RSUD Naik Kelas agar Pertolongan Tak Datang Terlambat

Suatu Sabtu pada 2025, anak Rikawati (34) menjadi korban kecelakaan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, Lampung. Petugas Puskesmas setempat menyatakan tak ada luka serius. Namun, setiba di rumah, sang anak muntah berulang kali.

Puskesmas tutup pada akhir pekan, dan di kecamatan itu tidak ada rumah sakit. Rikawati akhirnya membawa anaknya ke rumah sakit swasta di Bandar Lampung, sekitar 200 kilometer atau enam jam perjalanan.

Dokter kemudian menemukan sumbatan di otak sang anak, yang untungnya bisa ditangani tanpa operasi. Namun, biaya pengobatan dan transportasi selama sepekan mencapai puluhan juta rupiah, tutur Rikawati kepada Kompas.id pada 12 Juni 2026.

Pengalaman serupa akrab bagi keluarga di daerah terpencil. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari pada 29 April 2026 menyebut biaya satu kali rujukan dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp10 juta, belum termasuk penginapan dan penghasilan yang hilang.

Jarak juga soal nyawa. Pada stroke, serangan jantung, atau perdarahan saat persalinan, setiap jam perjalanan mengurangi peluang pasien tertolong.

Dua Tahun, Satu Janji

Persoalan di atas menjadi dasar salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang genap dua tahun pada 20 Oktober 2026. Di bidang kesehatan, pemerintah menetapkan tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yaitu Cek Kesehatan Gratis, penurunan kasus tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Program ketiga dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C. RSUD yang menjadi sasaran program ini terletak di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dengan 24 di antaranya berada di wilayah Papua.

“Jangan sampai ada warga kehilangan nyawa hanya karena jarak rumah sakit terlalu jauh,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau pembangunan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus di Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada 6 Februari 2026.

Saat meresmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir di Krui, Pesisir Barat, Lampung, pada 10 Juni 2026, Presiden Prabowo mengaku prihatin mendengar kabar seorang ibu yang meninggal karena perdarahan dalam perjalanan jauh menuju rumah sakit. “Rakyat masyarakat harus merasakan manfaat nyata,” ujarnya.

Apa Artinya RSUD “Naik Kelas”?

Bagi pasien, naik kelas berarti lebih banyak penyakit bisa diperiksa, dirawat, dan dituntaskan di kabupaten sendiri, tanpa harus menunggu rujukan ke kota.

Untuk itu, Kemenkes memperkuat tiga hal sekaligus, yaitu bangunan, alat kesehatan, dan tenaga medis. Ketiganya saling melengkapi, sebab alat canggih baru bermanfaat bila ada dokter atau tenaga medis yang mengoperasikannya.

Dari sisi tenaga medis, setiap RSUD ditargetkan memiliki tujuh dokter spesialis dasar: penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Kemenkes juga menambah kompetensi di bidang jantung dan saraf, dua bidang yang menentukan penanganan serangan jantung dan stroke.

Bangunannya pun diperluas. Menurut Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, setiap RSUD mendapat tambahan ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, cathlab, hemodialisis atau cuci darah, radiologi, farmasi, serta ruang sterilisasi alat. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut rumah sakit-rumah sakit itu dibangun dengan desain standar. “Ini bukan rumah sakit di Jakarta, tetapi desainnya tetap keren dan memiliki standar yang sama,” ujarnya pada 30 September 2026.

Setiap alat yang dipasok punya sasaran penyakit yang jelas. Di RSUD Tuan Besar Syarif Idrus, Kubu Raya, misalnya, Kemenkes merencanakan CT scan dan cathlab untuk stroke, ekokardiografi dan pemasangan ring untuk jantung, mamografi, laboratorium patologi anatomi, dan kemoterapi untuk kanker, serta hemodialisis untuk penyakit ginjal.

Targetnya, setiap kabupaten/kota memiliki RSUD yang mampu menangani rujukan kanker, jantung, stroke, dan penyakit ginjal pada tingkat madya. Menkes Budi merangkumnya dalam lima layanan prioritas: stroke, jantung, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

Satu hal perlu dicatat. Sebutan “kelas C” adalah klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan layanannya, bukan kelas kamar rawat inap atau kelas kepesertaan BPJS Kesehatan pasien.

Jalan Panjang yang Kian Singkat

Bagi warga, perubahan paling terasa dari RSUD yang naik kelas adalah jarak berobat yang makin pendek. Layanan yang dulu hanya bisa didapat di ibu kota provinsi, seperti CT scan, cuci darah, dan operasi, kini mulai tersedia di kabupaten sendiri.

Saat peletakan batu pertama RSUD Akhmad Berahim pada 21 Februari 2025, Menkes Budi menyebut pasien stroke atau jantung di Tana Tidung, Kalimantan Utara, tadinya harus dibawa sekitar tiga jam naik speedboat ke Tarakan.

Di Pesisir Barat, sekitar 178.000 warga selama ini bergantung pada Puskesmas. Rujukan ke Pringsewu atau Bandar Lampung memakan 4 hingga 7 jam lewat jalan curam yang membelah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, satu-satunya akses darat yang bisa terputus saat longsor. Prabowo sendiri harus menumpang helikopter untuk meresmikan RSUD di Krui.

Kini RSUD K.H. Muhammad Thohir di Krui, Pesisir Barat, memiliki 137 tempat tidur, naik dari sekitar 98, serta ICU, ruang intensif jantung, layanan cuci darah, dan ruang operasi.

Bagi Rikawati, kehadiran rumah sakit itu membawa harapan baru. Setelah peresmian RSUD tersebut, Ia mengatakan setidaknya kini ada fasilitas rumah sakit yang lebih memadai di daerahnya.

Ia berharap rumah sakit itu terus berkembang sehingga warga Pesisir Barat tidak perlu lagi berobat jauh ke luar kabupaten.

Pesisir Barat termasuk gelombang pertama program ini. Menurut data Kemenkes, 21 dari 22 RSUD tahap pertama kini telah beroperasi.

Kapan ke Puskesmas, Kapan ke RSUD?

Hadirnya RSUD yang lebih lengkap tidak berarti warga bisa langsung ke rumah sakit untuk setiap keluhan. Bagi peserta BPJS Kesehatan, pintu masuknya tetap Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat terdaftar.

Alur berobat dari Puskesmas ke RSUD, lalu ke rumah sakit yang lebih lengkap, dikenal sebagai rujukan berjenjang. Kini, alur itu sedang diuji agar lebih ringkas. Sejak akhir September 2026, Kemenkes menguji coba Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) di Bandung, Makassar, Tulungagung, dan Muara Enim.

“Kalau dulu rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B sampai A, sekarang rujukan berdasarkan kompetensi,” kata Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya di Tulungagung, 25 September 2026.

Uji coba berlangsung paling lama 12 bulan. Di luar empat daerah itu, pasien tetap mengikuti alur rujukan dari Puskesmas.

Agar Jarak Tak Lagi Menjadi Hambatan

Dua tahun berjalan, baru sekitar sepertiga dari 66 RSUD yang melayani pasien. Setelah menargetkan 22 RSUD beroperasi tahun ini, pemerintah juga menargetkan 20 RSUD lagi rampung pada 2026 dan 24 sisanya pada 2027.

“Kami menargetkan pada 2027 sebanyak 66 rumah sakit,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah, 30 September 2026.

Sebagian besar RSUD yang dijadwalkan rampung pada 2027 itu berada di wilayah Papua. Wilayah ini memiliki lokasi program terbanyak, yakni 24 RSUD, tetapi baru dua di antaranya, di Keerom dan Raja Ampat, yang masuk tahap pertama. Sebaran lengkapnya terlihat pada tabel berikut.

_{Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes}

Tantangan terbesar dari program ini adalah sumber daya manusia. Di Krui, Menkes Budi mengakui hampir semua dokter spesialis sudah tersedia, kecuali spesialis jantung, yang masih didatangkan dari Bandar Lampung, sekitar tujuh jam perjalanan.

“Kalau orang kena serangan jantung, pasang ring alatnya sudah ada, dokternya yang belum ada,” kata Budi pada 10 Juni 2026.

Pada awal 2025, Kemenkes mencatat kekurangan lebih dari 600 dokter spesialis untuk program ini. Kemenkes membuka beasiswa afirmasi bagi dokter muda dan mendorong perekrutan putra-putri daerah.

“Jangan orang dari Jawa terus, karena nanti dia pasti pulang,” ujar Budi di Krui pada hari yang sama.

Selain tenaga medis, tantangan lain datang dari daya tampung ruang perawatan. Ketika jumlah pasien meningkat, tempat tidur rawat inap bisa cepat penuh.

Pada 7 Agustus 2026, Direktur RSUD Tuan Besar Syarif Idrus, Kubu Raya, dr. Asep Ahmad Saefullah, mengakui pemindahan pasien dari IGD ke ruang rawat inap bisa tersendat dalam kondisi seperti itu. Bila ruangan penuh, pasien ditawari rujukan atau dirawat sementara di ruang transit.

Kekurangan dokter spesialis dan terbatasnya ruang perawatan menunjukkan bahwa gedung baru hanyalah langkah awal. Yang paling berarti bagi pasien adalah dokter yang benar-benar hadir, alat kesehatan yang bisa dipakai, jumlah tempat tidur yang cukup, dan rujukan ke luar daerah yang semakin berkurang.

Program RSUD naik kelas memang belum rampung. Meski begitu, perubahannya sudah bisa dirasakan. Rumah sakit di kabupaten kian lengkap, dan warga di sejumlah daerah kini tak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk bertemu dokter spesialis.

Kehadiran rumah sakit yang lebih lengkap itu akan makin berarti bila warga tahu cara menggunakannya.

Untuk keluhan sehari-hari, mulailah dari Puskesmas. Kenali juga layanan yang sudah tersedia di RSUD kabupaten sendiri, dan jangan menunda ke IGD saat kondisi gawat darurat.

Informasi seputar layanan kesehatan dapat ditanyakan melalui Halo Kemenkes di nomor 1500-567 (tambahkan kode lokal jika dari luar wilayah tertentu).

Tidak semua pengobatan bisa dilakukan dekat rumah. Namun, ketika lebih banyak layanan tersedia di daerah, perjalanan jauh untuk berobat tidak lagi harus menjadi pilihan pertama.