Pemerintah memperluas jangkauan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri. Sejak 25 September 2026, pemerintah menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Pada tahap awal, lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial, LinkAja, telah ditunjuk sebagai pihak pemungut melalui mekanisme tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga tengah menyiapkan perluasan kerja sama dengan sekitar 30 bank dan platform keuangan nonbank lainnya.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyebut bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo harus ikut memungut dan menyetorkan pajak yang selama ini belum tergarap. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, 29 Oktober lalu.

Hashim juga menyinggung transaksi sektor informal yang dinilainya belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan. Ia mencontohkan jasa tukang cukur dan tukang pijat yang dibayar tunai tanpa kuitansi sehingga menurutnya PPN 11% tidak terpungut.

“Biasanya tukang cukur rambut datang ke apartemen saya sebulan sekali. Dia charge fee, upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11% tidak dipungut,” kata Hashim.

Pernyataan Hashim kemudian diluruskan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia mengatakan pelaku usaha mikro dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh), sepanjang memenuhi ketentuan fasilitas PPh final UMKM. Sementara itu, kewajiban memungut PPN pada umumnya baru berlaku bagi pengusaha yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan batas omzet pengusaha kecil Rp4,8 miliar per tahun.

Dorongan memperluas basis pajak berlangsung saat pemerintah masih menghadapi tantangan mengejar target penerimaan. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026.

Ekonom mengingatkan perluasan basis pajak harus dilakukan secara hati-hati. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai penambahan beban pungutan ketika daya beli masyarakat masih tertekan berisiko memperlemah konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman berpendapat pemerintah sebaiknya lebih dahulu mengoptimalkan belanja negara, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi pengeluaran yang manfaat ekonominya relatif kecil.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Bintan Insani