Kepala BGN Dadan Hindayana: Perputaran Dana MBG Bisa Rp 1,2 Triliun per Hari

Setahun setelah diluncurkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu intervensi sosial-ekonomi terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), program ini bukan hanya menyasar perbaikan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Dalam wawancara dengan Sorta Tobing dari Katadata.co.id, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan capaian MBG sepanjang 2025 yang melesat jauh dari titik awal, sekaligus menjelaskan target ambisius pada 2026 untuk menjangkau hampir 83 juta penerima manfaat. Ia juga menguraikan bagaimana ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan sebagai simpul ekonomi baru di daerah, mengalirkan triliunan rupiah dana publik dan masyarakat langsung ke desa-desa, serta menjadi instrumen stabilisasi harga pangan.

Lebih jauh, Dadan menegaskan bahwa MBG tidak semata program bantuan makan, melainkan strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Dengan menautkan intervensi gizi, edukasi pola makan sehat, dan penguatan tata kelola layanan, pemerintah berharap MBG menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045, ketika kualitas SDM menentukan daya saing bangsa.

Berikut petikan wawancaranya.

Sudah setahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, sejauh mana progresnya saat ini?

Alhamdulillah, kami memulai program MBG di tanggal 6 Januari 2025. Pada saat itu, kami memiliki 190 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), melayani kurang lebih 570 ribu penerima manfaat. Pada tanggal 31 Desember 2025, kita tutup dengan jumlah SPPG 19.188 dan melayani 55,1 juta penerima manfaat.

Alhamdulillah, berjalan demikian cepat dan sebagian besar berjalan dengan baik. Masih ada kekurangan sana-sini, tapi untuk kejadian pada bulan Desember hanya ada 12 yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kami agar di tahun 2026 lebih baik.

Targetnya apa, Pak, di tahun 2026? Perubahan atau evaluasi yang dilakukan BGN seperti apa?

Kita akan mengejar target hak anak Indonesia untuk memperoleh gizi dengan menu seimbang sebanyak 82,9 juta penerima manfaat. Kami asumsikan itu bisa dicapai di paruh pertama tahun 2026. Mudah-mudahan Mei sudah tercapai. Hari ini kita sudah meluncurkan untuk memulai program di tahun 2026 di 19.184 SPPG di 38 provinsi. Hari ini uang yang beredar di masyarakat di seluruh SPPG itu kurang lebih Rp 855 miliar.

Sekitar 70% untuk membeli bahan baku. Lebih dari 95% bahan baku adalah produk pertanian. Jadi kalau para petani, peternak, dan nelayan itu sekarang mulai tersenyum, saya kira karena produk-produknya dibeli dengan sangat masif oleh seluruh SPPG yang ada di Indonesia.

Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, apa dampak-dampak ekonomi yang terjadi setelah ada program MBG ini?

Tentu saja yang pertama tujuan utama kita mengintervensi pemenuhan gizi, untuk menghasilkan kualitas SDM yang lebih baik, anak yang lebih sehat, cerdas, kuat, dan ceria. Tapi, ketika kita memberikan intervensi pemenuhan gizi, kita butuh bahan baku dan orang yang bekerja. Setiap SPPG berdiri maka ada 50 orang yang langsung bekerja di SPPG itu, jadi kita creating job.

Yang kedua, setiap SPPG berdiri maka minimal 15 supplier dibutuhkan. Bahan makanan mulai dari beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, bumbu, minyak dan lain-lain termasuk seluruh peralatannya.

Jadi, kita creating entrepreneur juga karena supplier itu pasti para pengusaha. Selain itu, tentu saja seluruh produk yang dihasilkan oleh petani, peternak, dan nelayan diserap oleh para pemasok tersebut kemudian dikirimkan ke SPPG.

Satu SPPG itu dalam satu bulan membutuhkan lima ton beras atau ekuivalen dengan 10 ton gabah kering giling, itu harus dihasilkan oleh 2 hektare luas lahan. Satu SPPG, satu bulan idealnya punya 2 ha luas panen padi. Setahun kan 24 ha luas lahan yang panen padi. Kalau panennya dua kali setahun, ya, butuh 12 ha.

Sekali memberi makan pisang, itu 3.000 pisang. Nah, 3.000 pisang itu tersusun dalam sisir. Kalau masing-masing sisirnya 20, berarti 150 sisir. Jadi kalau ada yang jualan pisang di pinggir jalan, 150 sisir menunggu pembeli itu lama. Tapi, kalau ada SPPG 150 sisir langsung diambil untuk sekali memberi makan pisang.

Dari 150 sisir itu tersusun dalam tandan. Kalau masing-masing tandan ada 10 sisir, artinya perlu 15 tandan. Satu pohon satu tandan. Jadi, perlu 15 pohon untuk sekali memberi makan pisang (kepada anak-anak). Jadi kalau dua kali, butuh 30 pohon pisang. Sebulan 120 pohon pisang dan setahun 1.440 pohon pisang.

Jadi, satu SPPG idealnya punya 1,5 ha luas kebun pisang. Ini peluang bagi para petani untuk punya kebun pisang, karena pasti akan dibeli oleh SPPG.

Ini sudah terjadi ya, Pak? SPPG mencari supplier untuk bahan makanan?

Sudah terjadi. Susu, misalnya, sekarang jadi isu karena di pasar-pasar modern agak langka susu (kemasan). Setiap kali memberikan susu kepada penerima manfaat itu satu SPPG butuh kurang lebih 3.000 kotak kecil. Kalau satu kotak itu tersusun dalam dus berisi 24 susu, itu artinya kan kurang lebih sekitar 125 dus akan dibeli oleh satu SPPG.

Itu baru satu SPPG, padahal ada 19.188 SPPG?

Kalau sementara ada isu seperti itu, mungkin karena SPPG sedang ingin memberi susu. Tapi, saya tidak mewajibkan seluruh SPPG memberi minum susu. Susu itu baik diberikan di daerah-daerah di mana sapi perahnya sudah ada.

Bagi daerah-daerah yang sapi perahnya belum ada, lebih baik diganti dengan sumber protein lain dan makanan yang mengandung kalsium supaya tekanan terhadap susunya menurun. Kita sedang mendorong agar tidak ada impor susu, tapi impor sapi perahnya supaya kita bisa berkelanjutan menghasilkan susu yang diproduksi dalam negeri.

Demikian juga kalau kita memberi makan telur. Satu kali memberi makan telur, satu SPPG membutuhkan tiga ribu telur. Kalau satu ayam meletakkan 0,8 telur per hari, untuk mendapatkan tiga ribu telur artinya harus ada 3.700 ayam atau kita bulatkan 4.000 ayam yang harus ada di sekitar SPPG.

Kalau kita memelihara ayam, kita butuh pakan 50% jagung. Berapa jagung yang harus ada untuk memberi makan ayam itu? Kami sudah hitung itu harus ada 1,5 ha luas panen jagung per bulan untuk satu SPPG.

Jadi, ini potensi yang bagus peluang yang bagus untuk para petani, peternak, nelayan, dan para pemuda untuk meningkatkan produktivitas wilayah karena BGN akhirnya dengan program ini memiliki dua peran. Satu, menciptakan permintaan baru atau menumbuhkan pasar baru (new emerging market). Kedua, menjamin pembelian.

BPS beberapa waktu lalu menyebut harga telur dan daging ayam naik karena permintaan dari SPPG. Bagaimana posisi BGN dalam hal ini, apakah ada permintaan ke SPPG untuk tidak mengambil telur banyak-banyak?

Pertama, kita sampaikan BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tapi menetapkan standar komposisi gizi dan menunya disusun oleh ahli gizi di SPPG masing-masing. Kalau terjadi sesuatu kelebihan permintaan, katakanlah seperti akhir tahun kemarin permintaan telur agak tinggi, kita buat instruksi kepada seluruh SPPG supaya minggu ini atau bulan ini tidak terlalu banyak masak telur tapi mulai masak ikan.

Jadi, SPPG akhirnya beralih ke masak ikan sehingga harga telurnya bisa terkendali. Harga ikan mulai naik, Menteri KKP senang dengan kebijakan ini karena selama ini ikan belum tersentuh di dalam program makan bergizi. Akhirnya, bisa naik market-nya karena instruksi kita.

Kita dapat laporan lagi di akhir tahun kemarin harga kentang jatuh, kita buat instruksi lagi kepada SPPG, meminta mereka dalam satu hari dalam seminggu memasak kentang. Harga kentang mulai naik karena satu SPPG sekali masak kentang butuh 200 kg. Alhamdulillah dengan pembelian yang masif yang bisa dilakukan oleh seluruh SPPG. Di bawah, BGN bisa berusaha menstabilkan harga.

Untuk yang tekananya terlalu besar, kita instruksikan untuk mengurangi penggunaan. Beralih dulu dengan protein alternatif lainnya atau karbohidrat alternatif atau buah alternatif. Ketika satu komoditas turun, kita akan dorong untuk dikonsumsi harganya naik.
Jadi, mekanisme itu lah yang sekarang sudah terjadi dan alhamdulillah BGN bisa melakukan itu.

Itu bekerja sama dengan otoritas moneter?

Enggak, kita cukup instruksikan saja. Kita biasanya minta kepada SPPG, tolong berikan informasi ke kita. Di daerah itu apa produk yang sementara ini sedang mendapat tekanan besar karena permintaan tinggi atau produk mana yang sedang kurang diminati untuk kita berikan instruksi agar yang lebih dikurangi, yang kurang dimanfaatkan.

Tadi Bapak sebutkan soal menciptakan permintaan dan lapangan kerja. Seperti apa praktiknya di SPPG, di satu SPPG ada berapa yang bekerja di situ?

Jadi, yang kita intervensi jumlahnya sama. Anak Indonesia kan tidak berubah, tapi makanan yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah makanan yang tidak biasa mereka makan. Banyak anak mungkin tidak makan telur dua kali seminggu. Sekarang kita minta telur dua kali seminggu. Banyak anak yang mungkin makan ayam seminggu sekali saja tidak. Kita minta SPPG makan ayam dua kali seminggu.

Di Sukabumi tempat kami uji coba, itu makan daging sapi mungkin hanya Idul Adha. Dengan adanya program MBG, kita minta minimal tiga kali dalam seminggu hingga dalam sebulan makan daging.

Permintaan baru naik, karena makanan yang diberikan kepada anak-anak penerima manfaat adalah makanan yang bukan biasanya mereka makan. Sehingga timbul new demand, emerging market, dan ini harus diolah, harus diproduksi, dan yang mengolah itu akhirnya adalah orang-orang sekitar yang tadinya sulit mencari pekerjaan. Apalagi ibu-ibu yang sudah usia 45 atau 50 tahun. Saya jamin kalau mencari pekerjaan di tempat lain pasti susah, tapi mereka bisa kerja di SPPG.

Mereka bisa mendapatkan gaji yang layak?

Meskipun relawan, mereka bisa mendapatkan pendapatan minimal Rp 2,4 juta per bulan dan untuk beberapa daerah sama dengan upah minimum regional (UMR). Mereka lebih senang bekerja di SPPG. Gubernur Nusa Tenggara Barat mulai mengeluh, program MBG membuat orang kaya agak susah karena susah mencari pembantu rumah tangga. Orang-orang kampung lebih senang bekerja di SPPG karena jam kerjanya 8 jam, tidak jauh dari rumah. Menjadi pembantu rumah tangga bekerja 24 jam, jauh dari rumah, dan gajinya saya kira tidak sebagus di SPPG.

Ada juga cerita menarik di Lumajang, Jawa Timur. Di Lumajang itu ada satu desa yang belum ada SPPG. Masyarakatnya kumpul, nih, 60 orang kemudian berembug dan sepakat iuran. Ada yang jual sapi, ada yang pinjam kur ada yang membuka tabungan ada yang jual motor untuk membangun SPPG di desa itu.

Karena mereka tahu Kalau satu SPPG berdiri maka 50 orang akan bekerja di SPPG tersebut, 15 supplier akan dibutuhkan untuk masuk SPPG. Petani, peternak, nelayan yang memproduksi di sekitar itu akan dibeli.

Jadi, masyarakat sudah paham konsep yang kita kembangkan bahkan gairah muncul dari masyarakat. Ada juga yang ketika SPPG akan berdiri terhambat kandang kambing. Kemudian masyarakat memutuskan kandang kambing yang harus pindah, bukan SPPG yang harus pindah. Kenapa begitu? UMR di Lumajang sana kan Rp 2,4 juta. Kalau dia kerja di pabrik jauh, harus pakai motor, ada biaya transportasi dan makan siang sendiri.

Kalau di SPPG, mereka bisa bekerja dekat rumah. Makan pagi, makan siang, bisa di SPPG dan tidak ada transportasi. Masyarakat sudah paham kehadiran SPPG tidak hanya untuk intervensi pemenuhan gizi agar stunting hilang. Bukan hanya untuk pertumbuhan anak optimal tapi juga bisa membuka peluang bekerja, berusaha, dan memproduksi di daerah masing-masing.

Jadi, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga?

Insya Allah, karena Produk Domestik Bruto (PDB) itu rumusnya konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah ditambah ekspor, dikurangi impor. Konsumsi itu sudah saya jelaskan tadi didorong oleh demand tadi itu. Jadi, mereka biasanya tidak pernah makan apa yang mereka biasa makan, akhirnya konsumsi naik.

Nah, ketika orang bekerja punya pendapatan apa yang dibelanjakan konsumsi lagi. Jadi, konsumsinya dobel karena didorong dengan kebutuhan baru yang kita berikan. Termasuk juga ketika masyarakat punya pendapatan.

Kemudian investasi, 19.188 SPPG yang sekarang sudah operasional itu 100% dibiayai oleh masyarakat. Jadi ini dana masyarakat, ini investasi Rp 38 triliun sumbangsih masyarakat untuk mensukseskan program MBG. Ketika SPPG didirikan, saat itu lah pekerja sudah mulai mendapatkan hasil.

Untuk membangun SPPG atau renovasi SPPG, toko material laku dibeli para investor tersebut. Ada satu toko material di Lampung, dia agak bingung kenapa toko materialnya laku. Ternyata, orang membangun SPPG. Pasir, batu bata, lampu, dan lain-lain. Akhirnya dia bertanya, bisa enggak saya ikut bangun (SPPG) juga. Itu saking menariknya.

Yang ketiga, government spending. Satu SPPG itu akan mengelola uang Rp 900 juta per bulan. Sebesar 70% dibeli untuk membeli bahan baku, 20% untuk biaya operasional, dan 10% untuk pengembalian investasi.

Laporan dari berbagai daerah menunjukkan kehadiran SPPG menimbulkan gairah berusaha, bertani, berternak, dan berlayar untuk menghasilkan produk. Hari ini (8/1) saja kita mengeluarkan Rp 855 miliar sehari, baru awal tahun.

Jadi, BGN untuk 12 hari saja sudah mengirim uang Rp 9 triliun ke 19.188 SPPG di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jakarta tapi dari Sabang sampai Merauke mendapat kucuran yang sama.

Jadi, kita akan keluarkan anggaran di Januari ini prediksi saya Rp 17 triliun, Februari naik ke sekitar Rp 19 triliun, Maret akan naik ke Rp 20 triliun, April naik ke Rp 21 triliun, kemudian Mei itu akan naik antara Rp 22 sampai 23 triliun.

Nanti kalau sudah 82,9 juta penerima manfaat, uang yang beredar setiap hari untuk program MBG ini Rp 1,2 triliun setiap hari. Ini peluang untuk semua yang memiliki jiwa entrepreneur untuk mulai berusaha menghasilkan produk.

Saya prediksi suatu saat mungkin tidak ada tanah yang kosong, subur, dan menganggur. Pasti semua akan menghasilkan produk dan meningkatkan produktivitas wilayah.

Tahun ini sepertinya akan ada perubahan fokus di BGN, bisa diceritakan?

Pada 2026 ini, kami akan menambah fokus kami. Pada 2025, kami fokus intervensi, intervensi, intervensi. Pada 2026, kami akan lengkapi intervensi dengan edukasi. Jadi, anak yang tadinya tidak biasa makan gizi seimbang kemudian kita intervensi dengan gizi seimbang dan diikuti dengan edukasi.

Edukasinya adalah memilih makanan sehat. Itu dari segi target penerima manfaat. Kemudian, dari segi kualitas layanan dan tata kelola BGN, tantangan kami adalah bagaimana menghilangkan berbagai kejadian, menyeragamkan kualitas layanan, dan meningkatkan layanan dengan melakukan pemetaan.

Untuk kualitas SPPG, kami akan lakukan sertifikasi dan akreditasi SPPG. Tahun 2026 ini kami akan punya peta, berapa persen SPPG yang nilainya A atau kualifikasi unggul. Berapa SPPG yang nilainya B atau sangat baik. Berapa SPPG yang nilainya C atau baik. Berapa SPPG yang harus terdegradasi atau harus berusaha untuk masuk paling tidak di C.

Targetnya, kami dorong seluruhnya agar minimal B, baiknya di A sehingga kualitas layanannya optimal. Agar program ini tidak hanya menghasilkan makanan dengan gizi seimbang yang bisa menghasilkan pertumbuhan anak yang sehat, cerdas, kuat, dan ceria. Tapi, juga betul-betul aman di konsumsi.

Pak Presiden menargetkan agar tidak terjadi masalah atau zero defect. Nol kejadian lah tahun 2026 sehingga kami betul-betul bisa mendorong program ini bermanfaat bagi penerima manfaat. Penerima manfaat happy kemudian semua pekerjanya happy karena dapat insentif dari kita. Peternak, petani, dan nelayan juga happy karena produk-produknya dibeli. Pengusaha besar happy kaena dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pasti produk-produk mereka juga akan dibeli.

Peningkatan penjualan motor terbesar di akhir tahun terjadi karena mereka yang menjadi pekerja di SPPG mampu kredit motor. Jadi, dampaknya ke arah itu.

Itu ada datanya?

Ada dan tentu saja semua orang yang berkecimpung di food and beverage juga terselamatkan dengan adanya program ini. Saya kenal satu orang yang tahun awal 2025 punya tiga restoran, dua restoran sudah hampir bangkrut. Sekarang dia bahagia dengan program MBG dan sudah punya sembilan SPPG dengan kualitas baik, membantu program BGN.

Tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak, terutama KSPPG, ahli gizi, akuntan, para relawan, dan para mitra yang menjadi pejuang merah putih untuk program MBG ini, sehingga menjadi kebanggaan Presiden dan masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan cita-cita Pak Presiden untuk meningkatkan SDM di Indonesia?

Ya betul, karena tentu saja ini penting. Indonesia itu masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta orang per tahun, dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta orang pada tahun 2045. Bukan pertumbuhannya yang dipermasalahkan, sumber pertumbuhannya yang harus kita cermati.

Kenapa program MBG harus dilakukan? Ternyata setelah kita kaji, anak-anak yang sekarang menjadi penyumbang pertumbuhan penduduk Indonesia itu lahir dari orang tua yang rata-rata pendidikannya 9 tahun.

Makanya, Pak Presiden selalu bilang makan bergizi adalah langkah strategis karena beliau sudah tahu anak-anak ini lahir dari mana. Terutama di tiga provinsi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Anak-anak ini lahir dari orang tua yang rata-rata pendidikannya di Jawa Barat ini 8,8 tahun, Jawa Tengah itu 8,01 tahun, dan Jawa Timur 8,11 tahun.

Artinya, pendidikan mereka kurang dari 9 tahun?

Itu lulusan apa? Kalau 8,8 tahun kan tidak tamat SMP, begitu pula 8,01 tahun dan 8,11 tahun. Tapi, mereka rata-rata punya anak dengan anggota rumah tangga berbasis statistik itu 4,78. Artinya, kalau ada satu ibu dan satu bapak, anaknya rata-rata 2,78. Jadi kalau ada 100 keluarga kategori yang paling tidak mampu, itu anaknya rata-rata 2,78. Kalau ada 100 keluarga, sebanyak 78 keluarga anaknya tiga dan 22 keluarga anaknya dua.

Gabungan antara yang paling tidak mampu dengan rentang tidak mampu itu 4,56. Jadi, kalau ada 100 keluarga gabungan dari kelompok ini, 56 keluarga anaknya tiga dan 44 keluarga anaknya dua. Ini pasti tumbuh.

Berbeda dengan golongan atas. Golongan atas itu anggota rumah tangganya 2,84. Satu ibu, satu bapak, anaknya rata-rata 0,84. Kalau ada 100 keluarga kelas atas yang mampu makan pagi di Jakarta, makan siang di Singapura, dan makan makan di London itu 84 keluarga anaknya satu, sisanya tidak punya anak.

Padahal, pendidikannya ada yang 22 tahun, 18 tahun, dan minimal 16 tahun karena sarjana 16 tahun. Itu anaknya rata-rata 0,84.

Begitu juga dengan kelas menengah. Itu anggota rumah tangganya 3,21. Jadi kalau ada 100 keluarga kelas menengah, sebanyak 21 keluarga anaknya dua dan 79 keluarga anaknya satu. Penduduk pasti turun. Kelas atas turun, kelas menengah turun. Sama seperti penduduk di negara maju. Contohnya, Korea dan Jepang, karena tidak ada imigran.

Penduduk Korea sudah turun 40 ribu orang, karena wanita-wanitanya senang berkarier sehingga usia 40 masih belum menikah. Rata-rata mereka tidak punya anak. Ketika itu terjadi maka (jumlah) penduduk turun.

Indonesia bersyukur masih tumbuh tapi negara harus hadir karena 60% mereka itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Sekitar 60% mereka itu hampir tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu.

Negara hadir untuk melakukan intervensi terhadap mereka. Jadi, kenapa Pak Presiden selalu bilang ini adalah langkah strategis untuk menghasilkan kualitas SDM yang tinggi di tahun 2045? Anak yang sekarang ada dalam kandungan, besok lahir, 20 tahun lagi sudah jadi tenaga kerja produktif.

Anak-anak yang sekarang di SD dengan usia 10 tahun, 20 tahun lagi kan usianya 30 tahun. Mungkin sudah akan jadi pemimpin muda. Apalagi anak SMP kan sudah pasti akan jadi pemimpin. Nah kalau kita tidak intervensi dengan menu gizi seimbang dari sekarang, kami khawatir dengan kualitas SDM di masa depan. Makanya, program ini harus jalan agar kita tenang dan kita bisa menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga kita bisa bersaing di tahun 2045 dengan negara lain.