Ekonomi Tiga Negara ASEAN Bangkit, Apa yang Terjadi dengan Indonesia?
Dua indikator ekonomi Indonesia sama-sama memberi sinyal peringatan pada pekan lalu. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur kembali berada di zona kontraksi pada Juni 2026, sedangkan neraca perdagangan mencatat defisit untuk pertama kalinya dalam enam tahun terakhir.
Sinyal pelemahan itu muncul ketika tiga negara tetangga justru melaju lebih cepat. Vietnam dan Filipina resmi naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas versi Bank Dunia, sedangkan Malaysia menikmati lonjakan ekspor dan surplus perdagangan yang memperkuat daya tahan ekonominya.
Perbedaan arah ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia tertinggal?
Indonesia vs Tiga Negara ASEAN
Bank Dunia pada awal bulan ini menaikkan status Vietnam dan Filipina dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Keduanya kini sejajar dengan Indonesia yang sudah masuk dalam kelompok negara ini lebih dulu sejak 2023.
Menurut Bank Dunia, ekonomi Vietnam berhasil tumbuh 7% dan 8% pada 2024. Hal ini terutama ditopang oleh lonjakan ekspor pada periode yang sama rata-rata mencapai lebih dari 15%.
"Pendapatan Nasional Bruto (GNI) meningkat rata-rata 10% per tahun antara tahun 2021 dan 2025 — salah satu pertumbuhan berkelanjutan terkuat di kawasan," demikian penjelasan Bank Dunia dalam laman resminya, dikutip Senin (6/7).
Sedangkan Filipina berhasil naik kelas berkat ekspansi ekonomi yang lebih luas. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ini mencapai 5,8% per tahun. "Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan di semua industri utama, bukan hanya ledakan di satu sektor, tetapi pergeseran ekonomi secara keseluruhan," kata Bank Dunia.
Sementara itu, Malaysia berhasil mendongkrak ekspor diperiode yang sama saat kinerja Indonesia melempem. Ekspor negeri jiran ini melonjak 45% secara tahunan sehingga mendorong surplus perdagangan mencapai rekor bulanan sebesar 40 miliar ringgit atau sekitar US$ 9,8 miliar.
Pada periode yang sama, Indonesia mencatatkan penurunan ekspor dan defisit neraca perdagangan bulanan untuk pertama kalinya dalam enam tahun terakhir sebesar US$ 1,6 miliar.
Apa yang sebenarnya terjadi pada ekonomi Indonesia?
Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai kondisi perekonomian Indonesia menyebut data PMI yang terkontraksi mengindikasikan penyakit yang diderita sektor industri sudah berlangsung lama dan kini masuk zona bahaya. Pertumbuhan ekonomi yang sempat tercatat kuat pada kuartal I 2026 sebesar 5,61% lebih banyak ditopang oleh aktivitas pemerintah.
Kondisi yang dialami Indonesia ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi yang terjadi pada ekonomi negara tetangga seperti Vietnam. Menurut dia, keberhasilan Vietnam merupakan hasil dari kebijakan industri yang konsisten, iklim investasi yang kondusif, dan strategi transformasi ekonomi yang berorientasi ekspor.
"Faktor pendukung ekonomi Vietnam tidak lain adalah sektor industri yang dikembangkan selama dua hingga tiga dekade terakhir," ujar Didik.
Didik menilai sektor industri Indonesia telah lama kehilangan arah kebijakan yang jelas. Penurunan PMI manufaktur hingga ke zona kontraksi merupakan konsekuensi dari absennya strategi industrialisasi jangka panjang dan lemahnya kebijakan investasi.
"Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi," katanya.
Selain faktor kebijakan, dunia usaha juga menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi, ketidakpastian geopolitik global, serta berbagai hambatan domestik, seperti birokrasi yang rumit dan insentif investasi yang dinilai belum kompetitif.
Menurut Didik, kondisi tersebut menyebabkan dunia usaha menahan ekspansi dan investasi baru, sehingga sektor industri terus kehilangan momentum pertumbuhannya. Di sisi lain, Vietnam berhasil melakukan transformasi struktural melalui strategi industrialisasi yang berorientasi keluar (outward looking strategy), mirip dengan strategi yang pernah diterapkan Indonesia pada era 1980-an dan 1990-an.
Strategi tersebut dilakukan dengan menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) berkualitas, yang diarahkan untuk membangun basis industri ekspor sekaligus memperkuat industri domestik.
"Vietnam membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri: masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap," kata Didik.
Menurut dia, investasi yang masuk ke Vietnam didominasi sektor manufaktur berorientasi ekspor dan disertai proses transfer teknologi serta pengembangan inovasi. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang dinilai masih banyak menarik investasi dengan nilai tambah rendah.
Kepastian Kebijakan Jadi Kunci
Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO) dalam hasil evaluasinya menyebutkan bahwa perekonomian Malaysia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat.
Ekspor elektronik yang kuat dan investasi terkait AI telah mendukung pertumbuhan negeri jiran ini dan mendorongnya ke posisi yang mapan dalam rantai nilai semikonduktor dan elektronik global. Kunci pertumbuhan ekonomi negara ini adalah stabilitas politik serta kejelasan dan kredibilitas kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor.
Kedua kunci utama itu juga telah mendorong aliran modal asing masuk secara besar-besaran ke Malaysia yang diperkirakan sejumlah analis Bloomberg masih akan terjadi dan mendorong penguatan ringgit. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia.
Berdasarkan data Bloomberg, ringgit Malaysia hingga Selasa (7/7) pagi telah menguat terhadap dolar AS lebih dari 7% sepanjang tahun ini.
Fitch Ratings sebelumnya memperingatkan risiko tekanan yang masih harus dihadapi rupiah meski Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga hingga 100 bps. Lembaga pemeringkat global itu menilai ketidakpastian kebijakan, termasuk rencana sentralisasi ekspor komoditas, berisiko memperburuk sentimen investor.
Kurs rupiah, menurut lembaga ini telah tertekan oleh sejumlah yang tantangan eksternal dan kekhawatiran investor atas kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, dan tata kelola pasar modal. Ketidakpastian kebijakan yang masih berpotensi terjadi berisiko menekan rupiah, menggerus cadangan devisa, dan meningkatkan biaya pendanaan pemerintah.
Gelombang PHK hingga Risiko Menjadi Negara Sakit
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai penurunan PMI pada Juni yang tergolong tajam dan mencerminkan tekanan besar yang tengah dihadapi sektor manufaktur. Ia mengingatkan, perlambatan manufaktur berpotensi meningkatkan tren PHK karena sektor tersebut merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
"Industri yang diperkirakan paling terdampak meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik, hingga komponen otomotif," kata Wijayanto kepada Katadata.co.id.
Untuk itu, ia meminta pemerintah segera memperbaiki iklim usaha agar tekanan terhadap industri tidak semakin dalam. "Kebijakan aneh-aneh yang cenderung mengganggu bisnis dan anti-pasar perlu diakhiri. Ide debottlenecking dan deregulasi perlu segera direalisasikan," katanya.
Didik juga mengingatkan agar pemerintah segera mengambil tindakan. Menurut dia, Indonesia berisiko semakin tertinggal dari negara-negara ASEAN apabila tidak segera melakukan reformasi struktural di sektor industri.
Ia mencontohkan Vietnam yang kini mulai memasuki fase yang disebut sejumlah pengamat sebagai Đổi Mới 2.0, yakni transformasi dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi dengan nilai tambah tinggi.
"Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN," kata Didik.
Meski ada kekhawatiran ekonomi Indonesia makin muram karena kinerja industri yang seret, Hasil survei terbaru Bloomberg mash menunjukkan bahwa risiko resesi ekonomi di Indonesia sangat rendah, yaitu di kisaran 10%.
Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh positif di kisaran 5% dan tetap berdaya tahan (resilient) di tengah tantangan ekonomi global. Bank Dunia dan IMF juga masih memperkirakan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun depan di kisaran 5%.
Obat Apa yang Dibutuhkan?
Menurut Didik, Indonesia perlu kembali menjalankan kebijakan transformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi seperti yang pernah dilakukan pada dekade 1980-an dan 1990-an. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai 7-8% dengan pertumbuhan sektor industri sebesar 10-12%.
"Jika kebijakan seperti itu tidak dilakukan kembali, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus bertahan di kisaran moderat 5%, tanpa didukung sektor industri yang kuat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani juga menilai, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk menjaga keberlanjutan sektor manufaktur. Upaya pemulihan perlu berfokus pada dua aspek utama, yakni menjaga permintaan dan menekan beban biaya produksi.
Dalam jangka pendek, APINDO mendorong pemerintah memperkuat stabilitas nilai tukar, memastikan kelancaran pasokan bahan baku dan energi, serta menjaga efisiensi logistik agar tidak semakin membebani industri. Selain itu, kebijakan dukungan likuiditas dan stimulus yang lebih terarah bagi sektor padat karya dinilai dapat membantu industri menghadapi tekanan.
“Penguatan daya beli masyarakat juga sangat penting karena pasar domestik masih menjadi penyangga utama manufaktur nasional,” kata Shinta.