun, ia belum memberikan penjelasan lebih detail terkait perubahan anggaran yang akan terjadi.
Menkeu Tiga Presiden di Antara Aneka Program dan Target Ambisius Pertumbuhan Ekonomi
Nama Sri Mulyani sendiri menjadi angin segar bagi investor dan para pelaku ekonomi. Menkeu Tiga Presiden ini menepis kekhawatiran pasar bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tak akan hati-hati dalam mengelola anggaran. Pada pertengahan Juni 2024, pasar keuangan pernah terguncang saat mendengar kabar Prabowo ingin melebarkan rasio utang terhadap PDB menjadi 50%.
Sri Mulyani sampai harus menggelar konferensi pers bersama tim Prabowo, Budi Djiawandono dan Thomas Djiwandono (sebelum menjabat sebagai wakil menteri keuangan) untuk menenangkan pasar. Kini perempuan berusia 62 tahun tersebut kembali masuk dalam pemerintahan ditemani oleh tiga wakil menteri, Suahasil Nasara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.
"Saya rasa dengan tim yang baru ini cukup membuat keyakinan dan kemantapan bagi para investor," ujar Direktur Utama BCA Jahja Setiatmadja, Rabu (23/10).
Sri Mulyani terkenal hati-hati dalam mengelola anggaran. Ia adalah menteri keuangan terlama kedua setelah Ali Wardhana dan beberapa kali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di eranya stabil di kisaran 5% hingga 6%.
Ia bukan satu-satunya wajah lama yang ada di pemerintahan baru ini. Ada Luhut Binsar Pandjaitan yang mesti bukan di posisi menteri, mengemban dua jabatan sekaligus.
Pemerintahan Prabowo memiliki sejumlah target yang ambisius di bidang ekonomi yang termuat dalam janji-janji kampanyenya. Ada pula banyak program yang membutuhkan anggaran besar di tengah keterbatasan pendapatan negara, seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga renovasi sekolah.
Sri Mulyani memiliki tugas menjaga anggaran sambil memacu ekonomi. Tugasnya makin berat karena pemerintahan baru ini dimulai dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja.
Penurunan harga barang dan jasa atau deflasi selama lima bulan berturut turut, menunjukkan daya beli masyarakat yang lesu. Data Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang terkontraksi selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan kondisi sektor manufaktur yang jeblok. Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mencapai lebih dari 50 ribu orang sepanjang Januari-Oktober 2024 juga mengkhawatirkan.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, tantangan terberat pemerintahan Prabowo adalah menyediakan lapangangan pekerjaan dan ruang fiskal yang terbatas. Target pertumbuhan ekonomi 8% juga berat untuk dicapai meski bukan hal yang mustahil. "Perlu sedikitnya tambahan investasi US$ 800 miliar (setara Rp 12.000 triliun) dalam lima tahun ke depan jika ingin mencapai 8%," ujar dia.
Karena itu, penting bagi pemerintahan Prabowo untuk menarik investasi asing, terutama di sektor manufaktur yang membuka lapangan kerja. "Kalau hanya mengandalkan tabungan domestik, pertumbuhan ekonomi akan mentok 5%," kata David.
Hal serupa juga dijelaskan Yudo. Menurut dia, salah satu kesalahan pemerintahan Jokowi adalah mengarahkan sebagian investasi yang masuk untuk hilirisasi yang sebenarnya merupakan investasi padat modal. "Investasi harus diarahkan ke sektor manufaktur, dan pemerintah perlu memberikan insentif tidak hanya perpajakan tetapi membuka jalan untuk mempermudah mereka melakukan transaksi perdagangan internasional," ujarnya.
Indonesia, menurut Yudo, memiliki sejumlah industri yang dapat menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja, yakni otomotif, makanan dan minuman, tekstil, dan elektronik. Namun, mereka saat ini tak dalam kondisi yang baik.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI berharap pemerintahan Prabowo dapat menyelesaikan masalah pada industri manufaktur. Ia menilai gemuknya Kabinet Merah Putih tidak akan berdampak banyak ke sektor manufaktur karena formasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tak banyak berubah.
Ketua Umum APSyFI Redma Wirawasta menilai permasalahan utama sektor manufaktur kini ada di Kementerian Keuangan yang akan berada di bawah Prabowo tanpa harus berkoordinasi di tingkat kementerian koordinator. "Kalau Presiden Prabowo bisa tegas, menterinya memiliki visi yang sama dengan presiden, seharusnya tidak banyak hambatan di sektor manufaktur," ujarnya.
Retret hingga Evaluasi Semesteran
Prabowo menyadari kabinet gemuk dapat membuat kerja menjadi lamban akibat koordinasi yang buruk. Maka itu, salah satu langkah pertama yang dilakukan Prabowo adalah menggelar pembekalan para menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tujuannya adalah membangun kekompakan dan kabinet yang solid.
Retret ini dilakukan selama tiga hari pada Jumat-Minggu, 25-27 Oktober 2024. Namun, para menteri dan wakil menteri akan berangkat ke Magelang pada hari ini (24/10) bersama-sama pada pukul 13.30 WIB menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.
Di sisi lain, Prabowo juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja semesteran para menterinya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut, Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri setiap satu semester. Kocok ulang atau reshuffle kabinet pun berpeluang dilakukan setiap enam bulan.
Menurut adik kandung Prabowo ini, menteri yang akan diganti adalah yang terbukti tidak melakukan tugasnya dengan efisien dan cepat, hingga terjerat kasus korupsi. Para anggota kabinet sebelumnya telah menandatangani pakta integritas yang menekankan bahwa mereka tak boleh melakukan korupsi dan harus loyal.
Namun, itu semua sebenarnya belum cukup. Agus Pambagio menekankan, yang terpenting adalah sikap tegas Prabowo dalam mengambil keputusan di tengah banyaknya kepentingan yang mungkin muncul di kabinetnya. Jangan sampai, janji kampanye hanya tinggal janji.
"Presiden punya hak prerogatif. Yang tersisa adalah seperti apa nanti kepemimpinan Pak Prabowo," ujarnya.