Setumpuk Masalah MBG di Tengah Penghematan dan Tekanan Anggaran

Bagus (38) tak lagi mengambil jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anaknya yang masih balita sejak beberapa waktu lalu. Dia tak habis pikir anaknya yang masih kecil harus mendapatkan menu sebutir telur asin untuk tiga hari.

Warga Limo, Kota Depok, Jawa Barat itu juga mengatakan, anaknya harus menerima makanan berupa roti hingga buah jeruk dengan kualitas rendah. Belum lagi kemasan dari MBG yang diterimanya dari pos pelayanan terpadu (posyandu) itu dianggap tak higienis karena hanya dibungkus kantong plastik biasa. 

"Sejak bulan Puasa (Ramadan), saya putuskan tidak usah ambil lagi. Seperti tidak layak bentuknya," kata Bagus kepada Katadata.co.id beberapa hari lalu.

Situasi serupa juga dialami Nia dari Cipayung, Jakarta Timur. Ia mengeluhkan pasokan MBG yang sempat terhenti setelah Lebaran karena anggaran belum turun. Baru pada pertengahan April anaknya kembali menerima makanan.

"Tapi hanya (menerima) MBG basah. Sebelumnya tiap akhir pekan ada MBG kering," kata Nia.

Cerita Bagus dan Nia merupakan potret terkini carut marutnya pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Realisasi program semakin buram setelah pemerintah memangkas pemberian MBG dari 6 hari menjadi 5 hari guna menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksanaan MBG menjadi sorotan masyarakat karena menyedot anggaran jumbo, mencapai Rp 335 triliun untuk tahun ini. Program makan massal ini juga ditargetkan bisa menyentuh 80 juta penerima, mayoritas anak-anak sekolah. Per April 2026, BGN mencatat total penerima manfaat telah mencapai 61,96 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, negara bisa menghemat Rp 20 triliun dari pemangkasan MBG. Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan nilai penghematan dari pengurangan hari MBG ini bisa mencapai Rp 40 triliun.

Tak Ada Pengurangan Gaji

Katadata.co.id juga sempat meninjau beberapa SPPG di Jakarta untuk melihat jalannya operasional dapur usai pemangkasan anggaran. Namun, beberapa pengurus SPPG di sejumlah titik enggan disebutkan namanya.

Salah satu pengurus SPPG di Jakarta yang dikunjungi mengatakan ia menerima surat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) memangkas hari pemberian MBG menjadi lima hari dari Senin hingga Jumat. Namun, SPPG itu tetap mencantumkan hari operasional hingga Sabtu untuk bersih-bersih dapur.

Pengurus yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, dari pengurangan hari pemberian, SPPG bisa menghemat Rp 6 juta sehari atau setara Rp 24 juta tiap bulannya. Meski demikian, mereka masih tetap menggaji relawan hingga karyawan SPPG secara penuh.

"Tidak ada (pengurangan gaji), tetap penuh," kata pengurus tersebut.

Di lokasi lainnya, dapur MBG bernama SPPG Jakpus Paseban Senen juga telah mengurangi pemberian menjadi lima hari. Namun seperti SPPG lainnya, mereka tetap mengoperasionalkan hari Sabtu untuk melakukan pembersihan dapur.

Ketua SPPG Jakpus Paseban Senen, Erfandi Pratama mengatakan kondisi ini tak berdampak pada pekerja dapur, karena mereka berstatus relawan. Ini artinya pembayaran hanya dilakukan jika relawan tersebut bekerja.

"Jadi saat rekrutmen pun sudah saya sampaikan itu, karena kami bukan karyawan yang mendapatkan penghasilan sama," kata Erfandi saat ditemui di lokasi dapurnya, Jakarta, Rabu (7/5).

Kondisi lebih parah terjadi di SPPG Warakas Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tutup sementara. Dapur SPPG yang dahulu mengebul, kini terlihat tak pernah lagi sibuk.

Pengelola SPPG, Anton, mengatakan operasional dapur terpaksa dihentikan karena tak ada uang operasional. Namun saat ditanyakan apa penyebab ketiadaan uang operasional SPPG yang dahulu bernama SPPG Prabu Center 08 Jakarta Utara itu, Anton enggan menjelaskan. Ia hanya mengutarakan optimisme bahwa dapur MBG itu akan segera beroperasi lagi.

"Insya Allah Senin depan sudah jalan kembali," kata Anton.

Situasi ini juga dibenarkan peneliti Celios Isnawati Hidayah. Isnawati mengatakan pemangkasan pemberian MBG masih terbentur inefisiensi karena SPPG masih mempekerjakan seluruh tenaga kerjanya selama enam hari selama sepekan.

Dengan kata lain, seluruh SPPG masih mengeluarkan biaya tetap seperti honor tenaga kerja, sewa tempat, biaya perlengkapan, dan pengeluaran non-produktif lainnya. Alhasil, penghematan program MBG hanya terjadi pada pengurangan bahan makanan dan variabel logistik.

 "Tidak semua komponen anggaran otomatis hilang saat pemberian MBG hilang sehari. Penghematan riil jauh lebih kecil dibanding angka nominal yang sering disampaikan," katanya.

Rendahnya efektivitas penghematan anggaran MBG diperburuk dengan belanja barang bervolume besar yang tidak krusial dengan perbaikan gizi anak. Sebagian barang yang dimaksud adalah motor listrik, sepatu, kaos kaki, dan laptop.

 Berdasarkan penelusuran Katadata ke SPPG yang ada di DKI Jakarta, pemberian MBG pada hari Sabtu merupakan menu ringan dengan biaya produksi Rp 8.000 per unit. 

Jika seluruh SPPG meniadakan menu akhir pekan, penghematan biaya dari pemangkasan hari MBG maksimum Rp 1,98 triliun bulan lalu. Angka tersebut jauh dari perkiraan penghematan pemerintah antara Rp 2,22 triliun hingga Rp 4,44 triliun.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai pemangkasan hari MBG tanpa pengurangan hari kerja justru membuat biaya MBG per porsi naik sekitar 20%. Angka tersebut akan melonjak menjadi sekitar 50% jika hari pemberian MBG kembali dipangkas menjadi 4 hari.

Menurutnya, pemberian honor tenaga kerja dan relawan saat tidak ada pembagian MBG merupakan pemborosan operasional.  "Pemborosan paling besar bukan selalu dari bahan makanan, tapi dari biaya tetap yang tidak ikut turun ketika hari layanan dipangkas," kata Josua.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar BGN lebih efisien dalam menjalankan program MBG. Apalagi polemik yang menerpa program ini sangat besar karena banyak pos pengeluaran yang dianggap inefisien. Salah satunya adalah pengadaan kaos kaki hingga Rp 6,9 miliar.

“Kami mendukung MBG, tapi kami minta ke MBG itu supaya lebih efisien lah. Itu saja kira-kira,” kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Potensi Penyelewengan

Hal ini juga diperparah adanya potensi penyelewengan dalam program tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman juga mengungkapkan adanya indikasi awal dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program ini, salah satunya dugaan praktik jual-beli titik SPPG.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2021-2023 ini juga menyoroti kabar adanya ketidaksesuaian dalam pemberian insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG, termasuk pada unit yang berstatus dihentikan operasionalnya namun masih menerima aliran dana.

Sederet permasalahan dalam pelaksanaan MNG juga membuat Dudung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia telah bertemu Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (5/5).

"Ini kami seriusi, beliau (Agus) kebetulan dari tim pencegahan. Artinya bahwa yang sekarang sedang booming masalah MBG," kata Dudung dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Sedangkan BGN belum menjawab soal temuan lapangan hingga saran evaluasi MBG. Hingga berita ini ditulis Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang belum merespons pesan singkat Katadata.co.id.

Evaluasi Ulang Program

Dengan maraknya masalah pada MBG, maka pemerintah diminta segera membenahi hingga mengevaluasi ulang program ini. Apalagi kini APBN dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan harga energi global. 

Isnawati Hidayah dari Celios menyarankan pemerintah merombak total angka penerima MBG agar lebih tepat sasaran. Apalagi program ini menjadi tidak tepat sasaran karena ada ketidaksesuaian antara tujuan program dan realisasi di lapangan.

Menurutnya, program MBG yang lebih fokus dapat meningkatkan biaya per porsi MBG dari Rp 10.000 per unit menjadi Rp 15.000 per unit. Jika langkah tersebut dilakukan bulan ini, pemerintah dapat menghemat anggaran setidaknya Rp 230 triliun hingga akhir tahun ini.

Makanya, pemerintah disarankan untuk menyasar program ini lebih difokuskan untuk 22,2 juta orang yang terdiir dari anak sekolah dan balita dari keluarga miskin, anak yatim piatu, keluarga korban PHK, keluarga korban bencana, daerah 3T," Serta kelompok rentan lainnya," kata Isnawati.

Sedangkan Josua Pardede menyarankan pemerintah melakukan audit berbasis biaya per porsi, bukan hanya audit realisasi anggaran. Menurutnya, langkah pemangkasan hari pemberian MBG perlu disertai penghitungan ulang kebutuhan tenaga kerja, jadwal dapur, dan target porsi.

"Diarahkan untuk meningkatkan ketepatan belanja, bukan sekadar memangkas hari secara rata untuk semua penerima," katanya.

Namun, Presiden Prabowo Subianto justru memberikan sinyal mengebut pelaksanaan makan gratis itu. Alasannya, program ini bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Dia bahkan menjanjikan program ini bisa menyerap 1,5 juta pekerja, dengan catatan 30 ribu dapur berdiri.

"Kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder. Selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita," kata Prabowo saat memberikan sambutan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Dengan berbagai kendala dan evaluasi yang ada, program MBG membutuhkan reformasi menyeluruh agar lebih efisien dan tepat sasaran.