Pemerintah berencana membangun 10 Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pejabat pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di tengah rencana ini, sejumlah pihak mempertanyakan urgensinya. Peneliti Center for Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai ada banyak persoalan pendidikan yang dirasa lebih genting.
“Pemerintah masih berhutang 5,7 T tunjangan kinerja dosen PNS yang belum dibayar ... masih banyak mahasiswa kesulitan membayar UKT,” katanya dikutip dari akun Instagramnya @mediaaskar, Rabu 29 Juli 2026 lalu.
Akademisi Administrasi Negara Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, juga menyoroti fungsi URI saat masih banyaknya perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL) yang ada di Indonesia.
“Kalau mencetak kader negara, kita sudah punya perguruan tinggi seperti IPDN yang bentuknya universitas. Kalau memang untuk aparatur negara dan segala macam, selama ini dilakukan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara,” ujar Lina, dikutip dari situs resmi Universitas Indonesia, 24 Juli 2026.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah melantik Marsekal (Pun) Donny Ermawan Taufanto untuk menjadi Gubernur URI. Rencananya, URI memiliki kampus utama di Cikasungka, Bogor, sebuah lahan bekas PT Perkebunan Negara.
Donny mengatakan kampus merujuk pada Institut National du Service Public (INSP). Ini adalah sekolah pelatihan calon pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan Prancis.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
