Langkah Erick Thohir Benahi Dana Pensiun BUMN Bermasalah

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) bersama dengan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Kementerian BUMN tahun 2022.
Penulis: Uji Sukma Medianti
22/5/2023, 13.20 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menyiapkan langkah untuk membenahi dana pensiun BUMN yang bermasalah. Setidaknya, kata Erick, ada 31 dari 48 dana pensiun milik perusahaan plat merah dalam kondisi prihatin.

Dapen yang bermasalah itu, tak semuanya terkait dengan kasus korupsi tetapi juga ada yang salah urus. Berikut ini langkah yang ditempuh Erick Thohir.

1. Melakukan pemetaan mana saja dana pensiun BUMN yang bermasalah

Erick menyebut ada terdapat 31 dari 48 dana pensiun milik perusahaan plat merah yang berada dalam kondisi prihatin. Namun, tak semuanya terkait dengan kasus korupsi.

"Dari 31 yang memprihatinkan itu, kami lihat lagi mana yang memang salah kelola dalam arti tidak ada tindak pidana korupsi, walaupun ada juga yang terindikasi," ujar Erick saat ditemui di sela-sela KTT ASEAN, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Dia pun mengatakan, ada salah satu dapen BUMN yang ermasalah bahkan menyebabkan kerugian mencapai Rp 9,8 triliun. Kebanyakan masalah pada dapen, menurut dia, terjadi karena salah urus.

2. Sinergi dengan pihak Kejaksaan Agung

Adapun, untuk membenahi masalah dapen BUMN, Erick terus bersinergi dengan pihak kejaksaan. Erick memastikan akan terus mendukung penuh pihak kejaksaan.

Ia mengatakan, kerja sama dengan Kementerian BUMN sejak awal bukan hanya terkait penanganan korupsi, tetapi juga perbaikan sistem yang ada di manajemen secara menyeluruh.

3. Konsolidasi dana pensiun BUMN

Salah satu langkah lain yang akan ditempuh Erick terkait dapen adalah melakukan konsolidasi terhadap seluruh dapen milik BUMN. Tujuannya, agar lebih transparan dan profesional.

"Targetnya akhir bulan ini manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (10/5).

Erick meyakini pengelolaan yang lebih profesional akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN.

Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dapen BUMN.

"Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi," terangnya.