The Habibie Center kembali menyelenggarakan Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 pada 3–4 November 2026. Mengusung tema “Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi yang Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi bagian dari peringatan ulang tahun ke-27 The Habibie Center.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan demokrasi Indonesia, mulai dari penguatan institusi, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), hingga pemerataan ekonomi melalui transisi energi.

Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa demokrasi merupakan proses yang terus berkembang sehingga membutuhkan perhatian dan pemeliharaan berkelanjutan.

Menurutnya, prinsip-prinsip dasar demokrasi harus tetap dipertahankan meskipun penerapannya perlu menyesuaikan perkembangan zaman.

“Demokrasi itu adalah satu living thing. Jadi harus kita sesuaikan biarpun prinsip-prinsip dipertahankan, ada prinsip yang non-negotiable,” ujar Ilham dalam pernyataan tertulis, Kamis

Dia juga menekankan pentingnya kebebasan pers sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Ilham menjelaskan bahwa keputusan Presiden B.J. Habibie untuk membuka ruang kebebasan pers di masa reformasi 1998 didasari oleh keyakinan bahwa informasi yang lengkap dan berkualitas merupakan kebutuhan penting bagi pemimpin dalam mengambil keputusan.

"Sebagai pimpinan, kita harus mempunyai informasi selengkapnya, selengkap-lengkapnya agar supaya kita bisa membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Tanpa itu bagaimana caranya?” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, menekankan pentingnya membangun institusi dan mekanisme demokrasi yang kuat. Dia juga mengingatkan bahwa pemimpin perlu terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat.

“Jadi pemimpin yang kupingnya tidak cepat panas, tidak sensitif, tidak akan menganggap bahwa suara-suara kritis itu adalah ancaman,” kata Dewi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti hubungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam sesi Pidato Kebangsaan, Puan mengatakan bahwa demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi harus mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih dan dipilih, yaitu pemilu lima tahunan. Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat, kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ujar Puan.

Puan juga mengingatkan perubahan lanskap kekuasaan akibat perkembangan teknologi digital, terutama terkait penguasaan data, algoritma, platform, dan kecerdasan buatan.

Demokrasi Digital dan Transisi Energi Berkeadilan

Pembahasan mengenai demokrasi berlanjut pada sesi kedua yang mengangkat tema “Kolaborasi Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi Digital yang Inklusif”. Direktur Eksekutif The Habibie Center, Nadia Sofia Habibie, menekankan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan institusi demokrasi yang kredibel, perlindungan hak warga, dan akuntabilitas.

“Teknologi saja tidak cukup. Inovasi membutuhkan pondasi yang kokoh, yaitu institusi yang kredibel, hukum yang berlaku sama bagi semua, dan warga yang bebas dan berdaya,” ujar Nadia.

Diskusi ini turut membahas keamanan digital, disinformasi, kesenjangan akses, serta penggunaan AI dalam Pemilu 2024. Para pembicara menyoroti perlunya literasi digital, transparansi platform, dan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Sementara itu, sesi ketiga membahas kepemimpinan nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi melalui transisi energi. Forum menekankan bahwa perubahan menuju energi bersih perlu memperhatikan pemerataan kesempatan ekonomi, perlindungan pekerja, dan keterlibatan masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya melibatkan pekerja sejak tahap perencanaan kebijakan transisi energi.

“Pekerja harus hadir sejak perencanaan, bukan baru dipanggil ketika keputusan sudah diambil,” ujar Jumhur.

Dalam sesi yang sama, Peneliti The Habibie Center, M. Arief Virgy, memaparkan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.686 GW serta peluang penciptaan sekitar 7,2 juta lapangan kerja hijau (green jobs).

Rangkaian diskusi ditutup dengan refleksi Direktur Program dan Pengembangan The Habibie Center, Julia Novrita.

Dia menekankan bahwa keberhasilan transisi energi perlu diarahkan pada pemerataan lapangan kerja, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas masyarakat, kepemimpinan lokal, dan institusi demokrasi.

Melalui HDF 2026, The Habibie Center mendorong penguatan kepemimpinan transformatif yang mampu menjawab tantangan demokrasi secara menyeluruh, sekaligus memastikan perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan.