Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah kerap menghadapi dilema ketika harga pangan melonjak seiring permintaan masyarakat lebih besar daripada kemampuan produksi. Alhasil, impor sering dipilih sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dalam acara “Jakarta Food Security Summit” di Jakarta Convention Center, 8 Maret lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan sektor pangan saat ini secara umum ada tiga hal. Masalah itu mengarah pada lonjakan jumlah penduduk, keterbatasan lahan pertanian, dan perubahan iklim.
Namun, upaya menggenjot produktivitas komoditas pangan dan merealisasikan target swasembada pangan tak bisa sepenuhnya bergantung kepada negara. Pemerintah pun mendorong kerja sama dengan pengusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan. “Menjadikan korporasi besar sebagai mitra usaha strategis, bukan lagi sebagai bapak angkat bagi petani,” kata Franky Oesman Widjaja. Wawancara khusus Chairman and Chief Executive Officer, Sinar Mas Agribusiness & Food ini dengan tim Katadata berlangsung di sela-sela acara tersebut.
Harga pangan terus meningkat dan jumlah penduduk semakin banyak. Bagaimana Anda melihat masalah ketahanan pangan secara global maupun nasional?
Seperti semua orang ketahui, jumlah penduduk terus naik. Kalau orang sudah sejahtera, konsumsi pasti pasti naik. FAO (Food Agriculture Organization) mengatakan bahwa minimum penambahan makanan 15 persen dari cadangan, kita sudah punya. Tapi lahannya tidak ada. Satu-satunya jalan adalah efisiensi dan produktivitas dinaikkan.
Di Indonesia, sebenarya itu berkah karena belum sangat efisien. Tapi jangan pesimistis. Ini momentumnya dan bagus sekali. Saya dan teman-teman mengadakan Food Security Summit. Tujuannya apa? Kami ingin belajar dan melihat kondisi di luar. Kebetulan saya anggota World Economic Forum, ditunjuk sebagai co-chair untuk Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (Pisagro). Tiga tahun lalu ada Grow Asia karena dilihat sukses, dibikin untuk saling belajar. Saya diminta jadi co-chair supaya berkesinambungan.
Untuk mengatasi persoalan ini sebenarnya tidak usah terlalu pintar. Copy, paste, modified. Yang bagus kita ambil, kita modifikasi sesuai yang kita perlukan. Kita pelajari. Indonesia punya komoditas beberapa yang unggul. Tidak usaha bicara sawit karena itu nomor satu, lainnya kita punya kopi, karet, kokao.
Contoh yang sudah sukses, ya, sawit. Era tahun 1980-an, pemerintah Indonesia launching bersama World Bank, diberi pinjaman lunak 12 persen. Kalau hard loan 16 persen pada saat itu. Ada dana APBN segala macam, lalu ada plasma-inti. Sangat bagus, sehingga sawit jadi nomor satu di dunia. Kalau tidak ada, kita tidak punya komoditas yang unggul, menjadi devisa nomor satu.
Apa saja kunci sukses industri sawit?
Inti-plasma berbentuk closed-loop atau program rantai kemitraan terintegrasi. Dulu ada koperasi untuk petani plasma. Kami (pengusaha) diminta pendampingan, kasih bibit unggul, cara menanam serta pelatihan. Dengan itu, kami offtake atau membeli komoditas petani, diawasi oleh Dinas Perkebunan supaya tidak dimainkan oleh swasta, dikontrol dengan bagus. Check dan recheck-nya ada. Kami juga diminta menjamin dari bank untuk pinjaman karena ada offtake agreement dan skema closed-loop. Bank pun tidak ada yang takut kasih pinjaman.
Sekarang, kami bikin modulnya agak loose karena semua jalan sendiri-sendiri. Petani swadaya sekarang, mohon maaf, hektarenya kecil. Disiplinnya tidak ada, pohonnya tidak dikasih pupuk, jadi susah. Padahal, koperasi sangat membantu. Kalau butuh uang bisa simpan-pinjam, tidak ada masalah. Irregularity bisa dikontrol. Jadi, saya harap semua komoditas bisa menggunakan skema close loop ini.
Kunci lainnya adalah produktivitas dan pendampingan supaya jadi disiplin. Karena petani akan lihat perbandingannya dan harus ada langkah-langkah sehingga penyuluhan itu penting dan pastikan ada rantai nilainya. Semua harus terkait, tidak boleh ada yang loose.
Apakah kenaikan produktivitas dan pendapatan yang relatif tinggi hanya di sektor sawit?
Sudah di komoditas lain. Kita ada working group sawit, sapi perah, sapi potong, kopi, hortikultura, karet. Mereka bikin modul satu, kemudian ada eskalasi, peningkatan. Kami mau menanam karet lima juta hektare, produktivitas bisa besar, semuanya naik menjadi eventual end-nya. Contoh sawit lagi. Cara pemikirannya, semua komoditas harus sama.
Presiden Joko Widodo sudah me-launching program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk dua juta hektare lahan sawit. Saya kasih matematikanya, jika dua juta hektare lahan maka produktivitas 2-3 ton per hektare, bisa bertambah 5-6 ton per hektare. Dikali dua juta, sama dengan 6 juta ton per tahun untuk satu juta petani. Income-nya dikali US$ 600 sampai 650 kurang lebih US$ 4 miliar per tahun. Kenapa tidak dilakukan?
Problemnya adalah dananya, bagaimana pengembaliannya? Dan waktu kami mau proses, petaninya bilang kalau dipotong mereka nanti tidak ada pendapatan. Sehingga ketika working group Pisagro, saya membuat apa yang disebut innovative financing yang sebetulnya sangat sederhana.
Tiga bulan lalu ada yang datang dari China Development Bank (CDB), Deputy CEO bernama Mr. Chow yang ditugaskan pemerintah Tiongkok untuk poverty elevation. Saya katakan, bisa tidak mereka membantu program di Kadin, Pisagro bersama Pak Menko sebab perlu dana.
Lalu, bagaimana hasilnya?
Saya katakan, tahun 1980-an kami juga sempat diberi dana pinjaman lunak dengan bunga 12 persen. Lalu dia menjawab, CDB adalah bank komersial, mereka perbankan untuk pengembangan dan bisa kasih pinjaman jangka panjang, jadi tak masalah. Tetapi kalau mau ada bunga harus antarpemerintah (G2G) karena itu alokasi dari negara.
Kemudian akan kami jembatani bertemu Pak Menko Perekonomian dan sudah berkirim surat, mudah-mudahan bisa dapat bunga rendah. Kalau bisa dikasih soft loan 8 persen untuk jangka panjang. Dia punya empat tahun waktu kelonggaran, delapan tahun waktu pengembalian (reuturn). Ini masih dalam proses. Saat ini kita masih pakai dana KUR, tapi tetap jalan. Program replanting pun tetap jalan. Tapi kalau (pinjaman) ini datang, harapannya bisa lebih.
Sebenarnya, konsep sudah bagus tapi ada satu hal, kalau tidak ada penjaminan swasta, bank biasanya tak mau kasih karena pertimbangan Non-Performing Loan (NPL). Betul kan? Itu kendala yang harus kita bottleneck. Kalau kami tidak address itu, tidak akan jalan.
Apakah pinjaman tidak bisa disediakan bank lokal yang besar?
Ya dan tidak. Tidak karena jangka waktunya panjang, empat tahun tambah delapan tahun. Tidak banyak bank yang mau melakukan. Kalau pemerintah bisa kasih subsidi bunga sedikit, itu oke. Tapi untuk jangka panjang sepertinya tidak. Sehingga mungkin itu kelebihan China Development Bank. Karena memang yang namanya development bank benar-benar harus mengembangkan, beri pinjaman 10-15 tahun tidak masalah atau ada yang 20 tahun. Karena sifatnya harus demikian.
Kalau Indonesia keuangannya sudah kuat, khusus yang begitu boleh. Itu sebenarnya bagus juga kalau punya bank seperti itu. G2G-nya dari bank, kami jadi agen. Sekarang kami menjahit benang satu-satu.
Bank versi Indonesia?
Iya, kalau ada economic development bank. Dulu ada Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo, tapi tidak dijalankan sesuai misinya. Sebenarnya kalau ada, itu sangat bagus. Jadi tugasnya tidak hanya menyalurkan tapi mendapatkan dana seperti itu, bilateral. Banyak negara mau membantu.
Berapa komitmen dana Tiongkok?
Kami ajukan waktu itu US$ 14 sampai 16 miliar. Itu sedang diproses.